Asosiasi BPD Banyuwangi: Revitalisasi BUMDes Urgen

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Banyuwangi, Jatim, Rudi Hartono Latif mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma), dikelola dan dikuasai oleh orang yang berkompeten.

Sebab, keduanya memiliki peran penting untuk kesejahteraan masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, saat menghadiri kegiatan Gesah Desa yang rutin dilaksanakan bulanan Asosiasi BPD se Kecamatan Wongsorejo dengan diikuti Anggota BPD dari 12 desa, di Desa Sidodadi, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi, Jawa Timur.

"Nyaris belum ada BUMDes dan/atau BUMDesma yang sudah baik dan benar secara ideal, serta signifikan berkontribusi pada pendapatan tahunan desa," kata Rudi sapaan akrab Ketua Asosiasi BPD Banyuwangi, Senin (26/9/2022).

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, agar cita-cita luhur pembentukan BUMDes benar-benar terlaksana dalam memberikan manfaat ekonomi, dampak sosial dan perkembangan positif untuk desa, harus diniati dan dijalani serius sejak perencanaan oleh pemangku kebijakan desa dan segenap unsur warga masyarakat secara bersama-sama.

Namun sayang, banyak ditemukan BUMDes mangkrak dan tidak bisa memberikan manfaat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Permasalahan itu bukan tanpa sebab. Banyak ditemukan pengelolaan BUMDes yang asal-asalan, tanpa perencanaan, tanpa mendasarkan pada pemetaan potensi lokal yang tepat, tanpa proses pembahasan yang partisipatif, tanpa rekruitmen pengelola yang terbuka, tanpa analisa ekonomi jelas, tanpa tata kelola dan unit usaha yang jelas, sehingga sangat perlu dilakukan revitalisasi secara menyeluruh. Bukan sekedar bongkar pasang pengurus saja.

"BUMDes acap kali hanya dijadikan alasan penyertaan modal, yang entah kapan bisa menguntungkan untuk desa itu sendiri. Keberadaan awalnya hanya sebagai syarat pencairan, dan kini hanya pantes-pantesan saja, banyak juga yang hanya cari untung dari penyaluran BPNT. Untuk itu penting dilakukan revitalisasi," tambah Rudi sapaan akrab Rudi Hartono Latif.

Revitalisasi BUMDes, lanjut Rudi, adalah harus diawali sedari pemahaman bersama yang sangat mungkin salah. Pemerintah desa dan BPD harus introspeksi, mau mengundang para pihak yang ahli, melibatkan sebanyak mungkin orang yang memahami dan peduli, lantas semuanya belajar lagi untuk memahami apa dan bagaimana sesungguhnya BUMDes itu. Setelah beberapa kali gesah dalam forum belajar bersama, baru kemudian menyepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) guna proses mengaktifkan kembali BUMDes yang lebih baik dan benar.

Mengaktifkan kembali BUMDes terhadap sistem sosial dan ekonomi di desa, sehingga nantinya bisa memenuhi kontribusi demi perkembangan pembangunan desa. Dan Juga harus menjalankan usaha desa yang tepat dengan basis potensi unggulan desa. Bukan sekedar latah ikut-ikutan desa lainnya yang potensinya tidak sama, dan juga bukan sekedar kegiatan asal sekedarnya saja. 

"Berkali-kali hanya mengganti pengurus saja bukanlah solusi agar BUMDes bisa berjalan. Apalagi jika prosesnya sudah tidak ideal, diarahkan kepada bolo dewe (teman sendiri.red) tanpa proses musyawarah desa yang ideal untuk memberi ruang kedaulatan bagi rakyat desa," ungkapnya.

Kebanyakan desa, lanjut Rudi, saat BUMDes yang ada tidak berjalan sesuai dengan harapan, banyak diambil keputusan dengan mengganti struktur. Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan perbaikan pemahaman, meninjau kembali regulasi, pemetaan ulang, analisis usaha lagi, rencana kerja dan tata kelola yang tepat. Hal inilah, yang menurutnya banyak menyebabkan BUMDes mangkrak. 

"Jika pun berjalan, hanya sekedarnya saja. Teramat sangat jauh dari visi misi ideal BUMDes," ungkapnya.

Rudi menjelaskan, contoh nyata yang terjadi di desa-desa. Bahwa awal pembentukan BUMDes tidak didahului dengan belajar bersama hingga dicapai pemahaman bersama segenap lembaga desa dan unsur-unsur masyarakat, yang kemudian dibahas dan dirumuskan melalui musyawarah desa yang baik dan benar. Dibentuk dengan kurangnya penahaman ideal, dan kurang mengerti regulasi. Terburu membentuk struktur kepengurusan beserta penyertaan modal, tanpa didasari dengan pemetaan potensi ekonomi dan analisis usaha yang detil.

"Banyak pemangku kebijakan desa yang tidak paham substansi dan esensi. Bahkan tidak sedikit pejabat Pemkab dan pendamping desa yang juga tidak memahami BUMDes dengan sesungguh-sungguhnya. Akibatnya, banyak yang tidak menyadari kegiatan yang dilakukannya sesungguhnya merugi, salah, dan berpotensi menjadi bom waktu," terangnya.

Revitalisasi BUMDes, lanjut Rudi, harus dilakukan dengan sadar diri dan introspeksi. Melalui forum diskusi terbuka yang melibatkan sebanyak mungkin orang atau kelompok peduli, dengan mengundang para ahli, akademisi, praktisi. Bisa jadi tidak cukup hanya satu kali diskusi. Jika sudah satu pemahaman, baru kemudian menyusun rencana aksi bersama, kapan siapa melakukan apa dengan cara bagaimana. Kuncinya adalah sejak awal dilakukan secara bersama-sama, atas kesadaran desa milik kita bersama demikian pula dengan BUMDesnya.

"Seluruh tahapan harus dibahas dan diputuskan secara bersama melalui musdes yang baik dan benar. Pembentukan Perdes, AD ART, pemilihan bentuk usaha, pemilihan unit kegiatan, penyertaan modal, mekanisme rekruitmen pengelola, dan hingga detil teknis tata kelola sampai pertanggungjawabannya kelak, harus di musdeskan secara partisipatif dan transparan," jelasnya.

BUMDes jangan justru menjadi modus konspirasi para oknum untuk menghisap keuntungan dari kekayaannya rakyat. Jangan pula hanya sekedar usaha kecil-kecilan jual kopi di pojok balai desa yang setiap tahun laporan merugi, jangan cuma jadi penyalur BPNT yang cari untung dari dalih membantu warga miskin, jangan cuma jual pulsa seadanya, jangan hanya simpan pinjam yang asal-asalan, serta jangan cuma bikin kue atau kerajinan yang mestinya ini ranah usaha kecilnya warga.

"Mumpung pemerintah masih memberi anggaran, jangan dihabiskan untuk pavingisasi dan kegiatan fisik lainnya. Gunakan untuk modal usaha dengan tepat, agar desa segera kaya dari sumber pendapatan asli desa hasil pengelolaan BUMDes." tegas Rudi.

Rudi menyerukan agar pendamping desa, dinas terkait di Pemda, Bupati, bahkan kepada Kementerian, agar semuanya membina Desa dalam hal BUMDes ini dengan baik dan benar. Dia juga mengajak akademisi, kampus, para aktivis, kelompok masyarakat, dunia usaha, pelaku ekonomi, dan segenap elemen warga masyarakat untuk peduli dan berkontribusi turut berpartisipasi mengepung desa merevitalisasi BUMDes.

Jangan biarkan BUMDes justru hanya berkegiatan usaha kecil. Namanya BUMDes tapi kenyataannya adalah UMKM, yang ketika diadakan pagelaran bukannya menyuguhkan kedahsyatan inovasi usaha yang dikelola desa sehingga mengundang minat investor masuk desa, tapi justru hanya selayaknya bazar UMKM saja. Untuk itu, penting dilakukan revitalisasi, bila revitalisasi ini benar-benar ditempuh sepenuh kesadaran dan dilaksanakan dengan baik, yakin keberadaan BUMDes bisa jauh lebih bermanfaat bagi desa dan warga masyarakat.

"BUMDes jangan dibiarkan mangkrak. Jangan dibiarkan jadi ajang korupsi. Jangan dibiarkan tersesat tanpa sadar bahwa sedang tersesat. Jangan dibiarkan serius pada hal-hal yang tidak serius tapi tidak serius pada hal-hal yang sesungguhnya serius," pungkas Ketua BPD Banyuwangi, Rudi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement