Disoal Tarif Kontainer, PELNI di Morotai Beberkan Perbedaan Biaya

TIMESINDONESIA, MOROTAI – Perwakilan PT PELNI (PT Pelayaran Nasional Indonesia) di Pulau Morotai angkat bicara guna mengklarifikasi informasi terkait adanya perbedaan biaya kontainer jenis reefer maupun dry.

Biaya peti kemas sempat dipesoalkan oleh pelaku usaha dan minta dievaluasi karena ada perbedaan biaya peti kemas atau kontainer yang diterapkan PELNI dari pelabuhan asal HMS Lastori Daruba, Ibukota Kabupaten Pulau Morotai, ke pelabuhan tujuan Tanjung Perak Surabaya.

"Di Morotai maupun daerah lainnya, biaya kontainer reefer dan dry sudah pasti berbeda karena fungsi dan kegunaannya berbeda,” kata perwakilan PT PELNI di Morotai, Bahdin, Rabu (21/9/2022).

Mewakili PELNI di Pulau Morotai, Bahdin menjelaskan, reefer menggunakan listrik dan peruntukan khusus untuk ikan atau daging mentah, sedangkan dry untuk muat sembako dan lainnya sehingga tidak menggunakan listrik.

“Perbedaannya di situ (penggunaannya) dan biayanya ditetapkan langsung Kantor Pusat PT PELNI. Kami di Morotai  hanya menerapkan saja," tandas Bahdin

Bahdin mengatakan, bila ada pengusaha menggunakan kontainer yang sama dengan pelabuhan tujuan yang sama, tetapi biaya berbeda jangan kaget.

“Di dalam wilayah pelabuhan bukan hanya kontainer milik PELNI yang disubsidi pemerintah, tetapi ada kontainer milik swasta yang tidak disubsidi pemerintah,” ujar dia.

Bahdin menyebutkan, kontainar milik PELNI karena disubsidi maka tarif di Pulau Morotai dijamin murah dan biayanya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara yang dibayar mahal, bahkan biayanya tiga kali lipat dari PELNI adalah kontainer milik swasta, ini yang harus diketahui.

"Kontainer milik PT PELNI biayanya sudah ditetapkan dan dapat diakses secara online. Tetapi, milik swasta terlepas dari biaya dasar, tergantung negosiasi antara pengusaha dengan pemilik jasa, apalagi peminatnya saat ini semakin tinggi sehingga terjadi persaingan harga sesama pengusaha semakin ketat," jelasnya.

Kondisi kontainer milik PT PELNI di Pelabuhan HMS Lastori Daruba, Ibukota Kabupaten Pulau Morotai.  (Foto: Abdul H Husain/TIMES Indonesia).

Menurut Bahdin, terkait kontainer milik swasta ini bukan kewenangan PELNI untuk menjelaskan. Itu kewenangan ekspedisi yang bersangkutan untuk menjelaskan, karena mereka lebih mengetahui rincian biaya apa saja yang menjadi beban untuk dibayar.

"Perlu saya tegaskan yang disubsidi negara dalam biaya operasional Tol Laut (kontainer) adalah pembayaran uang tambang muatan (freight) dan terminal handling charges (THC). Tetapi untuk biaya jasa pengurusan transportasi (JPT) tidak masuk dalam subsidi," papar Bahdin.

Bahdin menyebutkan, biaya tarif freight ditetapkan berdasar SK Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Nomor : KP.22/DJPL/2021 dan Tarif THC berdasarkan Surat Dirops dan PU PT. SBN Nomor: 018/SBN/DIROPS/16.IX/2019.

"Jadi biaya tersebut bukan perwakilan PELNI di Morotai yang membuatnya, tetapi langsung dari pusat, sehingga pembayaran pun pengguna jasa langsung transfer ke rekening pusat, bukan bayar di perwakilan PELNI Morotai," terang dia.

Bahdin merinci tarif dry Morotai-Surabaya sesuai SK itu adalah Rp 2.473.500 per kontainer dan tarif THC Rp 2.135.511 per kontainer. Sementara tarif reefer sesuai surat Dirops adalah Rp 3.710.500 dan tarif THC Rp 2 135.511 per kontainer.  

“Nah, yang dibayar ke pengurus perwakilan PELNI di Morotai hanya biaya JPT Rp 1.869.484 untuk satu reefer dan satu dry Rp 890.989, biaya ini lebih murah dari daerah lain," tutup perwakilan PT PELNI Bahdin. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement