Wabup Pamekasan Ajak PKK Pamekasan Edukasi Masyarakat Cegah Stunting

TIMESINDONESIA, PAMEKASAN – Wakil Bupati atau Wabup Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Fattah Jasin mengajak semua lapisan masyarakat untuk mencegah penyebaran stunting pada anak. 

Wakil Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Fattah Jasin, menjelaskan bahwa pencegahan stunting tersebut dapat dilakukan dengan pola hidup yang sehat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa, pencegahan stunting itu bisa dilakukan mulai sebelum menikah dengan memperhatikan kesiapan alat reproduksi, kesehatan sperma bagi kaum pria, dan beberapa persiapan lain agar anaknya kelak tumbuh sehat.

"Oleh karena itu, rembuk-rembuk ini harus bisa menghasilkan siapa dan apa, tugasnya siapa, apa hasilnya, dan dimana tugasnya. Sehingga nanti hasilnya maksimal," ungkap Wabup Fattah Jasin.

Pernyataan itu disampaikan Fattah Jasin di acara Rembuk Stunting, yang diselenggarakan di Azana Hotel, Kabupaten Pemekasan.

Menurut Wabup Fattah, sapaannya, tim penggerak PKK memiliki kader hingga tingkat dusun yang dapat dimaksimalkan untuk penekanan angka stunting. Hanya saja, anggaran untuk PKK tahun 2022 cukup minim, tidak sampai Rp 100 juta.

Kata Mantan Kepala Bakorwil Madura itu, peran PKK sangat penting dalam memberikan edukasi kepada ibu hamil, ibu menyusui dan masyarakat hingga akar rumput lainnya dengan beberapa programnya. Seperti bulan timbang, dan program lain yang memerlukan dana tidak sedikit.

"Stunting ini memang menjadi perhatian pemerintah, mulai pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten. Selain imunisasi, dan TBC (tubercolusis)," papar mantan Pj Bupati Pamekasan itu.

Berdasarkan data dari pemerintah pusat, lanjut dia, angka stunting di Pamekasan cukup tinggi, yakni mencapai hingga 38 persen, padahal temuan atau fakta dari petugas di lapangan angka stunting di daerahnya hanya sekitar 11 persen. Tentu, perlu penyelarasan data dengan pemerintah daerah perihal validasi data tersebut.

"Kalau rumusnya ingin mengurangi stunting, maka semua pihak harus bersama-sama. Pak camat, pak klebun, dan puskesmas harus punya data. Dari 38 persen ternyata di lapangan hanya 11 persen, nah yang 11 persen ini harus tahu by name by address-nya," pintanya.

Lebih lanjut dia menuturkan, validitas data itu penting agar anggaran yang disediakan pemerintah kabupaten bagi masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menekan angka stunting tepat sasaran. Hal itu akan berdampak pada kesuksesan percepatan penekanan angka stunting di Pamekasan.

"Masyarakat perlu tahu tentang gizi seimbang, selain makan nasi harus diimbangi juga dengan buah, sayur, lauk, dan lain-lain. Sehingga kita bebas dari stunting," pungkas Wabup Pamekasan ini. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement