Presiden Jokowi Minta Jajaran Belanja Produk dalam Negeri

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) meminta jajaran untuk menindaklanjuti aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mempercepat realisasi komitmen belanja produk dalam negeri.

Pernyataan komitmen produk dalam negeri Itu disampaikan oleh Kepala Negara dalam pengarahan kepada para menteri, kepala lembaga, kepala daerah, pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (29/9/2022).

"Sekali lagi, dalam posisi ekonomi yang tak mudah, APBN, APBD yang uangnya dikumpulkan dari pajak, dari Bea Cukai , dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari dividen BUMN, kumpul, kemudian ditransfer ke daerah tapi belinya barang-barang impor,” katanya.

Presiden Jokowi meminta untuk membeli produk yang diproduksi oleh UMKM serta koperasi. Ia juga mengapresiasi semakin banyaknya produk UMKM dan koperasi yang masuk ke dalam e-katalog.

"Alhamdulilah dari target yang saya berikan 1 juta untuk akhir tahun, produk-produk UMKM dan koperasi yang telah masuk ke e-katalog sudah mencapai di atas 1 juta," ujarnya.

Suami Iriana itu juga meminta kepala daerah membina pelaku UMKM dan koperasi yang ada di daerah masing-masing.

“Saya minta kepada seluruh kepala daerah agar terus membina UMKM, koperasi yang ada di daerah masing-masing agar berbondong-bondong masuk ke e-katalog,” ujarnya.

Sebelumnya juga, Presiden Jokowi menekankan pentingnya Indonesia memiliki ketahanan yang panjang. Hal itu kata dia saat ini dunia berada pada ketidakpastian yang tinggi karena berbagai masalah yang menimpanya, mulai dari pandemi yang belum usai hingga perang di Ukraina yang diperkirakan akan berlangsung panjang.

"Perang (Rusia-Ukraina) tidak akan berhenti besok, bulan depan, atau tahun depan. Artinya, enggak jelas, sehingga yang kita perlukan, negara kita memerlukan sebuah endurance yang panjang," katanya.

Oleh karena itu, Kepala Negara mengingatkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu RI) Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kata dia, agar APBN digunakan untuk hal yang produktif dan memberikan imbal hasil yang jelas.

"Bu (Sri Mulyani), kalau punya uang kita, di APBN kita, dieman-eman, dijaga, hati-hati mengeluarkannya. Harus produktif, harus memunculkan return yang jelas,' karena kita tahu sekali lagi, hampir semua negara tumbuh melemah, terkontraksi ekonominya," katanya.

Presiden Jokowi juga mengatakan, saat ini semua negara juga tengah menyelesaikan masalah inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang jasa.

Ia memandang, inflasi Indonesia sendiri masih cukup terkendali di angka 4,6 persen yang dinilainya masih lebih baik dibandingkan negara-negara lain.

Menurutnya, terkendalinya inflasi tersebut antara lain disebabkan oleh keharmonisan hubungan antara otoritas pemegang fiskal (Menteri Keuangan)  dengan bank sentral (Bank Indonesia) yang berjalan beriringan, rukun, dan sinkron.

"Coba bandingkan dengan negara yang lain, otoritas moneter dan otoritas fiskal,  bank sentralnya naikin bunga, menteri keuangannya naikkan defisit. Naikkan defisit itu artinya menggrojokkan uang lebih banyak ke pasar," jelasnya

"Artinya ya menaikkan inflasi. Yang satu ngerem inflasi, yang satu menggrojokkan inflasi. Di sini yang beda di situ, karena BI dan Kementerian Keuangan berjalan beriringan, rukun, sinkron, konsolidatif. APBN-nya konsolidatif, APBN-nya menyehatkan, berani memutuskan," ujarnya.

Ia kembali mengingatkan agar APBN betul-betul dikelola secara hati-hati.  Kata dia, fiskal yang dimiliki pemerintah diharapkan dapat digunakan secara berkelanjutan untuk menghadapi situasi dunia tahun depan yang diprediksi 'gelap'.

"Sata selalu sampaikan kepada Bu Menteri, 'Bu Menteri, kita ini memiliki amunisi. Saya minta betul-betul dijaga hati-hati, bijaksana betul dalam mengggunakan setiap Rupiah yang kita miliki, tidak jor-joran, dan betul-betul harus dijaga.' Tidak boleh kita hanya berpikir uang itu hanya untuk hari ini atau tahun ini. Tahun depan seperti apa?  Karena semua pengamat internasional menyampaikan bahwa tahun depan itu akan lebih "gelap", tapi kalau kita punya persiapan amunis, ini akan berbeda, sehingga betul-betul APBN kita APBN yang berkelanjutan," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement