Peristiwa Nasional

Hasyim Asyari: Ada Problem Konstitusional Bila Presiden 2 Periode Lalu Jadi Cawapres

Jumat, 16 September 2022 - 16:58 | 41.68k
Hasyim Asyari: Ada Problem Konstitusional Bila Presiden 2 Periode Lalu Jadi Cawapres
Ketua KPU Hasyim Asy'ary (Foto: detik.com)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ada problem konstitusional bila Presiden dua periode mencalonkan diri menjadi calon wakil presiden (Cawapres). Apa argumen hukumnya?

Penyataa itu disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari kepada kepada wartawan, Jumat (16/9/2022).

"Dalam hal seseorang telah menjabat sebagai Presiden selama 2 kali masa jabatan, dan kemudian mencalonkan diri sebagai Calon Wapres, terdapat problem konstitusional sebagaimana ketentuan norma Pasal 8 UUD 1945," ujar Hasyim Asy'ari .

Sebagaimana diketahui, persyaratan Calon Presiden dan Calon Wapres di UUD 1945 diatur:

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 8

(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Selain itu juga dipertegas dalam Pasal 169 huruf n UU 7/2017 Pemilu yang berbunyi:

Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;

"Seseorang menduduki jabatan presiden atau wapres selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Seseorang dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, bila belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama," urai Hasyim Asya'ri menganalisis.

Ukuran 1 kali masa jabatan untuk jabatan Presiden atau Wapres terdapat 2 penafsiran. Pertama Penafsiran harfiah (literlijk) sbgmana terdapat dalam rumusan teks Pasal 7 UUD bahwa 1 kali masa jabatan adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji (pelantikan). Kedua, penafsiran sistematis sebagaimana terdapat dalam Putusan MK No 67/PUU-XVII/2020 judicial review UU No. 10/2016 tentang Pilkada yang pada intinya bahwa seseorang yang telah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah namun tidak sampai habis masa jabatan 5 tahun, maka bila sudah menjabat selama 'setengah atau lebih masa jabatan' dihitung telah menjabat 1 kali masa jabatan.

Pertimbangan hukum MK itu:

Bahwa untuk menjawab dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut terlebih dahulu harus diletakkan dalam konstruksi norma ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 yang menyatakan warga negara Indonesia yang dapat menjadi calon Gubernur, calon Bupati, dan calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan huruf n menyatakan:

Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.

Sekalipun Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 telah mengatur pembatasan periodesasi masa jabatan kepala daerah (baik Gubernur, Bupati maupun Walikota) adalah maksimal dua periode, secara normatif ketentuan dimaksud belum dapat menjawab perhitungan periodesasi masa jabatan kepala daerah yang tidak dapat menuntaskan masa jabatan sebelum berakhir masa jabatannya selama lima tahun.

Pentingnya penentuan perhitungan dimaksud tidak hanya berkaitan dengan periode masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum habis masa jabatannya, tetapi menyangkut pula penentuan periodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan sisa masa jabatan kepala daerah. Berkenaan dengan hal ini, dengan alasan, antara lain, agar adanya kepastian hukum penghitungan periodesasi masa jabatan wakil kepala daerah yang melanjutkan masa jabatan kepala daerah yang berhenti sebelum masa jabannya berakhir, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan ialah bagaimana jika masa jabatan periode pertama tidak penuh karena Pemohon menggantikan Pejabat Bupati/Walikota yang berhenti tetap, misalnya Pemohon II menjabat Bupati Karimun periode pertama selama kurang dari satu tahun (kurang dari separuh masa jabatan), sedangkan Pihak Terkait I menjabat Walikota Surabaya selama dua tahun sembilan bulan atau lebih dari separuh masa jabatan. Penjelasan Pasal 38 PP 6/2005 menyatakan bahwa Penghitungan dua kali masa jabatan dihitung sejak saat pelantikan. Penjelasan ini tidak membedakan apakah seseorang secara penuh menjabat selama masa jabatan atau kah tidak;

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan;

Bahwa berdasarkan pemaknaan tersebut, khususnya pertimbangan yang menyatakan, "Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka yang bersangkutan dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan", sehingga persoalan permohonan para Pemohon yang memohon agar frasa sebagaimana dimaksudkan dalam Petitum para Pemohon yang menyatakan, "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf n UU 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "menjabat sebagai Gubernur, Bupati, Walikota dan/atau menjadi Pejabat Gubernur, Bupati, Walikota" telah dijawab secara tegas dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat tidak terdapat masalah konstitusionalitas dalam norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon a quo.

"Dalam kasus konkret dapat digambarkan sebagai beritkut. Bila A telah menjabat sbg Presiden 2 kali masa jabatan mencalonkan diri sebagai Cawapres, tetap sah dan tidak ada larangan dalam konstitusi. Bila B sebagai Capres terpilih dan dilantik sebagai Presiden, dan A dilantik sebagai Wapres, maka dalam hal terjadi situasi sebagaimana Pasal 8 UUD, maka A tidak dapat menggantikan kedudukan sebagai Presiden karena A telah pernah menduduki jabatan selama 2 kali masa jabatan sebelumnya. Dalam situasi tsb A tidak memenuhi syarat sbg Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 tentang Pemilu," pungkas Hasyim Asy'ari yang juga mantan Kasatkorwll Banser Jateng itu.

Sebelumnya, MK memberikan klarifikasi soal pernyataan Presiden 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden (Cawpares) yang ramai di media massa. Menurut MK, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi Jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga/putusan MK.

"Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI," demikian siaran pers Humas MK.

Pernyataan tersebut merupakan respon jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui chat WA, bukan dalam forum resmi, doorstop, apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu.

"Di samping menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, serta menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono merupakan pengajar/akademisi. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan selama ini membuka ruang bagi wartawan yang ingin, baik bertemu secara langsung di ruang kerja, melalui chat WA, atau sambungan telepon, guna mendiskusikan isu-isu publik aktual, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Umumnya, wartawan ingin mendapatkan tambahan informasi, pemahaman, atau perspektif berbeda guna memperkaya sudut pandang, tidak untuk keperluan pemberitaan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari. (*)

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Top 4 Wonders of the Underwater World in Malang
    Top 4 Wonders of the Underwater World in Malang
    02/10/2022 - 04:26
  • Gas Air Mata di Tragedi Stadion Kanjuruhan Langgar Aturan FIFA
    Gas Air Mata di Tragedi Stadion Kanjuruhan Langgar Aturan FIFA
    02/10/2022 - 03:39
  • Berikut Kronologis Tragedi Kanjuruhan dari Pantauan di Lapangan
    Berikut Kronologis Tragedi Kanjuruhan dari Pantauan di Lapangan
    02/10/2022 - 03:18
  • QR Art Batik, Upaya Mr D One Finger Lestarikan Budaya Bangsa
    QR Art Batik, Upaya Mr D One Finger Lestarikan Budaya Bangsa
    02/10/2022 - 03:16
  • Tragedi Stadion Kanjuruhan, Puluhan Aremania Meninggal, LIB Hentikan Liga 1
    Tragedi Stadion Kanjuruhan, Puluhan Aremania Meninggal, LIB Hentikan Liga 1
    02/10/2022 - 03:02

TIMES TV

Jelajah Kopi Nusantara: Kopi Taji Dulu Kini dan Nanti

Jelajah Kopi Nusantara: Kopi Taji Dulu Kini dan Nanti

11/08/2022 - 17:08

Aremania Jemput Juara Piala Presiden 2022

Aremania Jemput Juara Piala Presiden 2022
Mengenang Sejarah Nabi di Jabal Uhud

Mengenang Sejarah Nabi di Jabal Uhud
Friendly Match PSIS vs Arema FC, Suporter Nyanyi ke Stadion Lagi

Friendly Match PSIS vs Arema FC, Suporter Nyanyi ke Stadion Lagi
Petugas Haji Gelar Gladi Posko, Siap Sambut JCH Indonesia

Petugas Haji Gelar Gladi Posko, Siap Sambut JCH Indonesia

iGuides

  • Tawarkan Konsep Baru, Saygon Hotel and Cottage Terekomendasi Iguides 5 Star
    20/03/2022 - 18:00
  • Skipjack, Kuliner Seafood Murah Rasa Bintang Lima, iGuides Recommended!
    Skipjack, Kuliner Seafood Murah Rasa Bintang Lima, iGuides Recommended!
    28/01/2022 - 10:38
  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05

KOPI TIMES

  • Diseminasi Nilai Kearifan Lokal Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Bencana
    Diseminasi Nilai Kearifan Lokal Sebagai Upaya Mitigasi Risiko Bencana
    01/10/2022 - 16:19
  • Perkuat SRA, Menekan Banyaknya Tingkat Kekerasan pada Anak
    Perkuat SRA, Menekan Banyaknya Tingkat Kekerasan pada Anak
    01/10/2022 - 15:14
  • Urgensi Strategi Komunikasi Pemasaran bagi Petani Milenial
    Urgensi Strategi Komunikasi Pemasaran bagi Petani Milenial
    01/10/2022 - 14:00
  • Pancasila Sakti
    Pancasila Sakti
    01/10/2022 - 06:01
  • Praktik Diktator Konstitusional dan Bayang-bayang Komunisme
    Praktik Diktator Konstitusional dan Bayang-bayang Komunisme
    30/09/2022 - 09:01
  • Dampak Limbah Peternakan
    Dampak Limbah Peternakan
    29/09/2022 - 20:43
  • Gerakan Moral Petruk Jadi Raja
    Gerakan Moral Petruk Jadi Raja
    29/09/2022 - 12:12
  • Konsep Manajemen Dalam Islam
    Konsep Manajemen Dalam Islam
    29/09/2022 - 11:10

KULINER

  • Hangatkan Tubuh dengan Peuyeum Bandung, Yuk Rasakan Nikmatnya
    Hangatkan Tubuh dengan Peuyeum Bandung, Yuk Rasakan Nikmatnya
    30/09/2022 - 06:04
  • Menyicip Kuliner Nasi Ayam Kungpao dan Nasi Ayam Rempah ala Depot 2 Legenda
    Menyicip Kuliner Nasi Ayam Kungpao dan Nasi Ayam Rempah ala Depot 2 Legenda
    29/09/2022 - 04:38
  • 6 Jajanan Berbahan Aci yang Enak di Bandung
    6 Jajanan Berbahan Aci yang Enak di Bandung
    29/09/2022 - 02:21
  • Ulen Juara, Jajanan Tradisional Rasa Kekinian
    Ulen Juara, Jajanan Tradisional Rasa Kekinian
    26/09/2022 - 16:32
  • BBQ Seafood Luminor Hotel Jember, Menu Hasil Laut yang Menggugah Selera
    BBQ Seafood Luminor Hotel Jember, Menu Hasil Laut yang Menggugah Selera
    26/09/2022 - 10:01