Antisipasi Serangan Hacker, Pemerintah Rancang Pembuatan Cloud System Canggih

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menyebut pihaknya tengah merancang pembuatan "cloud system" asli buatan Indonesia.

Rencana tersebut disusun bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero (INTI) Edi Witjara dan PT Dekstop IP Teknologi Indonesia, perusahaan penyedia perangkat lunak untuk penyimpanan data.

"Kemarin kita kumpulkan kepala BSSN, berikutnya ada PT INTI (itu) BUMN kan, berikutnya ada korporasi yang memiliki 'cloud-nya'. Kalau ini kita satukan kita nanti akan mandiri di bidang 'cloud', sehingga bisa menjaga data dari intervensi orang lain, itu yang kita ingin ke depannya sebenarnya," ucap Moeldoko, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Pertemuan tersebut dilakukan pada Jumat (16/9/2022) yang juga dihadiri Kepala BSSN Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian, Direktur Utama PT INTI Edi Witjara dan CEO PT Dekstop IP Teknologi Indonesia Phidi Soepangkat.

"Kan selama ini 'cloud-nya' orang luar, mesinnya dari luar. kita bikin mesin sendiri, enkripsinya dari BSSN, PT Inti nanti sebagai penjaminnya yang bisa dijual ke 'goverment' karena kan PT Inti punya pemerintah," ungkap Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (FOTO: KSP)

Menurut Moeldoko dengan memiliki sistem komputasi awan secara mandiri, Indonesia dapat mandiri dan data-data dapat lebih aman.

"Pemerintah harus pakai ini agar semuanya sudah kita kendalikan sendiri. Itu sebenarnya sudah ada barangnya, tinggal kita perbesar saja sudah mulai dipraktekkan oleh satu korporasi itu, PT Dekstop itu," jelas Moeldoko.

Namun Moeldoko mengakui bahwa pekerjaan tersebut adalah pekerjaan besar sehingga butuh waktu lama dan kerja keras.

"Rencana ini belum sampai Presiden sih, saya garap dulu di KSP ya, nanti kalau bentuknya semakin oke kita lapor ke Presiden," ungkap Moeldoko.

Moeldoko lalu menyinggung, kasus kebocoran data yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat keamanan siber Indonesia. 

Hal itu dapat dilakukan dengan memaksimalkan teknologi anak negeri dan melibatkan para talenta yang ahli di bidang tersebut.

Pemerintah sebelumnya sudah mengumumkan pembentukan Satgas Perlindungan Data pada Rabu (14/9/2022), sebagai langkah untuk merespon serangan-serangan siber di ruang digital Indonesia.

Sederet Aksi Hacker Bjorka 

Dari banyaknya serangan siber maupun kebocoran data salah satu peretas yang kini paling dikenal masyarakat adalah Bjorka.

Nama Bjorka mulai jadi buah bibir ketika menjual 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar yang berisi nomor handphone warga Indonesia di forum breached.to, pada 31 Agustus 2022. Sontak aksinya itu bikin geram warganet Indonesia yang khawatir menjadi korban kebocoran data.

Dalam unggahannya, Bjorka mengklaim data yang dimilikinya tersebut berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Namun, pihak kementerian membantahnya. 

Hacker Bjorka pun terus melancarkan aksinya dengan menyerang pemerintah Indonesia. Meski akun Twitter dan saluran Telegram-nya telah hilang dari platform, ia tak berhenti. Bahkan Bjorka memperluas jaringannya dengan membuka saluran Telegram private dan akun Twitter baru.

Sejauh ini, Bjorka terpantau telah membocorkan data pengguna IndiHome, KPU, registrasi SIM prabayar, dan dokumen rahasia Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kini, ia juga rajin melakukan doxing (mengungkap data pribadi ke publik) terhadap sejumlah pejabat Indonesia melalui saluran Telegramnya.

Pejabat publik yang menjadi korbannya adalah Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan. 

Lalu, Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Data pribadi yang disebar Bjorka antara lain NIK, nama lengkap, nomor ponsel, nomor kartu keluarga, alamat rumah, pendidikan, golongan darah hingga nomor vaksin. Pihak Istana Kepresidenan telah menegaskan tidak ada data apapun yang berhasil diretas pihak-pihak tidak bertanggung jawab. 

Namun, pemerintah menampik adanya sejumlah informasi milik negara yang diretas Bjorka. Meski begitu ia tak ambil pusing, sebab hal tersebut bukan informasi rahasia.

Mahfud menambahkan, laporan peretasan didapatnya dari Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Deputi VIII Kemenko Polhukam. Menurut dia, data yang diretas Hacker Bjorka adalah dokumen biasa dan terbuka.

Membentuk Satgas Khusus

Di samping membentuk Satgas Perlindungan Data, Pemerintah bersama DPR RI kini tengah bersiap menyambut pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Harapannya setelah RUU itu sah menjadi regulasi berkekuatan tetap, maka penegakan terhadap kasus pembocoran data pribadi yang termasuk pelanggaran hak keamanan dan privasi bisa lebih tegas ditegakkan oleh penegak hukum.

Di sisi lain, pemerintah, lanjut KSP Moeldoko juga tengah merancang pembuatan "cloud system" asli buatan Indonesia untuk memperkuat keamanan data dari tindakan peratasan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement