Transisi Energi, Menko Perekonomian RI Garis Bawahi Pentingnya Just and Affordable Transition

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menggarisbawahi pentingnya just and affordable transition dalam transisi energi.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Airlangga dalam pertemuan bersama Executive Director International Energy Agency Fatih Birol di Davos, Swiss, pada Selasa (24/5/2022).

“Tidak hanya memperhitungkan cost and benefits, tetapi juga memastikan tidak ada yang tertinggal dalam prosesnya. Jika dikelola dengan baik, transisi energi dapat berdampak positif di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup berupa pekerjaan baru dan lapangan kerja yang lebih luas,” kata Menko Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (26/5/2022).

Sebaliknya, lanjut Airlangga, transisi energi juga memiliki risiko pengangguran dan defisit transaksi berjalan.

Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia menempatkan transisi energi sebagai salah satu fokus utama di G20 dengan pilar aksesibilitas, teknologi, dan pembiayaan energi. Hal ini juga membuka peluang kolaborasi dengan International Energy Agency, terutama dalam menghadirkan solusi mitigasi kerentanan pasar energi yang saat ini sedang terjadi.

“Indonesia akan merealisasikan kontribusi energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dengan beberapa sumber energi baru dan terbarukan (EBT) yang potensial seperti matahari, air, angin, panas bumi, dan laut yang menyumbang 442 GW,” jelas Airlangga. 

Meski demikian, Airlangga menyebutkan jika langkah itu ternyata masih memiliki tantangan yaitu keterbatasan jaringan, teknologi, dan pembiayaan sehingga pembiayaan dan transfer teknologi pada transisi energi menjadi penting.

Menko Airlangga menjelaskan Indonesia memandang transisi energi tidak hanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan respon terhadap perubahan iklim tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kapasitas masyarakat.

Setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda atau common but differentiated responsibilities.

Khusus untuk Indonesia, mekanisme keuangan sangat penting dalam proses phase down batu bara dimana Indonesia berkomitmen merealisasikan target ini pada 2060 atau lebih cepat.

Oleh sebab itu, mobilisasi sumber daya termasuk keuangan dan peningkatan kapasitas seperti penelitian dan pengembangan, sistem perdagangan emisi serta subsidi energi terbarukan sangat esensial untuk tujuan ini.

Tak hanya itu, Menko Perekonmian RI mengatakan, cara untuk mengatasi masalah pendanaan adalah diperlukannya sumber pendanaan yang kuat seperti dari Asian Development Bank (ADB) atau dana multilateral lainnya.  (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement