Dinas Perikanan Gresik Diminta Cari Solusi Larangan Ekspor Kepiting

TIMESINDONESIA, GRESIK – Dinas Perikanan Gresik diminta mencari solusi mengenai larangan ekspor kepiting. Sebelumnya, pembudidaya kepiting di Gresik mengeluhkan larangan eskpor kepiting.

Saat ini pengepul kepiting hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya mengalami kesulitan ekspor. Keadaan ini seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan (KP) No. 17 Tahun 2021, maka kepiting yang sedang bertelur dan berukuran kurang dari 12 cm tidak boleh ditangkap untuk konsumsi maupun kegiatan ekspor kepiting.

Akibatnya laranga ekspor kepiting, stok kepiting melimpah. Harga kepiting anjlok hingga 50 persen. kepiting yang biasanya dijual Rp200 ribu kini hanya Rp100 ribu per kilogram.

Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Perikanan Gresik Anna Sri Asih Agrijanti menyatakan, pada dasarnya aturan Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No. 17 Tahun 2021 terkait ekspor kepiting bertujuan untuk menjaga agar kepiting tidak punah.

“Tentu pemerintah ingin agar anak cucu kita juga dapat menikmati kepiting,” ungkapnya, Rabu (21/9/202).

Meski begitu, aturan yang baik belum tentu di lapangan juga tidak ada masalah. Semisal terkait ukuran kepiting yang harus 12 cm. Jika di Papua atau Kalimantan mungkin mudah didapat, namun di wilayah Pulau Jawa sangat sulit.

“Tapi ini memang wilayah Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami hanya bisa mengusulkan dalam rapat atau forum resmi,” terangnya.

Dihubungi secara terpisah, Kepala Dinas Perikanan Gresik Moh. Nadlelah mengatakan, memang aturannya begitu. Tetapi untuk di aturan tersebut pada pasal 8 ayat 5 masih bisa disiasati dengan surat keterangan dari Dinas Perikanan.

“Jadi monggo bapak-bapak pembudidaya atau pengekspor kepiting disiasati mawon dengan surat dari dinas. Bahwa kepiting yang bertelur maupun di atas 12 lebarnya itu dikasih surat bahwa kepiting ini benar-benar dari hasil budidaya kelompok A atau semacamnya,” kata Nadlelah.

Harapan Pembudidaya Kepiting 

Robakh, Ketua Paguyuban Pengepul Kepiting Ujungpangkah mengatakan anjloknya harga kepiting ditengah kenaikan harga BBM membuat banyak pengepul dan pembudidaya kepiting gulung tikar.

“Kalau tidak bisa ekspor tentu harga kepiting akan murah. Tentu dampaknya besar bagi semua yang bergerak diusaha kepiting,” ungkap Robakh.

Semenjak adanya larangan ekspor, lanjut Robakh, tangkapan kepiting hanya di konsumsi di dalam negeri.

“Biasanya kami jual ke restoran, tetapi harganya murah,” akunya.

Robakh berharap, keluhan para nelayan dan pembudidaya kepiting dapat disampaikan kepada Pemerintah.

“Harapannya supaya tidak ada pembatasan untuk ekspor kepiting, karena dengan adanya pembatasan ini membuat nelayan dan pembudidaya sering merugi,” pintanya yang meminta Dinas Perikanan Gresik cari solusi soal larangan ekspor kepiting. (*)

Sebelumnya, Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra, Taufiqul Umam mendapat aduan dari nelayan dan pembudidaya kepiting di Kecamatan Ujungpangkah.

“Kemarin sudah ada 30 pengepul kepiting yang mengadu ke saya, mereka tidak bisa menjual ke luar negeri. Akibatnya harga kepiting anjlok hingga 50 persen, dari Rp. 200 ribu kini hanya Rp. 100 ribu per kilo,” legislator asal Desa Ngenboh Kecamatan Ujungpangkah ini, Rabu (21/9/2022).

Lebih lanjut, Politikus Partai Gerindra ini mengatakan bahwa, selain harga kepiting yang murah. Nelayan dan pembudidaya kepiting juga dihadapkan dengan naiknya harga BBM.

“Masyarakat kondisinya sudah sulit, ini malah semakin susah, jangankan untuk ekspor, untuk menjual di pasar lokal aja sering didatangi aparat," katanya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement