Siapa yang Tepat Gantikan Anies Baswedan di Jakarta?

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pertengahan September 2022 DPRD DKI Jakarta  telah menetapkan tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Ketiga nama tersebut adalah Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali, dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar.

Dari nama itu Dr.Bahtiar dari prestasi dan kepempimpinan paling diunggulkan kalangan akademisi dan masyarakat Jakarta..

M .Aminudin,  Peneliti Senior Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) kepada TIMES Indonesia mengatakan dia sepakat dengan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie SH MH bahwa Dr. Bahtiar paling cocok menjadi PJ Gubernur DKI JAKARTA Menggantikan Anies Baswedan. Karena  ia paling unggul dalam banyak aspek dibandingkan dengan calon PJ Gubernur DKI yang lain. 

Menurut Amin, Dr. Bahtiar, MSI telah sukses meningkatkan akuntabilitas dan Tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti ditunjukkan oleh penghargaan yang diberikan pada Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri) yang menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik di lingkungan pemerintah secara nasional Semester I Tahun Anggaran 2022. 

"Berdasarkan hasil penilaian, Ditjen Pol & PUM memperoleh nilai 99,16.Itu adalah capaian luar biasa bagi kinerja birokkrasi yang berhasil diperoleh suatu instansi pemerintah yang Dirjen pemerintah dan PUM Saat ini dipimpin oleh Dr.Bshtiar.," ujar Amin yang juga .Staf Ahli Pusat Pengkajian MPR-RI tahun 2005/Staf Ahli DPR-RI 2008/Tim Ahli DPD-RI itu. 

"Jadi DKI Jakarta saat ini sangat cocok jika PJ Gubernurnya dipimpin Dr. Bahtiar yang telah terbukti sukses dalam menerapkan akuntabilitas di birokrasi dan pelayanan publik," tambah mantan Pengurus Pusat Alumni UNAIR 2013 itu 

Sementara Heru Budi Hartono, koreksi Amin, terbukti sudah sering tersandung banyak kasus. Seperti Pada Selasa, 19 Juli 2022). Misalnya  Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) Melakukan Unjuk Rasa di depan Bareskim POLRI,  Mendesak polisi menangkap Heru Budi Hartono  atas dugaan keterlibatan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah Pembangunan Rumah Susun DKI Jakarta Tahun 2015 dan 2016 bersama Rudi Hartono.

"Pada April JAKARTA 2016. Dalam posisinya sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah diperiksa berkali-kali penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," tandas Amin.

Ada lagi menurut Amin, adalah skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di Pantai Utara Jakarta.
di Gedung KPK, Kamis (7/4/2016)

"Dan masih ada beberapa lagi kasus lain menyeret nama Heru Budi Hartono, yang bisa saja jika terjepit Heru Budi Hartono akan menyeret nama Jokowi yang pernah menjadi pimpinannya di Pemprov DKI Jakarta sebagai gubernur di rentang waktu kasus banyak diperiksa oleh KPK," ungkapnya.

Sedangkan Marullah Matali,  kata Amin. sebaiknya tetap dalam posisinya sebagai SEKDA Pemprov DKI Jakarta seperti sekarang. Karena memang keahliannya di administratif bukan leadership yang kompleks. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement