Peristiwa Daerah

Aneh, Pemateri Diklat Kilat PD Kemendes RI Kikuk Saat Dicerca Wartawan

Senin, 19 September 2016 - 18:15 | 94.96k
Salah satu staff Ahli Kemendes Hartadi sesuai menjadi pemateri diklat kilat. (Foto Busri Toha / TIMESIndonesia)
Salah satu staff Ahli Kemendes Hartadi sesuai menjadi pemateri diklat kilat. (Foto Busri Toha / TIMESIndonesia)

TIMESINDONESIA, SUMENEP – Kejanggalan dalam pelaksanaan diklat kilat calon Pendamping Desa (PD) semakin terlihat ketika Pemateri dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes)  dicecar sejumlah pertanyaan awak media.

Seperti diketahui, Lembaga Penegak Demokrasi (LPD) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Kemendes RI, untuk menggelar diklat kilat terhadap calon Pedamping Desa, di Aula Kemenag, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin (19/9/2016).

BACA JUGA: Catut Nama Kamendes RI, LPD Gelar Diklat Kilat PD

Salah satu pemateri, Hartadji mengatakan, dirinya menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut bukan atas usulan dari dari Kementerian Desa, tetapi memang mendapatkan undangan secara pribadi. Padahal, dia saat dipanggil moderator, ditegaskan bahwa dari Kemendes RI.

”Saya memang sebagai staf ahli Kemendes RI. Namun, kali ini diundang secara pribadi sebagai pembina LPD,” tandas Hartadji kepada wartawan di Sumenep. Senin (19/9/2016).

Dia mengatakan, setiap peserta jika ingin lulus sebagai pendamping desa harus melalui proses pengajuan dan harus menjadi anggota LPD terlebih dahulu. Sebab, LPD sudah ditunjuk sebagai mitra oleh Kemendes RI untuk perekrutan pendamping desa.

Pernyataan dari pemateri itu, tentunya bertolak dengan pernyataan Ketua DPW LPD Jawa Timur. Moh Arifin menjelaskan bahwa kegiatan tersebut sebagai pembekalan bagi anggota. Bukan anggota biasa, tetapi terpilih menjadi pemdamping desa.

”Kami undang pemateri dari Kemendes RI untuk memberikan pembekalan dan pelatihan bagi peserta yang sudah terdaftar sekitar 300 dari seleksi 3 bulan lalu,” ujar Moh Arifin.

Ketika disinggung soal belum adanya rekrutmen pendamping desa, beberapa bulan lalu, pihaknya mengklaim bahwa tidak ada hubungan dengan Satker (Satuan Kerja) Kemendes yang ditunjuk secara resmi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Publisher : Ahmad Sukmana

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES