Indonesia Positif

Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Pastikan Distribusi BLT BBM Tepat dan Akurat

Kamis, 22 September 2022 - 13:20 | 20.40k
Anggota Badan Anggaran DPR RI Mukhtarudin. (FOTO: dok pribadi)
Anggota Badan Anggaran DPR RI Mukhtarudin. (FOTO: dok pribadi)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah harus memutakhirkan data bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) agar akurat dan tepat sasaran. Hal itu sejalan dengan pernyataan Sekretariat Wakil Presiden RI Suprayoga Hadi yang mendeteksi adanya exclusion error atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan BLT BBM.

Pemuktakhiran data ini penting agar subsidi BLT BBM benar-benar terdistribusi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memang membutuhkan bantuan sosial (Bansos) tersebut.

"Pemerintah harus memastikan distribusi BLT BBM berjalan cepat, tepat, dan akurat," tegas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Mukhtarudin, dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (22/09/2022). 

Politisi Golkar itu juga menyoroti total anggaran dana Rp12,39 triliun untuk penyaluran BLT BBM Rp600 ribu kepada 20,65 juta penerima yang tersebar di seluruh Indonesia. BLT BBM 2022 diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah kenaikan harga BBM, mulai dari pertalite, solar, sampai pertamax.

Ia mengakui jika BLT BBM sangat membantu masyarakat, namun ditekankan pentingnya antisipasi karena nilai manfaat dari BLT BBM adalah sementara. Sementara masyarakat membutuhkan solusi yang bersifat jangka panjang.

"Masyarakat terbantu dengan adanya BLT BBM dalam jangka pendek, tetapi ke depan perlu juga dipikirkan bagaimana solusinya dalam skala jangka panjang," ucap Mukhtarudin.

Salah satu misalnya adalah solusi agar perekonomian tidak terdampak terlalu besar adalah dengan memberikan pelatian dan pendampingan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Progress Penyaluran 40 Persen
Di sisi lain, Pemerintah menargetkan penyaluran BLT BBM 2022 kepada 20,65 juta penerima atau KPM. Hingga Kamis 15 September 2022, tercatat masih ada sekitar 12 juta KPM yang akan diberikan BLT BBM pada September 2022 ini.

KPM-BLT-BBM-dan-Program-Sembako.jpgPetugas Kantor Pos memotret KPM BLT BBM dan Program Sembako saat verifikasi di Lapang Futsal Siliwangi, Kahuripan, Tawang Kota Tasikmalaya, Kamis (8/9/22) (FOTO: Harniwan Obech/TIMES Indonesia)

Dilansir dari situs resmi Sekretariat Kabinet, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong penyaluran BLT BM kepada masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia. 

Menurut Presiden, saat ini pemerintah telah menyalurkan sebanyak 40% dari total target penerima manfaat BLT BBM 2022 yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu disampaikan Presiden usai meninjau penyerahan BLT BBM 2022, sembako, dan BLT kepada peserta program keluarga harapan (PKH) di Kantor Pos Cabang Pembantu Moa, Maluku Barat Daya.

"Di seluruh Indonesia telah tersalurkan kurang lebih 40 persen, memang masih banyak yang belum, masih 60 persen. Ini akan terus kita dorong agar itu bisa segera cepat diselesaikan,” ujar Presiden.

Presiden memastikan bahwa BLT BBM 2022 tersebut akan diserahkan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat hingga ke pelosok Tanah Air. Presiden menyebut Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu kepulauan terluar Indonesia telah memulai penyaluran BLT BBM.

Lindungi Masyarakat Rentan
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM dialokasikan sebesar Rp24,17 triliun yang terdiri atas dua jenis. 

Badan-Anggaran-DPR-2.jpgGedung DPR RI. (FOTO: dok DPR RI)

Pertama, bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp600.000 yang akan diberikan kepada 14,6 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Kedua, BLT BBM yang akan diberikan kepada 20,65 keluarga penerima manfaat sebesar Rp150.000 per bulan, diberikan sebanyak empat bulan.

"Semoga bantuan sosial ini akan membantu meringkankan serta melindungi masyarakat rentan dan miskin dari tekanan gejolak kenaikan harga global sehingga angka kemiskinan Indonesia tetap dapat kita upayakan menurun," tutur Menteri Keuangan

Selain itu, pemerintah daerah juga ikut menggunakan 2% Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) yang berasal dari APBN untuk mendanai (earmark) program perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi/bantuan sektor transportasi, antara lain angkutan umum, ojek, nelayan, dan UMKM. 

Upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan bantalan sosial tambahan bagi masyarakat miskin dan rentan tersebut, bertujuan untuk menguatkan daya beli masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan.

Dimana sebelumnya, kenaikan konsumsi BBM yang signfikan sebagai tanda perekonomian masyarakat yang mulai pulih menyebabkan kuota volume solar dan pertalite bersubsidi diperkirakan akan habis pada bulan Oktober 2022. 

Hingga Agustus 2022, konsumsi solar bersubsidi sudah mencapai 11,4 juta kiloliter dari total kuota 15,1 juta kiloliter dan konsumsi pertalite bersubsidi sudah mencapai 19,5 juta kiloliter dari total kuota 23,05 juta kiloliter untuk tahun 2022.

Pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 lebih dari tiga kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Namun jika konsumsi BBM melebihi kuota subsidi, diperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM akan membengkak lebih besar lagi. 

Sementara anggaran subsidi dan kompensasi yang sangat besar itu justru lebih banyak dinikmati oleh masyarakat mampu. Rumah tangga mampu menyerap 80% konsumsi pertalite, sedangkan rumah tangga miskin dan rentan hanya menyerap 20% saja. Artinya, subsidi yang diberikan salah sasaran.

Oleh karenanya, langkah pemerintah untuk memperbaiki subsidi salah sasaran menjadi tepat sasaran dilakukan dengan cara mengalihkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM bagi masyarakat yang rentan dan miskin.

"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran," tegas Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Pers perihal Pengalihan Subsidi BBM pada Sabtu, 3 September 2022. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ferry Agusta Satrio
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES