Dianggap Lecehkan Kiai, Massa Tuntut Ketum PPP Mundur

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Sekitar 100  orang yang tergabung dalam Forum Santri Jabar Bersatu Bela Kiai, menyatroni Kantor DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat, Sabtu (3/9/2022). Aksi ini berlangsung kondusif dan mendapat penjagaan aparat kepolisian.

Di depan kantor DPW PPP Jabar, pengunjukrasa meneriakan yel-yel dan menuntut Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa untuk turun dari jabatannya, karena dinilai telah menghina dan melecehkan kiai.

"Turunkan Suharso yang telah melecehkan kyai.  Copot Suharso, copot Suharso," teriak para pengunjuk rasa.

Bukan hanya jabatan Suharso di partai berlambang Kabah ini,  pengunjukrasa juga meminta agar Suharso dicopot dari jabatannya di kabinet Jokowi.

"Bagaimana mau memimpin, kalau pimpinannya seperti itu, melecehkan kyai," ucap pengunjuk rasa.

Koordinator unjuk rasa Muhamad Ari mengatakan, aksi menutut pencopotan Suharso tidak akan berhenti, sebelum ada kepastian Suharso lengser dari jabatannya.

Ia juga menegaskan, ada lima tuntutan yang disampaikan, yakni mendesak Suharso Monoarfa untuk meminta maaf kepada kiai seluruh Indonesia dan mengundurkan diri sebagai Ketua DPP PPP. Menyerukan kepada para kiai dan santri untuk bersatu melawan Suharso Monoarfa karena telah mencoreng nama baik kyai di Indonesia. Meminta agar Presiden RI Joko Widodo memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai menteri di kabinetnya, bahkan harus di pecat. Mendesak dewan syariah DPP PPP untuk memecat Suharso Monoarfa dan mendesak agar Suharso Monoarfa segera mundur dari jabatannya dengan sadar diri, karena telah menghina kiai.

"Kami tidak akan berhenti berjuang dan aksi hingga Suharso yang telah menghina martabat Kiai , yang menyatakan 'Amplop Kiai' tersebut untuk turun dari jabatannya," tegas Ari.

Pengunjukrasa juga mengancam, jika Suharso tidak mundur dari jabatannya, maka PPP bakal kehilangan suara dan dukungan pemilih pada pesta demokrasi nanti.

"Jika PPP tidak mau kehilangan suara umat, tidak mau kehilangan suara rakyat, jadi, lebih baik Suharso harus dipaksa mundur oleh para dewan Syariah. Suharso yang mengaku belum menerima surat dari para majelis partai, itu kebohongan publik, hanya alasan belaka. Pasalnya, surat dari para majelis sudah beredar di medsos bahkan di media," cetus Ari. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement