Komisi III DPR Berikan 13 Catatan Untuk Komjen Tito Karnavian

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo memberi catatan akhir yang harus diperhatikan oleh Komjen Tito untuk membuat institusi Polri semakin baik kedepannya.

Komisi III DPR secara bulat menyetujui Komjen Tito Karnavian menjabat Kapolri baru usai menjalani uji kelayakan, dalam rapat Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/6/2016) sore.

Baca Juga: Jusuf Kalla Harap Tito Realisasikan Janjinya

Pada rapat hari ini, sepuluh fraksi di Komisi III secara sepakat memilih Tito mengantikan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Kesepuluh fraksi ini menilai Tito layak untuk menjabat sebagai Kapolri setelah memaparkan visi dan misinya selesai pada pukul 15.45 WIB.

“Kami menyetujui surat Presiden dan sepakat mengangkat Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai kapolri dan memberhentikan Jenderal (Pol) Barodin Haiti," kata Bambang.

Baca Juga: Ketua MPR Berharap Tito Mampu Benahi Kinerja Polri

Usai menyetujui Kapolri baru ini, Bambang sempat memberikan 13 catatan akhir untuk Tito. Berikut catatan yang diberikan oleh komisi III DPR RI kepada Tito.

1. Polri harus memiliki program unggulan yang berbeda dengan calon kapolri sebelumnya
2. Reserse agar menjadi prioritas. Hindari kriminalisasi perkara, ini penting karena kerap terjadi
3. Perlu dilakukan reformasi internal mulai dari rekruitment hingga pembinaan serta sistem reward and punishment
4. Polsek harus jadi ujung tombak dari Kepolisian
5. Polri ditempatkan sebagai lembaga paling korup dan hingga saat ini Polri belum mampu menyelesaikan masalah itu. Ini yang perlu disikapi oleh Komjen Tito Karnavian
6. Penanganan terorisme yang tidak melanggar HAM
7. Perlu konsep jitu untuk menyelesaikan konflik antara Polri dan KPK
8. Perlu dilakukan kerjasama yang lebih baik antara Polri dengan TNI untuk menghindari konflik.
9. Perlu konsep dalam sistem pemilihan karir dan diharapkan sistem pemilihan karir yang terbuka  dan proporsional 
10. Terhadap affarmativ action perlu peran wanita dalam menduduki jabatan di lingkungan Polri. Kami ingin dalam beberapa waktu mendatang dijajaran kursi samping anda duduk terdapat polwan berbintang satu minimal.
11. Perlu strategi untuk membangun Polri yang berkarakter
12. Kapolri harus terjun ke daerah untuk mengunjungi Polres maupun Polda atau istilahnya blusukan.
13. Perlu program gerakan zero corruption dalam penerimaan Bintara, Akpol dan lain-lain sebagai bagian dari upaya membangun Polri bebas KKN (*)

Baca Juga: Komisi III Sepakat Tito Karnavian Gantikan Badrodin Haiti 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement