Kemendesa RI Bantah Diklat Kilat PD LPD Sumenep

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) RI membantah dan tidak bertanggung jawab terkait dengan kegiatan Diklat Kilat yang dilaksanakan  Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, Senin (19/9/2016) lalu.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendesa PDTT RI, Taufik Madjid mengatakan, telah ada lembaga yang menyelenggarakan diklat kilat tenaga ahli dan pendamping desa se-Kabupaten Sumenep dengan mengatasnamakan Kemendesa PDTT.

BACA JUGA: Aneh, Pemateri Diklat Kilat PD Kemendes RI Kikuk Saat Dicerca Wartawan

”Kami sampaikan hal itu, tidak benar dan di luar tanggung jawab Kemendesa PDTT. Upaya akan kami lakukan untuk memberikan kepastian penyelenggara atau pengelolaan pendamping profesional, dan sekaligus memberikan pelajaran kepada pihak lembaga dimaksud,” tandas Direktur PMD Kemendesa PDTT RI, Taufik Madjid, dalam rilisnya yang diterima TIMES Indonesia, Rabu (21/9/2016).

Menurutnya, Kemendesa PDTT saat ini (17-25 September 2016) sedang melaksanakan Training of Trainer (ToT) untuk pelatihan pratugas tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM). Kegiatan itu akan dilaksanakan nanti pada tanggal 28 September sampai Oktober 2016 di delapan region, meliputi: Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Denpasar, Makassar, Manado, dan Jayapura.

”Kemudian, akan dilanjutkan dengan pelatihan Pratugas Untuk pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) di ibu kota provinsi masing-masing. Namun, jika peserta kurang dari 30 orang, maka akan digabung dengan provinsi terdekat (tanggal belum ditentukan),” imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) di Sumenep, mengatasnamakan Kementerian Desa (Kemendesa) RI menggelar diklat untuk pendamping desa se-Kabupaten Sumenep.

BACA JUGA: Catut Nama Kamendes RI, LPD Gelar Diklat Kilat PD

Pelaksanaan diklat kilat sebagai pembekalan terhadap calon Tenaga Ahli (TA) dan Pendamping Desa (PD)  yang dilaksanakan LPD itu, juga mengatasnamakan sebagai mitra kerja KPK, dan digelar di aula Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, Senin (19/9/2016).

Selain itu, salah satu pemateri, Hartadji mengaku sebagai staff khusus dari Kemendesa dan mendapatkan undangan secara pribadi, bukan usulan Kemendesa karena sebagai pembina LPD.

Sementara, Ketua DPW LPD Jawa Timur, Moh Arifin menjelaskan kegiatan tersebut sebagai pembekalan bagi anggota. Bukan anggota biasa, tetapi terpilih menjadi pemdamping desa.

”Kami undang pemateri dari Kemendes RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan bagi peserta yang sudah terdaftar sekitar 300 dari seleksi 3 bulan lalu,” kilah Moh Arifin, waktu itu. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement