Peristiwa Daerah

DPRD Kota Cirebon Minta Pemda Evaluasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Musrenbang

Jumat, 23 September 2022 - 11:58 | 12.81k
Pertemuan Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama dengan pengurus LKK se-Kecamatan Lemahwungkuk. (Foto. Muslimin/TIMES Indonesia)
Pertemuan Komisi I DPRD Kota Cirebon bersama dengan pengurus LKK se-Kecamatan Lemahwungkuk. (Foto. Muslimin/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, CIREBON – Rencana efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon dikeluhkan para pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Mereka juga sudah mengadukan hal tersebut kepada Komisi I DPRD Kota Cirebon.

Bahkan, Komisi I DPRD Kota Cirebon langsung melakukan roadshow, dengan mengunjungi para pengurus LKK di masing-masing Kecamatan.

Hasil dari audiensi dengan DPRD Kota Cirebon itu diketahui, para pengurus LKK kompak akan memboikot Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), untuk tahun 2023.

Saat bertemu Forum Rukun Warga (RW) dan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kecamatan Lemahwungkuk, Ketua komisi I DPRD Kota Cirebon, Dani Mardani meminta agar Pemda Kota Cirebon untuk mengevaluasi kebijakan efisiensi belanja daerah.

Secara khusus, DPRD Kota Cirebon meminta evaluasi kebijakan efisiensi belanja daerah yang bersumber dari hasil Musrenbang.

"Kemudian pemda juga, agar melakukan peninjauan kembali regulasi terkait kebijakan Bantuan Wali Kota (Bawal). Sebagai upaya dalam rangka mengaktivasi usulan dari forum RW," ujar Dani.

Dani mengatakan, pada pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan. Yakni, agar Pemda Kota Cirebon mengimplementasikan Bab 4 Pasal 10 Perwali 37/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kota Cirebon.

"Kita akan dalami regulasi terkait Bawal. Selain itu, kami juga akan melakukan konsultasi kepada Kemendagri sebagai lembaga yang menerbitkan aturan," ujar pria yang juga Ketua DPD PAN Kota Cirebon itu.

Hal serupa disampaikan Anggota Komisi I, Een Rusmiyati. Pihaknya sudah mencatat semua keluhan yang disampaikan forum RW dan pengurus LPM, yakni menolak efisiensi anggaran serta meminta agar bawal kembali diadakan.

"Jangan khawatir, kami datang untuk merespon semua. Bukan pencitraan dan lainnya atau tidak merealisasikan. Insya Allah banggar akan memperjuangkan aspirasi ini,"katanya.

Anggota Komisi I lainnya, R Endah Arisyanasakanti juga mengakui, persoalan efisiensi anggaran juga memberi dampak terhadap operasional kader penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

"PKK juga persis kondisinya. Rutinitas kegiatan mereka terganggu, mulai pendataan keluarga dan dasawisma. Kemudian ada posyandu dan lainnya. Mereka sering ada agenda, tetapi anggaran minim," tuturnya.

Sementara itu, Ketua LPM Kelurahan Kasepuhan, Rahmatul iman mengatakan, semua LPM di kelurahan menolak adanya efisiensi anggaran.

"Jika kebijakan itu tetap dilakukan pada anggaran 2023, kami sepakat akan memboikot musbangkel 2023 mendatang. Kemudian kami juga meminta agar bawal tetap ada," ungkapnya.

Keluhan yang sama juga disampaikan pengurus PKK Kelurahan Kasepuhan, Endah. Menurutnya, selama dua tahun terakhir, PKK kesulitan untuk melakukan pengembangan kader karena seiring dengan minimnya agenda pelatihan.

"Kami juga ingin memiliki kader yang cakap, pinter dan kemampuan yang terlatih. Tapi karena anggaran yang terbatas, sehingga tidak ada pelatihan. Semoga kami tetap semangat," pungkasnya usai bertemu dengan Komisi I DPRD Kota Cirebon. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Sholihin Nur

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES