Jaga Inflasi Sektor Pangan Jangka Panjang, Pemerintah Didorong Buat Kebijakan Milenial Bertani

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pemerintah harus serius menanggani persoalan pangan usai menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Penanganan serius ini karena sektor pangan menjadi pengaruh utama dalam inflasi.

"Menurut saya ini memang dampak kenaikan BBM ini yang paling rumit adalah mengenai masalah pangan, harga pangan," kata Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, Selasa (6/9/2022).

Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa lagi menerapkan kebijakan konvensional dalam menjaga ketersediaan stok pangan. Sebab permintaan pangan ini cenderung naik seiring dengan demografinya. Pemerintah perlu memikirkan cara lain selain menyerap gabah petani.

Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan memperkuat sinergi kerja sama antar daerah dalam menghadapi dampak kenaikan BBM pada inflasi harga pangan. Ini sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah untuk menjamin adanya pemerataan stok pangan pada setiap daerah dengan harga yang stabil. 

"Pemerintah mau tidak mau harus mensinergikan antar daerah. Kan ada daerah-daerah tertentu yang memang pangannya surplus, tapi ada juga daerah yang minus. Jadi bagaimana pemerintah menstabilkan antar daerah ini. Karena yang saya lihat selama ini pemerintah tidak optimal," jelasnya.

Beberapa anak muda dari kalangan milenial mendapatkan 'wejangan' terkait pangan - (FOTO: dok kedaulatanpangan.org)

Selain itu, Trubus juga mengingatkan pemerintah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan jangka menengah-panjang untuk memitigasi persoalan inflasi pangan di masa mendatang. Utamanya terkait dengan ancaman krisis pangan global dan regional.

"Pemerintah harus memikirkan kebijakan yang sifatnya jangka menengah panjang yaitu bagaimana kemudian pemerintah mendorong, membuat kebijakan agar anak muda kembali ke desa, bertani," tambahnya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Kebijakan Pangan pada Jumat (2/09) memastikan semua bahan pangan tersedia cukup sampai dengan akhir tahun 2022 melalui perluasan tanam maupun pengadaan.

Pemerintah secara intensif akan memonitor dan mengevaluasi penerapan kebijakan pangan nasional agar sesuai dengan kondisi terkini. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Salah satu kebijakan tersebut adalah saat ini Pemerintah tengah melakukan penguatan stok beras.

"Dalam Rakortas diputuskan yang pertama tentang kebijakan pembelian gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dan yang kedua adalah Badan Pangan Nasional menugaskan kepada Perum Bulog dalam rangka penguatan stok CBP untuk melakukan pembelian gabah/beras dengan menggunakan fleksibilitas harga," kata Menko Airlangga.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa mengatakan, inflasi pangan pada kuartal ke IV tahun ini tidak bisa dihindari, namun ada catatan-catatan positif mengikutinya. 

"Inflasi pangan, tidak bisa dihindari, kuartal IV lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya, alasannya karena harga beras pasti naik terus, terus harga beberapa komoditas yang sempat turun karena kenaikan BBM pasti naik, meski sementara," kata Andreas. 

Komponen utama pendorong inflasi pangan adalah beras. Saat ini harga gabah kering panen sedang tinggi-tingginya, jauh di atas HPP. Padahal stok beras di Bulog tidak aman. 

Sementara itu mengenai langkah pemerintah untuk membeli gabah/beras petani dengan fleksibilitas harga, dianggap akan sulit. “Karena harga beras dan gabah kering panen di tingkat usaha tani naik tajam, itu makanya pemerintah harus hati hati. Bulog stok tipis dan itu kasih sinyal negatif ke pasar sehingga spekulan akan banyak bermain,“ sebut Andreas. 

Ekonom Senior Core ini menambahkan, faktor ketersediaan dan komponen transportasi yang terpengaruh kenaikan harga BBM, maka harga cabai, bawang merah dan telur juga akan naik, sampai nanti menemukan keseimbangannya. 

"Kenaikan harga BBM akan mempertahankan harga tinggi dalam waktu panjang. Misalnya telur, saya perkirakan bulan Oktober 2022 mulai turun," ungkap Andreas.

Data BPS, inflasi pangan tahunan per Agustus sudah mencapai 7,7%. Diperkirakan angka inflasi pangan per September melonjak sampai 8,5%. Untuk itu pemerintah terus mendorong sinergi pusat dan daerah untuk mengendalikan harga, lewat Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement