Target Realistis Pemulihan Ekonomi

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Secara perlahan roda ekonomi Indonesia mulai beranjak pulih dari krisis. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati bahkan secara lugas telah menyebut jika pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk cepat, apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara G20 dan negara Asia Tenggara dan bahkan pada semester I-2022, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia mencapai 7,1% di atas level pra pandemi tahun 2019.  

Memang apa yang tengah dicapai negara Indonesia patut diapresiasi apalagi banyak negara dibelahan dunia lain belum kembali pada level pra pandemi, seperti Italia, Argentina, Jerman, Meksiko, Afrika, Thailand dan Jepang. Dari sisi stabilitas harga, inflasi Juli 2022 sebesar 4,94% masih dapat dikategorikan sebagai nilai yang baik. Pemulihan ekonomi yang cepat diiringi terkendalinya inflasi dan efektifnya instrumen fiskal untuk dapat memulihkan ekonomi nasional memberi bukti jika pemerintah cukup rasional dalam memetakan target realistis pemulihan ekonomi. 

Terjadi kenaikan defisit 10%, dibandingkan negara-negara lain yang menggunakan instrumen fiskal bahkan sampai atas 16%, seperti Kanada, Perancis, Australia, Afrika, Jepang, China, Italia dan India. Indonesia hanya menggunakan 10% defisit fiskal, 10,7% untuk kembali ke kondisi pra - Covid – 19 yakni 7,1%. Melihat data ini, pemerintah Indonesia sepertinya optimis jika pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2022 lebih tinggi dari perkiraan meski tertekan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).Selaras data Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI). Tren ekonomi indonesia yang tumbuh diatas lima persen yoy sejak triwulan IV 2021. (Kemenkeu RI, 2022)

Terus meningkatnya mobilitas masyarakat keluar rumah serta meningkatnya frekuensi belanja masyarakat turut mempercepat terjadinya pemulihan ekonomi Indonesia. Meski berada di tengah kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, perekonomian Indonesia masih jadi salah satu yang terbaik.

Penilaian itu juga datang dari banyak kalangan di luar negeri, kontekstual ini didukung oleh kinerja investasi di Indonesia yang mampu tumbuh tinggi, yakni mencapai 35,5 persen pada triwulan II 2022 (Kemenkeu RI, 2022). Sementara pada triwulan pertama, realisasi Investasi Triwulan I/2022 sebesar Rp282,4 Triliun. Lebih tinggi dari 28,5 persen dibandingkan periode yang sama pada 2021 serta meningkat 16,9 persen dibandingkan triwulan IV tahun 2021.
Indikator Rasional

Dalam pidato Nota Keuangan RI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2022 dipaparkan jika pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 5,3 persen. Dengan PDB di kisaran Rp 18.000 triliun, maka sangat dibutuhkan asupan ekonomi dan konsumsi energi agar PDB tumbuh sesuai potensialnya; dengan kapasitas output penuh (full capacity utilization). Namun bila harga BBM sebagai komponen input utama (primary input) mahal, berdampak pada biaya produksi dan mengoreksi kapasitas produksi --akibat tekanan harga komponen input. Industri akan mengurangi produksi atau supply shock.

Hadirnya kekurangan pasokan/ konsumsi energi akan berdampak negatif pada nilai pertumbuhan ekonomi atau memperburuk kinerja perekonomian. Energi merupakan faktor pembatas pertumbuhan ekonomi.

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di paruh kedua tahun ini dan 2023 harus presisi merespons dinamika konjungtur ekonomi. Pada poin ini pengurangan belanja subsidi BBM saat ekonomi ekspansi sangatlah diperlukan mengatur defisit APBN sebagai transisi menuju disiplin fiskal. Karena transmisi fluktuasi harga minyak dunia dan kebijakan moneter negara utama telah berdampak nyata terhadap resiliensi fiskal.

Menurunnya pendapatan adalah demi merelaksasi ruang fiskal agar APBN dapat fleksibel dalam merespons konjungtur ekonomi. Dalam posisi ini, pemerintah berada pada elastis terhadap penyesuaian harga BBM dan inflasi. Kombinasi fluktuasi harga minyak dunia dan kurs rupiah secara perlahan-lahan akan menaikan nilai BBM dalam negeri. Terjadinya krisis geopolitik Eropa Timur masih menjadi faktor yang berpotensi dapat mendisrupsi rantai pasok global. 

Secara logis, kemampuan ketahanan APBN dalam menahan besarnya tekanan harga BBM subsidi terbatas. Pada posisi ini jelas dibutuhkan sikap penyesuaian sehingga mampu memberikan kenyamanan APBN dalam menopang postur pembiayaan dan pendapatan negara. Pendapatan negara sumber profit ekspor komoditas sebagai kekuatan fiskal untuk menjadi subsidi tampak perlahan-lahan melandai. Dalam implementasi praktis, harga BBM harus mengalami adaptasi dalam memperkecil spread dengan harga yang lebih terjangkau. 

Pada sisi konsumsi, melonjaknya harga BBM seringkali berdampak linear dengan menurunnya konsumsi rumah tangga. Ancaman kondisi semacam ini jelas patut diwaspadai karena jika nilai konsumsi rumah tangga terkoreksi-turun dan kondisi ini akan membatasi kinerja PDB tumbuh diatas 5%. PDB tumbuh ke potensialnya tapi berjalan lamban. Harga BBM jenis RON 92/Pertamax yang tak disubsidi pemerintah akan berpotensi naik. Hal ini mendorong banyak pengeluaran bagi kelompok masyarakat yang tak dilindungi serapan APBN, seperti kelompok masyarakat kelas menengah yang nantinya akan lebih mengurangi aktivitas konsumsi rumah tangga.

Konsekuensi Logis

Berdasarkan data World Bank atau Bank Dunia dalam Indonesia Economic Prospects (Juni 2022), inflasi harga bergejolak yang sulit diredam akan mampu menaikan nilai angka kemiskinan 0,2 persen atau 435.000. (World Bank, 2022) Rasionalitas ini jelas menunjukkan jika pemerintah Indonesia punya tanggung jawab moril untuk menahan laju inflasi secara luas, termasuk dalam hal pencabutan subsidi energi. 

Jika subsidi energi dalam negeri dicabut, sebagai implikasinya pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi karena gejolak inflasi, stagflasi (kontraksi dan inflasi terjadi bersamaan) yang berimbas pada harga komoditas didominasi jenis pangan. Jika ini terjadi, instabilitas dalam berbagai akan terbuka lebar. Target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan pemerintah sebesar 5,3% akan sulit tercapai bila laju inflasi imbas kenaikan BBM terus menggelinding. Proyeksi tersebut realistis jika inflasi, stagflasi, dan daya beli masyarakatnya tidak terjaga atau menurun.

Dalam konsekuensi logis semacam ini , secara sadar pemerintah harus dapat terus menjaga bahkan memformulasikan kebijakan strategis menjaga daya beli, inflasi, proyeksi pertumbuhan ekonomi tanpa harus mencabut subsidi energi khususnya subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar. Pemerintah jelas harus memiliki opsi menarik atau mengalokasikan pos anggaran yang belum prioritas.Kondisi perekonomian yang semakin baik serta pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan stabil di antara 4,9% - 5,4% pada 2022 mengindikasikan semakin cepatnya perputaran roda ekonomi di negeri ini.

Untuk dapat merealisasikan target pemulihan ekonomi secara baik, posisi Indonesia sebagai Presidensi G-20 membuat Indonesia mempunyai peran lebih dalam membangun komitmen terbaiknya untuk menjaga pemulihan sekaligus menentukan kebijakan strategis bagi perbaikan ekonomi global. Dalam hubungan internasional, negara Indonesia sejatinya dapat memposisikan dirinya menjadi pioner dalam membangun penyelesaian penanganan utang negara berpenghasilan rendah atau miskin. Langkah substansial dalam penyelesaian masalah utang negara diharapkan dapat meminimalisir dampak ekonomi lainnya dari wabah pandemi dan tekanan konflik geopolitik sekarang ini sehingga perekonomian dunia berjalan harmonis. Efektivitas pengelolaan utang dan pemulihan ekonomi yang tepat guna jelas dapat memberikan mamfaat bagi pemulihan ekonomi secara luas di Indonesia. (*) 

***

*) Oleh: Haris Zaky Mubarak, MA, Analis dan Eksekutif Peneliti Jaringan Studi Indonesia.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement