Strategi Pemkab Majalengka Jaga Stabilitas Ekonomi dari Dampak Kenaikan Harga BBM

TIMESINDONESIA, MAJALENGKA – Pemkab Majalengka, Jawa Barat kini tengah berupaya menjaga stabilitas perekomian di daerah terhadap dampak kenaikan harga BBM. Salah satunya dengan menyusun beberapa langkah perencanaan strategi, termasuk menjalankan instruksi presiden terkait penggunaan sebesar 2 persen dana transfer umum kepada semua pemerintah daerah.

Tindak lanjut dari hal itu, maka Pemkab Majalengka langsung merespon dan saat ini tengah mempersiapkan anggaran untuk bantalan sosial sebesar 2 persen dari dana transfer tersebut. 

"Dana transfer umum sebesar Rp 2,17 triliun ini dialokasikan untuk bantuan sosial yang terdampak kenaikan harga BBM kepada berbagai latar belakang mata pencaharian masyarakat," jelas Bupati Majalengka, H. Karna Sobahi, Selasa (13/9/2022).

Pemkab Majalengka menggelar rakor dampak kenaikan BBM dan ketahanan pangan. (FOTO: Diskominfo Majalengka for TIMES Indonesia).

Karna menyebut, dari berbagai jenis mata pencaharian masyarakat yang bakal menerima kucuran bantuan tersebut di antaranya kepada angkutan umum, bantuan ojek online, nelayan, petani , buruh, pedagang. 

Selain itu, imbuhnya, penggunaan dari alokasi dana bantuan itu dimanfaatkan pula bagi jenis kegiatan pemberdayaan dengan wujud membuka lapangan kerja. 

Karna mengatakan, bahwa anggaran tersebut untuk bantuan sosial bagi penerima manfaat di luar dari BLT BBM yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat.

"Ada kewajiban pemerintah daerah mengalokasikan dari dana transfer untuk bantalan sosial. Kita sudah sediakan anggaran sebesar Rp. 6,3 miliar, selain BLT BBM sebesar Rp. 79 miliar untuk 158.244 KPM yang tersebar di 26 kecamatan," urainya. 

Pemkab Majalengka Siap Gelontarkan Rp 84,3 Miliar

Maka, lanjutnya, total bantalan sosial yang telah dianggarkan Pemkab Majalengka terhadap dampak kenaikan BBM seluruhnya sebesar Rp. 84,3 miliar.

Menurutnya, pengalokasian anggaran bagi penanganan dampak kenaikan BBM tersebut merupakan upaya untuk menurunkan angka inflasi. 

Besaran dana bantuan yang dikucurkan kepada masyarakat tidak hanya bersifat konsumtif. Namun di direalisasikan dalam bentuk sekaligus akan digunakan untuk peningkatan perekonomian melalui program padat karya.

Pemkab Majalengka menggelar rakor dampak kenaikan BBM dan ketahanan pangan. (FOTO: Diskominfo Majalengka for TIMES Indonesia)

“Akan kita berikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan yang menghasilkan uang. Jadi nanti tidak berupa hanya dibagi-bagi uang. Kalau dibagikan uang kan habis. Maka kita akan lakukan dengan melaksanakan program padat karya,” jelasnya.

Karna mengatakan, melalui program padat karya tersebut akan diwujudkan dalam kegiatan pembanguan sarana fasilitas umum di pedesaan. Seperti di antaranya membangun dan memperbaiki jalan desa menuju pertanian.

Disebutkannya, dari program pembagunan akses jalan desa menuju areal pertanian itu nilainya 200 juta per kelompok dan untuk upah tenaga kerja bagi masyarakat sebesar Rp 100 ribu per harinya selama 10 hari. 

Dengan demikian, maka selain masyarakat mendapatkan penghasilan dari pengerjaan proyek pembangunan tersebut, terwujud pula pembangunan di daerahnya masing-masing.

Sasaran yang Menerima BLT BBM

Sementara itu, Sekertaris Daerah Kabupaten Majalengka, H. Eman Suherman menyebutkan, bahwa ada beberapa dinas terkait yang menangani langsung dengan keterdampakan kenaikan BBM yakni di antaranya Dinas Perhubungan yang bertugas langsung mengendalikan angkutan umum di Majalengka dengan memberikan kompensasi kepada para pelaku sektor tranportasi umum seperti sopir, ojeg dan mode transportasi lainya. 

Kemudian Dinas Ketenegakerjaan dan KUKM akan memfasilitasi para pedagang dan para buruh yang ada di Kabupaten Majalengka. Penyaluran bantuan yang dilakukan berupa bantuan usaha mikro, kecil dan menengah dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi para pekerja atau buruh yang sudah terdaftar di BPJS ketenagakerjaan. 

Selanjutnya bantuan yang disalurkan melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam bentuk kegiatan mengadakan Operasi Pasar Murah (OPM). Sasarannya ditujukan untuk komoditi yang mengalami kenaikan harga yang signifikan di setiap wilayah, sehingga akan menurunkan angka inflasi. 

Sementara, di sektor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan akan mendistribusikan subsidi bantuan bagi para petani sebagai upaya Pemkab Majalengka dalam menjaga stabilitas perekomian di daerah terhadap dampak dari kenaikan harga BBM. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement