Ini Lima Rekomendasi Hasil Halaqah Kebangsaan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) KH Arifin Junaidi membacakan lima rekomendasi hasil Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) dalam acara Halaqah Kebangsaan yang mengambil tema “Peran Strategis Madrasah Diniyah Dalam Membangun Karakter Bangsa” di Hotel Acacia, Jakarta (7/8).

“Saya hanya membacakan lima rekomendasi yang disepakati para peserta FGD ini. Selanjutnya, plan of action-nya apa, siapa melakukan apa, di mana dan bagaimana caranya nanti akan kita bahas di forum lain,” katanya seperti dilansir nu.or.id.

Disaksikan peserta FGD, dia membacakan satu persatu rekomendasi yang telah disepakati peserta.

Pertama, katanya, Presiden Jokowi diminta untuk memerintahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mencabut Permendikbud yang mengatur kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School).

Baca juga: Ketum PKB: Semua Warga Nahdliyin Menolak Keras FDS

Kedua, mengimbau masyarakat untuk tidak memilih calon legislatif (caleg) dari partai-partai yang tidak mendukung pencabutan Permendikbud yang mengatur kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School).

Yang ketiga, mendorong DPP PKB agar memerintahkan seluruh anggota DPR PKB, DPW dan DPC untuk memfasilitasi aksi turun ke jalan menolak Permendikbud yang mengatur kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School).

Keempat, meminta PBNU untuk memerintahkan anggota DPR dari kalangan Nahdliyin untuk mendukung pencabutan Permendikbud yang mengatur kebijakan Sekolah Sepanjang Hari (Full Day School).

Terakhir, yang kelima, meminta kepada LP Ma’arif NU untuk mendukung serta menginstruksikan dzikir serempak di seluruh madrasah dan sekolah di bawah naungan lembaga tersebut dengan bekerja sama dengan Pengurus Komisariat IPNU/IPPNU yang berkedudukan di sekolah.

Diskusi Kelompok Terarah (FGD) tersebut diikuti sekitar 50 orang perwakilan peserta halaqah. Semua peserta mendukung pembatalan FDS.

Bahkan, beberapa orang mendesak Presiden Jokowi mengganti Mendikbud lantaran kebijakannya yang tidak menghargai kearifan lokal tersebut.

Sebelumnya, di forum halaqah kebangsaan yang diinisiasi Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI ini mengemuka rencana aksi damai jika Permendikbud tidak sepenuhnya dicabut.

Acara bertajuk “Peran Strategis Madrasah Diniyah Dalam membangun Karakter Bangsa” ini dihadiri kurang lebih 300 peserta terdiri dari utusan Madrasah Diniyah dari Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, serta perwakilan ormas Islam dan sejumlah aktivis LSM. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement