Bersih-Bersih PPP, Syaifullah Tamliha Dicopot dari Pimpinan DPR RI

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, setelah disahkan SK Kemenkumham langsung tancap gas melakukan bersih-bersih gerbong. Dia mencopot loyalis Suharso, Syaifullah Tamliha dari posisi Wakil Ketua Komisi V DPR RI hanya karena bersikap kritis terhadap pergantian Suharso Monoarfa.

Seperti diketahui, sebelumnya Syaifullah Tamliha sangat lantang terhadap hasil musyawarah kerja nasional (Mukernas) PPP yang mencopot Suharso Monoarfa dari ketua umum. Kemudian dia juga menolak Muhammad Mardiono menjadi Plt Ketum PPP. Menurutnya, Suharso merupakan ketua yang sah secara AD/ART partai.

Pelaksana tugas (Plt) ketua umum DPP PPP bersama jajarannya di kantor Kemenkum HAM RI (FOTO: Dokumen/PPP)

Kemudian, Syaifullah Tamliha juga merespon pernyataan Plt Ketum PPP Mardiono, yang mengatakan ingin melakukan islah dengan Suharso Monoarfa. Dia menyuruh Mardiono mundur dari jabatannya, baru membahas tentang islah. Seharusnya kata dia, proses kudeta yang dilakukan tidak dilalui dengan fitnah serta tuduhan yang bermacam-macam terhadap Suharso.

"Kata Mardiono ingin islah dan menghindari konflik, kok malah copot mencopot. Saya dari dulu juga enggak punya minat jadi pimpinan komisi tapi hanya karena perintah partai. Ya kalau sekarang saya diperlakukan seperti itu, itulah jalannya dan tidak perlu saya melawan dengan komentar apapun," kata Syaifullah Tamliha di Jakarta, Selasa (13/9/2022).

Dia mengaku sangat kecewa terhadap Plt Ketum PPP Mardiono yang telah mencopot dirinya dari Wakil Ketua Komisi V DPR RI hanya karena bersikap kritis terhadap penegakan AD/ART partai. Dia menegaskan, seharusnya usulan yang dia sampaikan dibaca baik-baik oleh Mardiono dan gerbongnya agar tidak sembarangan melakukan kudeta ketua umum DPP PPP.

Mantan Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa saat menghadiri kegiatan partainya (FOTO: Dokumen/PPP)

Syaifullah Tamliha mengaku prihatin terhadap nasib partai PPP jika terus dibiarkan begini. Dia menyayangkan jika setiap ketua umum harus dikudeta secara sukarela oleh pihak tertentu, untuk kepentingan kelompok mereka sendiri. Apalagi hingga saat ini PPP selama dipimpin Suharso Monoarfa tidak pernah berkonflik bahkan menyakiti orang lain.

Dia juga menyayangkan, proses kudeta tersebut tampa Muktamar Luar Biasa (MLB). Seharusnya kata dia, dimana-mana orang ingin melakukan pergantian ketua umum harus melewati mekanisme MLB sesuai ketentuan partai. Oleh karena itu, dia sangat menentang Mukernas dan pencopotan Suharso Monoarfa yang tidak sesuai AD/ART partai PPP.

"Mungkin saja. Saya hanya berupaya menegakkan AD/ART PPP. Menjadi Presiden buruk bagi PPP sudah dua kali terjadi, pergantian Ketua Umum tanpa MLB shg buat apa ada Muktamar? Jika seorang Ketum PPP bisa diganti hanya lewat rapat pengurus harian abal-abal yang dilanjutkan dengan Mukernas," lanjut Tamliha.

Seperti diketahui, sebelumnya Suharso Monoarfa telah menggelar kegiatan rapat harian DPP PPP. Dalam rapat tersebut diputuskan bahwa kegiatan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan penangkatan Mardiono sebagai Plt, adalah ilegal. Rapat tersebut dihadiri oleh 26 orang dari total 46 pengurus harian.

Informasi tersebut, disampaikan langsung oleh Ketua DPP PPP versi Suharso Monoarfa, Syaifullah Tamliha. Dia berharap semoga konflik internal yang berada di tingkat DPP ini, tidak berdampak terhadap kondisi kader di berbagai daerah. Apalagi hal ini mempertaruhkan marwah partai menjelang Pilpres 2024.

"Rapat pengurus harian sudah dilaksanakan hari Selasa (6/9) di Jakarta dari siang sampai malam dan itu kuorum, yang hadir 26 orang dari 46, kan lebih separuh. Ada dokumen dan tanda tangannya kok, saya kalau ada undangan yang ditandatangani ketua umum dan sekjen saya hadir," tandas Tamliha.

Sementara itu, Mardiono selaku Plt Ketum PPP mempersilahkan Suharso Monoarfa menempuh jalur hukum yang sudah difasilitasi negara. Dia mengaku akan menghargai segala proses hukum yang berlaku dan menghadapinya dengan kekeluargaan. Dia menganggap Suharso Monoarfa merupakan keluarganya sejak lama.

"Kalau persoalan hukum kita memang tahu di negara demokrasi Indonesia ini setiap warga negara punya hak yang sama kedudukan hukumnya, ya itu haknya beliau. Silahkan menempuh jalur hukum dan kami akan hadapi semua itu, sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Mardiono.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengaku heran kenapa Suharso Monoarfa harus menempuh jalur hukum. Padahal kata dia, kepengurusan Plt Ketum PPP Mardiono sudah sah diterima oleh negara. 

Artinya kata dia, Mardiono secara legal boleh memimpin partai tampa harus berkonflik dengan Suharso Monoarfa. "Kami sudah menerima surat keputusan Menkumham terkait pengesahan pelaksana tugas ketua umum PPP," pungkas Arsul Sani. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement