Formappi Duga Seleksi Anggota BPK Didesign 'Sepi' oleh Komisi XI DPR

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mempertanyakan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) di Komisi XI DPR RI yang digelar hari ini, Senin 19 September 2022. 

"Rasanya terkejut mendengar agenda tersebut karena proses seleksi yang dilakukan Komisi XI selama ini nyaris tanpa jejak. Tiba-tiba saja sudah di tahap akhir, fit and proper test," tegas Lucius dalam keterangan tertulisnya kepada TIMES Indonesia, Senin (19/9/2022). 

Ia mengungkapkan, proses pendaftaran hingga rangkaian seleksi terhadap para calon selama ini tak banyak diperbincangkan dan disampaikan ke publik. Sehingga tidak menjadi perhatian masyarakat. 

Minimnya perhatian publik pada proses seleksi Anggota BPK ini, menurut Lucius nampak aneh. Sebab keseluruhan proses seleksi itu terjadi di DPR, lembaga yang selalu menjadi buah bibir publik, lembaga yang merupakan representasi rakyat. 

Peneliti Formappi - (FOTO: ist)

"Mungkinkah sepinya proses seleksi Anggota BPK sesuatu yang didesign atau disengaja oleh DPR?," tegas Lucius. 

Disebutkan, dari beberapa kali proses pemilihan anggota BPK sebelumnya, Formappi menduga bahwa minimnya pelibatan publik nampak merupakan sesuatu yang disengaja oleh DPR. Hasil akhir berupa keterpilihan Anggota BPK yang didominasi oleh kader parpol selama ini adalah jawaban jelas dari proses seleksi yang minim pelibatan publik.

Dengan modal proses serupa yang dilakukan oleh DPR saat ini, maka potensi hasil akhir berupa terpilihnya anggota BPK yang berlatarbelakang kader parpol merupakan sesuatu yang hampir pasti terjadi. 

Lucius lantas menyinggung informasi mengenai sejumlah nama calon anggota BPK yang akan diuji Komisi XI mulai Senin besok yang berlatarbelakang politisi parpol tertentu. Minimnya informasi terkait proses fit and proper test ini sangat mungkin untuk mengamankan kepentingan calon-calon dari kalangan parpol ini.

Pelibatan publik yang minim pada seleksi Anggota BPK sesungguhnya memang menjadi celah bagi proses seleksi yang asal-asalan. Rangkaian tahapan seleksi lebih semacam sandiwara sekedar untuk menunjukkan proses seleksi memenuhi syarat formil sebagaimana diperintahkan UU.  Hasil akhirnya calon-calon yang bisa dititipkan kepentingan parpol yang akan menang.

"Selain urusan titip-menitip kepentingan parpol pada calon anggota BPK, proses yang minim partisipasi publik itu juga bisa menjadi ajang pemilihan yang transaksional," ucap Lucius.

Proses pemilihan yang transaksional akan menjadikan uang atau modal dengan jumlah terbesar yang akan menentukan hasil akhir. Proses pemilihan yang transaksional ini juga sangat menggiurkan. Sejumlah kasus sebelumnya terlebih yang sudah terbukti yaitu kasus pemilihan deputi gubernur BI merupakan catatan kelam proses seleksi penuh rekayasa di DPR. 

"Baik urusan kepentingan politik, maupun urusan suap-menyuap untuk membeli suara dukungan anggota DPR, semuanya menjadi mungkin terjadi pada sebuah proses yang serba sepi dari perhatian publik seperti seleksi anggota BPK kali ini," tuturnya. 

"Yang jelas tak ada harapan bahwa anggota BPK akan dipilih dari mereka yang profesional, yang paham dengan urusan audit keuangan, tugas utama yang diamanatkan UU kepada BPK," sanbung Lucius. 

Ditambahkan, anggota BPK masih akan didominasi oleh mereka yang bermodalkan KTA Parpol, mereka yang mau dititipkan pesan Parpol, atau mereka yang mampu membayar suara anggota demi mendapatkan jabatan Anggota BPK.

Jika proses seperti itu yang akan kembali terjadi pada pemilihan anggota BPK 2022-2027, maka DPR sesungguhnya tak pernah ingin melihat uang negara atau uang rakyat itu digunakan secara bertanggungjawab oleh para pejabat negeri ini. 

Dengan kata lain DPR sesungguhnya tak punya komitmen memastikan anggaran negara tak disalahgunakan oleh pejabat pengelola keuangan. Komitmen DPR atas pemberantasan korupsi pun dipertanyakan ketika mereka tak menaruh perhatian penting pada lembaga auditor keuangan negara.

"Pemilihan Anggota BPK akan sangat menentukan kredibilitas kinerja BPK," kata dia. 

Selama ini, lanjut Lucius, kredibilitas hasil audit BPK masih diragukan. Ditambah lagi muncul satu dua kasus suap antara pejabat dengan auditor BPK sekedar bisa mendapatkan predikat penilaian WTP. 

Karena itu, jangan heran ketika ada pejabat yang kinerjanya dilabeli WTP oleh BPK tetapi berakhir di pengadilan karena kasus korupsi. Predikat yang diberikan BPK akhirnya hanya menjadi semacam dekorasi yang penting untuk pencitraan tetapi buruk untuk pengelolaan keuangan negara.

"FORMAPPI berharap agar semua catatan kelam soal proses seleksi yang tidak transparan dan transaksional di DPR bisa dicegah pada proses pemilihan Anggota BPK," ucapnya. 

Menurutnya, sudah waktunya DPR memenuhi semua komitmen mereka akan pengelolaan keuangan negara yang bertanggungjawab dengan memastikan terlebih dahulu pimpinan lembaga BPK diisi oleh mereka yang kapabel, profesional, dan bukan sekedar modal KTA Parpol saja. 

Keberadaan semakin banyak wakil parpol di BPK akan menggerogoti wibawa dan kredibilitas hasil kerja BPK ke depannya. Komisi XI bisa menjadikan panggung Fit and Proper Test Anggota BPK besok sebagai ajang untuk memperlihatkan ke publik komtitmen mereka untuk pengelolaan keuangan negara yang bersih dan akuntabel dengan melakukan uji kelayakan dan kepantasan yang sungguh-sungguh. 

Panggung fit and Proper harus menjadi sumber bagi keputusan akhir. Jangan jadikan fit and proper sebagai drama saja, sementara keputusan akhir ditentukan berdasarkan jatah parpol dan seberapa besar suap yang diberikan oleh kandidat.

"Sudah saatnya DPR kembali memulihkan kepercayaan publik melalui seleksi anggota BPK RI yang benar-benar mengacu pada profesionalitas calon, bukan latar belakang politik dan jumlah uang pelicin kandidat kepada anggota DPR RI," demikian Peneliti Formappi, Lucius Karus.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement