PPN Desak Pemerintah Segera Tata Ulang Niaga Telur

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Petelur Nasional (PPN) berharap, terdapat aturan baru dalam tata niaga telur. Menyusul keuntungan yang tidak dinikmati secara merata oleh pihak-pihak dalam tata niaga telur.

Ketua Presidium PPN Yudianto Yogiarso menyampaikan pernyataan ini, pada jumpa pers, Senin (5/9/2022) di Fakultas Peternakan UGM.

Lebih lanjut Yudianto menjelaskan, saat harga telur mencapai Rp30 ribu perkilogram. Bukan berarti peternak mendapat keuntungan terbesar karena dengan rumus harga telur adalah 3,5 harga pakan. Faktanya dengan harga pakan mencapai Rp9 ribu rupiah. Seharusnya harga telur lebih dari Rp30 ribu perkilogram. 

Sebagai jenis usaha hilir dan biologis, hasil peternakan tidak dapat dipaksakan karena sangat terpengaruh oleh sektor lain, seperti harga pakan dan DOC. Bila saat ini Harga Acuan Pemerintah (HAP) telur, antara Rp22 -24 ribu perkilogram. Maka pemerintah juga harus mematok harga pakan dan DOC sehingga mendukung terwujudnya harga telur sesuai standar pemerintah. 

Bila pemerintah tidak dapat menetapkan harga pakan dan DOC, maka dipastikan peternak akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena menjadi pihak yang terus ditekan untuk mewujudkan harga acuan pemerintah. Sehingga slogan dewan ketahanan pangan, untuk mewujudkan produsen dan peternak yang beruntung serta konsumen yang senang sulit terwujud. 

Bertolak dari berbagai fakta ini, PPN mendesak pemerintah segera menetapkan harga acuan pemerintah. Mencakup harga pakan, COD dan telur, yang disesuaikan dengan kenaikan harga BBM. Serta memasukan pasal sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran sehingga aturan dapat berjalan dengan efektif. "Melalui jumpa pers, kami ingin memberi edukasi kepada masyarakat, sekaligus masukan bagi pemerintah," tegas Yudianto Yogiarso.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement