Komisi I DPRD Bontang Godok Raperda Penanggulangan Kemiskinan, Ditarget Selesai Tahun Ini

TIMESINDONESIA, BONTANG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Kemiskinan mulai dibahas oleh Komisi I DPRD Bontang bersama Tim Asistensi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Pembahasan dilakukan untuk mengejar target penyelesaian Raperda Penanggulangan Kemiskinan ini menjadi Perda oleh Komisi I DPRD Bontang.

Karena baru pertemuan perdana, pembahasan Raperda yang berlangsung di ruang lantai II DPRD Bontang itu mulai dari klausul konsideran hingga pasal-pasal awal draf Raperda.

Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris menekankan jika pembahasan awal draf hukum seperti halnya Raperda hendaknya menjadikan kejelasan landasan hukum raperda prioritas pembahasan.

"Tuntaskan dulu topik mengingat ini, jangan bergeser dulu kalau dasar hukum raperda ini belum kelar," kata anggota Komisi I DPRD Bontang ini dalam rapat yang digelar Senin (21/9/2022).

Politisi PKB itu meminta setiap regulasi seperti halnya Raperda dipastikan konsiderannya mencakup semua isi yang ada dalam raperda penanggulangan kemiskinan.

"Coba bagian hukum mengecek dan menjelaskan dasar kata mengingat terkait peraturan dan konsideran," ujarnya.

Haris menyebutkan, bahasan Raperda penanggulangan kemiskinan ditargetkan akan tuntas pada tahun 2022. Raperda Inisiatif DPRD Bontang tersebut dibuat dengan tujuan mengurangi atau menekan angka kemiskinan di Kota Taman ini. 

Selain Abdul Haris, pembahasan Raperda inisiatif DPRD Bontang itu juga dihadiri Wakil Ketua Komisi I Raking. Sementara dari tim asistensi Pemerintah Kota Bontang dihadiri oleh jajaran Bagian Hukum Pemkot Bontang, Bapelitbang, Kadis Sosial dan PM, Disnaker hingga Dinkes Bontang. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement