Demo Ratusan Warga Minta Bupati Indramayu Turun Jabatan, Ini 12 Alasannya

TIMESINDONESIA, INDRAMAYU – Ratusan warga di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat kembali menggelar aksi unjuk, Selasa (20/9/2022). Mengatasnamakan Aliansi Rakyat Indramayu (ARI), merupakan yang ketiga kalinya dan menuntut Bupati Indramayu Nina Agustina turun dari jabatannya dan dipulangkan ke Jakarta.

Aksi menuntu Bupati Indramayu turun ini dimulai dengan berjalan kaki beberapa kilometer dari Gelanggang Olahraga (GOR) Singalodra menuju pendopo Indramayu dan berlanjut di gedung DPRD Indramayu. 

Sempat berorasi di depan kantor Bupati Indramayu, massa kemudian bergerak ke gedung dewan karena aksi mereka tidak mendapat respon dari pemda. Tak ada satupun perwakilan Pendopo yang mau menemui massa aksi.

Massa pun melanjutkan demo menuntut Bupati Indramayu turun jabatan dengan berjalan kaki menuju gedung legislatif. Warga juga membawa beberapa poster dan spanduk dengan tulisan "Turunkan Nina, Pulangkan ke Jakarta".

Di depan gedung wakil rakyat, warga mendesak DPRD Indramayu menggunakan Hak Angket menyikapi carut marutnya pengelolaan Pemerintah Daerah. Mereka menilai, Hak Interpelasi yang sebelumnya digunakan DPRD tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh Bupati Indramayu Nina Agustina sehingga wajib dilanjutkan dengan Hak Angket.

Menurut Koordinator Aksi, Masdi, masyarakat sudah terlalu marah dan kecewa dengan wajah birokrasi yang dipimpin Bupati Nina yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dan terkesan serampangan.

"Aksi kami yang utama menuntut dewan untuk segera mengeluarkan Hak Angket dan menurunkan Bupati Indramayu serta memulangkannya ke Jakarta," ujar Masdi.

Carut marutnya pengelolaan pemerintahan dapat digambarkan dalam 12 poin tuntutan yang diusung massa aksi. Antara lain yakni:

1. Perizinan/infrastruktur skala prioritas
2. Ketidakharmonisan Bupati dan Wakil Bupati Indramayu 
3. Bubarkan Perumda
4. Tegakan reforma agraria
5. Bayar honor guru madrasah dan nakes satgas Covid-19 
6. Batalkan 6.001 penari topeng yang biayanya dibebankan kepada wali murid dan dana BOS setiap sekolah 
7. Batalkan rancangan APBD yang tidak berpihak kepada rakyat
8. Kriminalisasi Banprov RSUD Indramayu
9. Tolak marger sekolah dasar
10. Usut dugaan pengkondisian proyek APBD
11. Terapkan SOP distribusi pupuk bersubsidi
12. Bubarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Indramayu

Diuraikan Masdi, poin-poin kebijakan Bupati Indramayu tersebut menciderai hati nurani masyarakat Indramayu dan menunjukkan sikap arogan.

Mulai dari kebijakan yang tebang pilih, perizinan yang dipersulit, pembangunan infrastruktur yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, honor guru madrasah yang tidak dibayar. Selain itu juga kegiatan pecah rekor muri tari topeng yang biaya kostumnya dibebankan kepada wali murid dan sekolah, hingga soal ketidakharmonisannya Bupati dan Wakil Bupati Indramayu.

Massa meminta ketegasan DPRD sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya dalam keputusan resmi institusi legislatif.

"Sekali lagi, turunkan Bupati Indramayu Nina dan pulangkan ke Jakarta. Indramayu tidak butuh pemimpin yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil," ujar Masdi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement