Prestasi 10 Kali WTP, Banyuwangi Raih Penghargaan dari Menteri Keuangan RI

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemkab Banyuwangi meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan, dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Kamis (22/9/2022). Penghargaan ini diperoleh setelah Pemkab Banyuwangi, sukses mempertahankan opini WTP murni selama sepuluh kali berturut-turut.

Pencapaian ini merupakan bukti konkret kinerja Bupati Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). 

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih atas apresiasi Kementerian Keuangan. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tata kelola dan pelaporan keuangan pemerintah daerah,” kata Bupati Ipuk.
 
Kementerian Keuangan memberikan penghargaan kepada pemerintah, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan keuangan. Penghargaan diraih atas perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada tahun anggaran 2021. 

Setidaknya ada 4 indikator yang menjadi faktor penentu untuk mendapat WTP.

Pertama, adalah penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuain dengan indikator tersebut.

Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail.

Ketiga, BPK akan melihat adanya sistem pengendalian internal dari kementerian terkait. Sebab, penyusunan laporan keuangan perlu menyusun tim yang mampu mengamankan aset-aset pemerintahan. Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dikatakan Ipuk, untuk mempertahankan capian opini WTP dari BPK bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan yang berlaku.

“Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih kepada BPK yang terus memberikan arahan kepada kami bagaimana menciptakan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujarnya. 

Capaian WTP kali kesepuluh ini meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan. 

Pandemi, lanjut Ipuk, telah menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana membuat program-program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi.

"Berbagai program pemulihan ekonomi kita geber, namun kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi tetap kita pertahankan,” kata Ipuk.

Kedepan, tidak hanya opini WTP saja yang dapat dipertahankan, namun Banyuwangi juga berpotensi menjadi daerah dengan peningkatan angka kemiskinan terendah di Jawa Timur, yaitu hanya 0,01 persen dari 2020 ke 2021.

Tak terbayangkan jika akhirnya Banyuwangi berhasil melakukan transformasi menjadi salah satu Kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Ini adalah buah dari rangkaian transformasi yang dijalankan secara konsisten.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement