Ketum PKB: Semua Warga Nahdliyin Menolak Keras FDS

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan sekolah delapan jam dan lima hari atau Full Day School (FDS).

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar warga Nahdliyin yang menjadi basis massa PKB, menolak keras kebijakan yang beberapa saat lalu digulirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.

"Kami semua warga Nahdliyin menolak keras Full Day School (sekolah lima hari)," kata Cak Imin, di Jakarta, Senin (7/8/2017).

Menurut Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin, kebijakan yang diterapkan dengan paksaan tersebut sangat berbahaya dan dapat mengganggu pendidikan yang dibangun para kiai dan ulama yang sudah menjadi tradisi, seperti madrasah diniyah atau pondok pesantren.

"Kami menolak keras pemaksaan dan penyeragaman Mendikbud melalui Full Day School yang akan memberangus dan merusak bangunan tradisi yang sudah ada berabad-abad di Indonesia," tambahnya.

Dia mengaku sudah beberapa kali bertemu Presiden soal keresahan beberapa ulama atas kebijakan ini. Dan Presiden, katanya, sudah menyanggupi akan melakukan kajian ulang. Namun di beberapa daerah ternyata kebijakan ini sudah berjalan sejumlah sekolah

"Saya optimistis akan didengar. Dan Kemendikbud tidak mengeneralisasi kebijakan ini di seluruh tempat," kata Cak Imin.

PKB melihat penyeragaman sistem sekolah lima hari justru membuat karakter bangsa yang sesuai Bhineka Tunggal Ika menjadi luntur.

"Masing-masing bisa mandiri, jangan diseragamkan, kebijakan yang dinilai baik buat Jakarta belum tentu bagus buat yang lain. Jadi biarkan Madrasah tetap membangun karakter yang sudah terjaga," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement