Ini Cara Lawan Hacker Bjorka Menurut Moeldoko

TIMESINDONESIA, MALANG – Ini cara melawan hacker Bjorka menurut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Memburu Bjorka saja tidak cukup untuk membuat negera kita memiliki kedaulatan di bidang data dan informasi.

Moeldoko mengatakan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk membicarakan masalah hacker secara umum.

Saat ini, menurut Moeldoko, ada PT Inti yang merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan ada sebuah perusahaan anak bangsa yang memiliki cloud engine buatan Indonesia.

"Kita berbicara tentang kapasitas nasional, kalau karya anak bangsa ini diangkat negara, kita punya cloud tersendiri, kita punya engine sendiri. Kalau itu sudah terjadi kita punya kedaulatan data," ujar Moeldoko, Rabu (21/9/2022) di Kota Batu.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hingga saat ini negara Indonesia masih belum memiliki cloud engine sendiri.

"Kalau masih menyewa seperti saat ini, kita bergantung pada negara lain, akan kita buatkan kebijakan besar yang memayungi semua kementerian," ujarnya.

Seperti diketahui hacker Bjorka menyerang sejumlah situs pemerintahan. Salah satunya yakni data yang diklaim bobol adalah surat dari BIN ke Presiden Jokowi.

“Berisi transaksi surat tahun 2019-2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirim oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia,” kata Bjorka.

Selain itu, hacker Bjorka terus mengajak perang serius pemerintah. Ia menyerang beberapa menteri Presiden Jokowi dan kepala daerah seperti Anies Baswedan.

Karena itu, pemerintah lalu menggelar rapat antara Presiden Jokowi dan sejumlah menteri di Istana membahas hal tersebut. Hasilnya, Presiden Jokowi mengintruksikan jajarannya untuk membentuk tim khusus dalam menangani kebocoran data-data itu.

Hal itu sebagaimana kata Menkominfo, Johnny G Plate yang turut hadir dalam rapat di Istana tersebut. Dalam rangka menjaga kepercayaan publik atas kasus kebocoran data di Indonesia ini, Johnny mengatakan, akan ada tim yang disebut dengan “emergency response team”.

“Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya,” katanya, dikutip dari laman dari Setkab.

“Di rapat dibicarakan bahwa ada data-data yang beredar oleh salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data yang sudah umum, bukan data-data spesifik dan bukan data-data yang ter-update sekarang," ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement