Pemkab Banyuwangi Gunakan APBD Perubahan untuk Tangani Inflasi

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Akibat risiko perekonomian yang semakin meningkat dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina, berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal Pemkab Banyuwangi.

Maka dari itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Banyuwangi melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menangani inflasi. 

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengatakan, bahwa dengan adanya APBD perubahan ini digunakan untuk pengendalian dan menekan inflasi.  "Alhamdulillah, APBD perubahan sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota dewan terhormat," kata Ipuk kepada TIMES Indonesia.

Hasil Rapat paripurna persetujuan DPRD Banyuwangi atas diajukannya raperda perubahan APBD tahun anggaran 2022 di Gedung DPRD Banyuwangi, yang digelar pada hari Jumat (1/10/2022), selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk mendapatkan evaluasi.

"Nanti, hasil rapat paripurna terkait APBD perubahan akan kami serahkan ke Ibu Gubernur untuk mendapatkan evaluasi. mudah mudah tidak membutuhkan waktu yang lama," ujarnya. 

Ipuk menjelaskan, dana APBD perubahan ke depannya akan digunakan untuk infrastruktur dan masalah-masalah hibah untuk masyarakat, sekaligus pengendalian inflasi.

"Untuk saat ini, kita tunggu saja hasil rekomendasi dari ibu gubernur yang nantinya kita tindaklanjuti ke daerah untuk membuat program-program yang dapat membantu masyarakat," jelasnya.

Masih kata Ipuk, dengan adanya aturan baru terkait (Belanja Tak Terduga) BTT untuk bbm dan inflasi. Jadi, apa yang belum dianggarkan di APBD sebelumnya akan kita anggarkan di APBD perubahan ini. 

"Sesuai arahan dari bapak presiden, 2 persen untuk BTT digunakan dalam pengendalian inflasi daerah," terangnya. 

Melihat bidang pertanian terdampak inflasi mulai dari bahan baku sampai pendistribusianya, sebagai orang nomor satu di Bumi Blambangan, Ipuk, menambahkan, dengan adanya APBD perubahan pihaknya akan membuat program-program pertanian. 

"Apalagi yang menyebabkan inflasi ada di Banyuwangi semua. Yaitu cabe rawit dan bawang merah. Mulai dari bagaimana produksi, ketersedia dan memastikan harga terjangkau atau stabil. Terkait program program seperti itu yang nantinya digunakan dalam APBD perubahan," urainya. 

Istri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas itu berharap, dengan perubahannya APBD bisa segera dirasakan masyarakat.  "Dan program-program terkait kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat ini bisa terealisasi dengan APBD perubahan," imbuhnya. 

Sebagai Informasi, pendapatan daerah dalam perubahan APBD tahun anggaran 2022 diproyeksi sebesar Rp. 3.180.102.644.305,19 Sen. Terdapat penambahan sekitar 6,36 persen.

Selanjutnya, terdapat peeubahan belanja daerah dalam perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022 diproyeksi sebesar Rp. 3.558.913.749.653,35. Terdapat kenaikan sebesar 18,39 prosen. 

Kemudian, pembiayaan daerah dalam perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022 diproyeksi sebesar Rp 378.811.105.348,16.

Diketahui, rapat paripurna persetujuan perubahan APBD dipimpin langsung Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua DPRD, Ruliyono diikuti anggota dewan dari lintas fraksi.

Hadir pula dari Pemkab Banyuwangi yakni Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah, Sekda Mujiono, Asisten Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berserta jajarannya dan Camat se Kabupaten Banyuwangi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement