Siasati Inflasi Pasca Kenaikan BBM, TPID Kota Banjar Gelar HLM

TIMESINDONESIA, BANJAR – Pemkot Banjar bersama Bank Indonesia Kantor Wilayah Tasikmalaya, OJK, Pertamina, Bulog dan BPS duduk bersama sebagai upaya pengendalian inflasi dan peningkatan potensi ekonomi Kota Banjar di ruang rapat Gunung Sangkur, Setda, Kota Banjar Jawa Barat, Rabu (21/9/2022).

Kegiatan yang mengambil tema 'Sinergi Upaya Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Potensi Ekonomi Kota Banjar' ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Wali Kota Banjar, H. Nana Suryana, S. Pd., M. H., Sekretaris Daerah Kota Banjar, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Tasikmalaya, Para Asisten, Para Kepala Perangkat Daerah, Perwakilan OJK Tasikmalaya, Kepala BPS Kota Banjar, Perwakilan Bulog, serta Manajer Area Pertamina Tasikmalaya.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota, Dr Hj Ade Uu Sukaesih,M.Si mengungkap bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjar mencapai 72,3% lebih dari pencapaian Provinsi Jawa Barat dimana Kota Banjar sendiri menjadi pintu gerbang Jabar-Jateng dan jadi persinggahan.

"Kegiatan ini sebagai upaya bagaimana menekan angka inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya kenaikan BBM," ucapnya.

Menurut Wali Kota, tekanan ekonomi global memaksa Pemerintah menyesuaikan harga BBM di Indonesia. Hal ini berdampak terhadap daya beli masyarakat termasuk di Kota Banjar.

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Tasikmalaya saat memberikan pemaparan. (Foto: Susi/TIMES Indonesia)

Namun demikian, berdasar pemantauan di lapangan, dampak kenaikan BBM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok di Kota Banjar.

"Kenaikan harga BBM cenderung mendorong inflasi karena berdampak ke naiknya harga berbagai kebutuhan. Namun di Kota Banjar terpantau masih dalam tingkat wajar. Kondisi ini yang membuat kita juga harus memiliki strategi dalam menjaga tingkat Inflasi apalagi di saat kita berada dalam upaya pemulihan ekonomi guna mendorong agar ekonomi kita tetap Tumbuh," paparnya.

Untuk menjaga tingkat inflasi, tambah Wali Kota, memerlukan sinergi dan kerjasama dari seluruh stake holder yang ada.

"Pemerintah Kota Banjar telah menyusun rencana Pengendalian dan Mitigasi inflasi di Kota Banjar dampak dari Kenaikan BBM," jelasnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk anggaran belanja wajib perlindungan sosial sesuai dengan amanat Peraturan Kementrian Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022.

"Melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi  berbasis ketahanan pangan melalui kegiatan PAKAYA (Pakarangan Sagala Aya) berupa pemberdayaan KWT dalam penanaman tanaman sayuran/komoditas penyumbang inflasi di tingkat Rumah Tangga," sebut Wali Kota.

Program PAKAYA ini dijelaskan Wali Kota dapat memanfaatkan kawasan rumah pangan lestari dengan menanam sayuran atau tanaman pengganti bahan -bahan pokok di area yang ada di sekitar rumahnya.

"Jikapun terjadi kenaikan di komoditas cabe, tomat, atau sayuran maka bisa kita berikan edukasi kepada masyarakat dengan program kawasan rumah pangan lestari tersebut," paparnya.

Selain itu, Pemerintah juga berupaya meningkatkan sinergi dan Kolaborasi antara Forkopimda, TPID dan satgas pangan dalam pemantauan dan penanganan Inflasi serta mitigasi dampak Inflasi daerah pada tingkat Desa.

"Intinya dalam pengendalian inflasi adalah pengendalian diri dan pembentukan kemandirian serta ketahanan pangan yang melibatkan seluruh perangkat daerah terkait," kata Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Wilayah Tasikmalaya, Aswin Kosotali, mengatakan bahwa untuk mengantisipasi inflasi, pihaknya telah merumuskan untuk mendiskusikan akan melakukan langkah-langkah apa kedepannya. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement