Airlangga Hartarto Optimis Target Inflasi Pangan Kurang dari 5 Persen

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian RI) Airlangga Hartarto mengatakan jika pemerintah terus berupaya untuk menjaga inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM  dan inflasi pangan. 

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 22 September 2022, Airlangga mengatakan bahwa inflasi diperkirakan akan naik di bulan September dan berbagai pengalaman dalam kenaikan bbm, inflasi akan cenderung turun dalam 3-4 bulan ke depan. 

Menko Airlangga Hartarto saat meninjau pasar tradisional untuk mengecek harga kebutuhan pangan masyarakat - (FOTO: dok Kemenko Perekonomian)

"Dengan berbagai program dan pemberian subsidi bantuan untuk sektor transportasi, dengan dana BTT dan 2% DTU pemerintah optimis inflasi pangan dapat ditekan di bawah 5%," kata dia. 

Menteri Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, pemerintah terus melakukan ekstra effort untuk menekan inflasi pangan di kisaran 3-5%. 

"Kita akan terus menekan inflasi volatile food agar dapat mencapai komitmen awal pada HLM TPIP (High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) Maret lalu yang sebesar targetnya adalah 3-5%," ucapnya. 

Menurut Airlangga, jika dilihat secara regional dari 90 kota Indeks Harga Konsumen (IHK), tercatat ada 66 kota IHK yang realisasi inflasinya diatas nasional. Karenanya kerjasama antar daerah guna menekan inflasi akan terus didorong seefektif mungkin guna akan menjaga stabilitas harga di masyarakat. 

Menanggapi optimisme Menko Airlangga, pakar pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB University) Dwi Andreas Santosa mengungkapkan bahwa upaya pemerintah menekan angka inflasi pangan di bawah 5% masih masuk akal dan bisa dilakukan.

"Saya kira iyalah," kata dia kepada wartawan. 

Menurutnya, kenaikan harga beras inflasi memang akan menjadi faktor utama kenaikan inflasi. Namun seiring kenaikan harga beras, harga komoditas pangan lain justru cenderung menunjukkan tren penurunan.

"Karena memang sekarang ini yang nanti akan sangat berperan dalam inflasi sudah tentu harga beras. Ini akan meningkat, tapi harga-harga pangan yang lainnya sudah ada tren mengalami penurunan. Jadi saya kira kenaikan harga beras akan diikuti tren penurunan beberapa harga yang lain," ujarnya.

Ditekankan Dwi Andreas, kenaikan harga BBM memang menjadi faktor penting yang mengerek inflasi. Namun di sektor pertanian, kenaikan harga BBM bersubsidi beberapa saat lalu tidak berdampak signifikan.

"Katakanlah untuk dunia pertanian, BBM ini digunakan untuk apa saja dan itu berapa kira-kira kontribusinya? Sehingga kalau dihitung sedetail itu, mungkin kontribusinya tidak begitu besar juga," demikian Andreas.

Wanti-wanti Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berharap besaran inflasi dapat ditahan di bawah 5 persen pada tahun ini. Oleh karena itu, Presiden meminta kerja sama pemerintah pusat hingga daerah untuk dapat menekan laju inflasi secara maksimal. 

Dikatakan presiden, kenaikan harga BBM akan memicu kenaikan inflasi sebesar 1,8 persen. Ia menginstruksikan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota bekerja sama dengan pemerintah pusat secara serentak dalam mengatasinya. 

"Saya yakin insya Allah bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan dibawah 5 (persen)," ujar Jokowi dalam sambutannya pada rapat pengendalian inflasi bersama kepala daerah di Istana Negara baru-baru ini. 

Jokowi pun mengatakan, ada cara khusus yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membantu menekan laju inflasi, yakni memanfaatkan 2 persen dana transfer umum berupa dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH). 

Salah satu petugas SPBU tengah mengisi BBM pada kendaraan sepeda motor - (FOTO: dok Pertamina)

"Ini 2 persen bisa digunakan untuk subsidi dalam rangka menyelesuaian akibat dari penyesuaian harga BBM, 2 persen, bentuknya bisa bansos, terutama pada rakyat yang sangat membutuhkan, nelayan misalnya harian menggunakan solar, ini bisa dibantu dengan mensubsidi mereka, ojek misalnya ini juga menggunakan BBM bisa di bantu dari subsidi ini," papar Jokowi. (*)

Selain itu, Presiden menyarankan agar pemerintah daerah memanfaatkan anggaran belanja tidak terduga untuk memberikan subsidi biaya transportasi pengangkutan barang, misalnya mengangkut bawang merah, telur atau bawang putih dari daerah tertentu. 

"Artinya misalnya harga bawang merah naik, bawang merah banyak berasal dari Brebes, misalnya ini provinsinya Lampung, Brebes-Lampung berapa biaya transportasinya? Rp 3 juta, ini yang ditutup Rp 3 juta oleh pemerintah daerah sehingga harga yang terjadi harga petani di Brebes dan harga jual sama," tutur Presiden RI Jokowi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement