Kopi TIMES

SIPOL Menyesatkan Bawaslu?

Kamis, 01 September 2022 - 13:44 | 31.19k
SIPOL Menyesatkan Bawaslu?
Nasarudin Sili Luli, Pegiat Kebangsaan dan Kenegaraan
Editor: Ronny Wicaksono

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Tahapan verifikasi administrasi sudah dimulai KPU sejak 2 Agustus 2022 dan akan berakhir pada 11 September 2022. Dalam verifikasi administrasi KPU akan mengecek apakah data dan dokumen yang telah diunggah parpol di SIPOL (Sistem Informasih Partai Politik) sudah lengkap dan absah.

Jika sudah selesai dan sesuai, KPU akan mencetak berita acara hasil verifikasi administrasi untuk diserahkan ke parpol yang bersangkutan. Iika berita cara menyatakan tidak sesuai, parpol masih punya kesempatan memperbaiki data dan dokumen persyaratannya pada 15 sampai 28 September 2022.Pada tahapan vermin ini KPU dan Bawaslu hanya bersandarakan pada akurasi dan cara kerja SIPOL secara penuh.

Dengan demikian banyak persoalan yang muncul seperti apa yang dikeluhkan oleh Bawaslu ,bahwah pengawas pemilu telah diberikan akses akun SIPOL oleh KPU, namun akses itu hanya bisa membaca atau 'view only' terhadap berkas-berkas pendaftaran parpol. Beberapa menu SIPOL, tidak bisa diakses pengawas pemilu yakni menu unggahan berkas parpol, unggahan dokumen keanggotan parpol berupa KTP dan KTA, Sub-Menu verifikasi administrasi, serta 'generate data' dalam progres unggahan data parpol.

'Pertanyaannya' adalah bagaiamana Bawaslu melakukan pengawasan jika menu yang tersedia dalam SIPOL berbeda dengan KPU ?,jika kita melihat dalam konteks penyelenggara pemilu harusnya (equal) setara dalam proses penyelenggaraan tahapan pemilu serentak tahun 2024.Jika kondisi ini tetap dilakukan pada tahapan –tahapan selanjutnya maka,tentu hal ini akan menyulitkan Bawaslu dalam melakukan proses pengawasan,kaerena server dan mekanisme traffic uploading di SIPOL sepenunya ada pada otoritas KPU ,artinya jika produk SIPOL ini kemudian tidak memberikan akses yang sama kepada sesama penyelenggara pemilu maka bawaslu harus dipaksa mengakui dan mengikuti semua aturan main SIPOL.

Sampai dengan saat ini Bawaslu dalam melakukan pengawasan mempunyai keterbatasan dalam melakukan akses data,sedangkan KPU tidak demikian? Itu sebabnya penulis mengatakan jangan sampai 'SIPOL menyesatkan Bawaslu' dalam konteks Bawaslu melakukan langkah pencegahan yang berpotensi terjadi pelanggaran administrasi,sengketa proses,pidana dan kode etik pada tahapan verifikasi keanggotaan administrasi parpol.

Visi Bersama Penyelenggara

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pasal (1) menyebut: Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut SIPOL adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapanPartai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.

Secara eksplisit dalam beleid yang ditetapkan KPU pada 20 Juli 2022 dinyatakan pada pasal 141 bahwa: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan SIPOL dalam melakukan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu. Penggunaan SIPOL bisa untuk melacak dokumen yang tidak memenuhi syarat, mendeteksi kegandaan data pengurus dan keanggotaan partai politik.

Dalam berbagai kesempatan KPU selalu mengklaim bahwa SIPOL bagian dari lex paper policy yang bertujuan agar mengurangi penggunaan kertas semaksimal mungkin,pada era saat ini tentu ide dan produk teknologi SIPOL harus menjadi antensi bersama penyelenggara pemilu,yang menjadi soal ,jika penerapannya tidak berimbang seperti penulis suda uraikan di atas.Maka harusnya paradigma KPU harus mengoptimalkan sistem informasi partai politik SIPOL untuk Pemilu Serentak 2024,mengubah ketentuan wajib menjadi alat bantu yang sebelumnya , tidak akan mengurangi fungsi SIPOL yang lebih menjamin transparansi dan akuntabilitas partai politik untuk menjadi peserta pemilu.

Sebagai alat bantu, harapannya, SIPOL tidak malah memberatkan KPU serta partai politik dan dipermasalahkan secara hukum nantinya . Tahapan pemilu dan stabilitas politik memang sesuatu yang inheren. Pemilu adalah kontestasi politik yang melibatkan banyak pihak. Di sana ada kompetisi, keriuhan, dan ketegangan yang niscaya akan memengaruhi, 'mengganggu' stabilitas politik. Apalagi undang-undang mendesain tahapan pemilu kita berdurasi panjang, paling lambat dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara pada konteks ini kemuadian jangan sampai persoalan SIPOL menamba ketegangan baru KPU dan Bawaslu ,suda saatnya pada era keterbukaan dengan konektifitas digitalisasi seharusnya mampu menamba kematangan dalam berdemokrasi bagi penyelenggara KPU dan Bawaslu .

Saat ini harusnya Bawaslu dan KPU mempunyai satu kesempahaman yang sama dan saling sinergi untuk melakukan verifikasi keanggotaan partai politik ,Bawaslu memerlukan waktu lebih lama lagi dalam menemukan potensi-potensi pelanggaran maupun sengketa kedepannya.Selain pengawasan dalam akun SIPOL, pengawas pemilu juga mengawasi secara melekat proses verifikasi yang dilakukan petugas KPU. Dalam konteks ini pengawas pemilu juga harus di berikan akses agar kendala seperti tidak diizinkan membawa alat komunikasi dan alat dokumentasi dalam melakukan pengawasan bisa dipahami sebagai bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) Bawaslu dalam melakukan kerja-kerja pengawasan. 

Kita bisa belajar dari Bawaslu dan KPU tingkat kabupaten /kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dilakukan untuk membuktikan: (a). daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam SIPOL telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di SIPOL; (b). dugaan ganda anggota Partai Politik yang tercantum dalam SIPOL; (c). status pekerjaan yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; (d). usia dan/atau status perkawinan yang tercantum dalam SIPOL telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik; dan (e). NIK tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada SIPOL.

Untuk memastikan dari semua persyaratan di atas pengalaman pengawasan ditingkat kabupaten kota perlu Bawaslu dan KPU bersinergi dalam melakukan verfikasi administrasi artinya pengawasan bisa dilakukan melekat dengan harapan saran dan perbaikan bisa dilakukan dengan segera ,penulis membayangkan jika pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu murni hanya berpatokan pada SIPOL Bawaslu yang menuhnya tentu sangat berbeda dengan KPU ,maka menjadi mustahil jika Bawaslu mampu melakukan pegawasan dengan baik jika tidak berkolaborasi dan bersinergi dengan KPU ,karena menuh tampilan SIPOL KPU tentu jauh lebih sempurna dibandingakan dengan Bawaslu,hal ini tentu butu sinergisitas dan visi bersama anatar penyelenggara pemilu,untuk bisa dilakukan pengawasasn lewat SIPOL KPU.

Perbaikan SIPOL

Berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).Berdasarkan hasil pengawasan melalui akun SIPOL Bawaslu pada tanggal 9 s.d 18 Agustus 2022, Bawaslu mengalami kendala sebagai berikut:

(a). Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap menu profil partai politik dalam SIPOL Bawaslu. Bawaslu saat ini tidak dapat melihat dan mengunduh dokumen pada menu tersebut, yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Menu profil partai politik meliputi: (1) Surat Keterangan Lambang; (2) Berita Negara Republik Indonesia; (3) Akta Notaris; (4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan pemeriksaan dan pencocokan dokumen yang diunggah dengan data isian di dalam SIPOL.

(b). Tidak dibukanya akses terhadap Menu Verifikasi Administrasi yang menampilkan penjabaran poin yang menjadi rujukan dalam proses verifikasi administrasi (checklist isian). Terhadap hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pengawasan terhadap poin indikator verifikasi administrasi.

(c). Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap laporan progres isian Partai Politik. Bawaslu saat ini tidak dapat memeriksa progres capaian isian data dan dokumen pendaftaran partai politik di SIPOL yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu.

(d). Terjadi perubahan keadaan untuk mengakses terhadap submenu Keanggotaan Partai Politik. Bawaslu saat ini tidak dapat melihat dan mengunduh dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Politik, yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Bawaslu. Hal tersebut berdampak pada tidak dapat dilakukannya pencermatan terhadap kelengkapan dokumen KTP dan KTA yang diunggah dan kendala inventarisasi potensi keanggotaan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan pekerjaan tidak dapat dilakukan.

(e). Sering bermasalahnya akses terhadap SIPOL dengan munculnya kode error 401, 500, 501 dan 502. Kode error tersebut menunjukan bahwa terjadinya pembatasan akses dari server terhadap akun SIPOL Bawaslu. Hal tersebut menghambat proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu.

(f). Tidak adanya menu yang dapat mengidentifikasi dan menyaring data secara otomatis dalam SIPOL, seperti: (pertama) Pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh Partai Politik; (kedua) Keanggotaan ganda dalam satu Partai Politik; (ketiga) Keanggotaan ganda antar Partai Politik. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan Bawaslu untuk mencermati keterpenuhan syarat keanggotaan Partai Politik.

(g). Tidak adanya akses terhadap generate raw data SIPOL dalam bentuk excel untuk kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik. Hal tersebut berdampak pada tidak optimalnya pengawasan untuk mencermati keterpenuhan syarat keanggotaan Partai Politik.

2. Dalam hal munculnya permasalahan sebagaimana angka 1 (satu), sebelumnya Komisi II DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI pada tanggal 7 Juli 2022 telah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN meminta KPU agar memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu dan tidak hanya akses pembacaan data SIPOL.

Kemudian Bawaslu juga telah melakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan Surat Himbauan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 258/PM.00/K1/07/2022 tanggal 29 Juli 2022 pada poin 2 (dua) yang menyatakan 'Memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik'.

3. Bahwa terhadap permasalahan di atas, Bawaslu mengingatkan kepada KPU untuk membuka akses SIPOL secara menyeluruh agar Bawaslu dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan maksimal dengan membuka beberapa fitur di antaranya: a. Membuka akses untuk melihat dan mengunduh dokumen pada menu Profil Partai politik. b. Membuka akses untuk melihat menu Verifikasi Administrasi. c. Membuka akses untuk melihat menu Laporan. d. Membuka akses untuk melihat submenu unggahan dokumen KTP dan KTA. e. Disediakannya menu generate raw data SIPOL.

4. Bahwa terhadap permasalahan di atas, Bawaslu mengingatkan kepada KPU untuk memberitahukan setiap perubahan fitur SIPOL kepada Bawaslu.

5. Bawaslu mengimbau KPU untuk melaksanakan verifikasi administrasi tidak melampaui jadwal yang telah ditentukan.(Himbauan Bawaslu 305).

Terhadap kondisi dan kendala Bawaslu diatas harus segera menjadi atensi bersama penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ,sebab terselenggaranya pemilu yang berkualitas dan transparan sangat dipengaruhi oleh penyelenggara pemilu,penulis sanagat apatis jika langkah perbaiakan SIPOL tidak segera dilakukan maka,sesunggunya tujuan awal SIPOL diberlakukan agar mengurangi penggunaan kertas semaksimal mungkin (lex paper policy) tidak akan terjadi sebab bisa saja kertas tidak menumpuk pada KPU justru kertas dan pemberkasan akan bermuara dan menumpuk di Bawaslu karena persoalan sengketa proses dan pelanggaran administrasi yang akan terjadi.

Terakhir perlu adanya langkah progress yang fundamental dalam perbaiakan SIPOL ke depan ,jangan sampai bawaslu dalam melakukan pengawasan mengikuti ritme SIPOL yang justrul ' menyesatkan bawaslu sendiri ' .

***

*) Oleh: Nasarudin Sili Luli, Pegiat Kebangsaan dan kenegaraan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.



Publisher : Sofyan Saqi Futaki

EKORAN

TERBARU

  • Kampanye GEN AKTIF, Dorong Remaja di Jabar Hidup Sehat dan Kreatif
    Kampanye GEN AKTIF, Dorong Remaja di Jabar Hidup Sehat dan Kreatif
    05/10/2022 - 14:26
  • Spanduk dan Poster
    Spanduk dan Poster "Usut Tuntas Tragedi Kanjuruhan" Hiasi Malang
    05/10/2022 - 14:14
  • Denny Caknan Hingga Habib Syech Bakal Meriahkan Hari Jadi Pemkab Jombang ke-112
    Denny Caknan Hingga Habib Syech Bakal Meriahkan Hari Jadi Pemkab Jombang ke-112
    05/10/2022 - 13:48
  • 8 Cara Menurunkan Hormon Kortisol Akibat Stres 
    8 Cara Menurunkan Hormon Kortisol Akibat Stres 
    05/10/2022 - 13:42
  • Fokus Jatim Minta Presiden RI Menetapkan Tragedi Stadion Kanjuruhan Jadi Hari Berkabung Nasional
    Fokus Jatim Minta Presiden RI Menetapkan Tragedi Stadion Kanjuruhan Jadi Hari Berkabung Nasional
    05/10/2022 - 13:20

TIMES TV

Jelajah Kopi Nusantara: Kopi Taji Dulu Kini dan Nanti

Jelajah Kopi Nusantara: Kopi Taji Dulu Kini dan Nanti

11/08/2022 - 17:08

Aremania Jemput Juara Piala Presiden 2022

Aremania Jemput Juara Piala Presiden 2022
Mengenang Sejarah Nabi di Jabal Uhud

Mengenang Sejarah Nabi di Jabal Uhud
Friendly Match PSIS vs Arema FC, Suporter Nyanyi ke Stadion Lagi

Friendly Match PSIS vs Arema FC, Suporter Nyanyi ke Stadion Lagi
Petugas Haji Gelar Gladi Posko, Siap Sambut JCH Indonesia

Petugas Haji Gelar Gladi Posko, Siap Sambut JCH Indonesia

iGuides

  • Tawarkan Konsep Baru, Saygon Hotel and Cottage Terekomendasi Iguides 5 Star
    20/03/2022 - 18:00
  • Skipjack, Kuliner Seafood Murah Rasa Bintang Lima, iGuides Recommended!
    Skipjack, Kuliner Seafood Murah Rasa Bintang Lima, iGuides Recommended!
    28/01/2022 - 10:38
  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05

KOPI TIMES

  • Stop Tragedi Kemanusiaan Atas Nama Sepak Bola
    Stop Tragedi Kemanusiaan Atas Nama Sepak Bola
    04/10/2022 - 14:26
  • Nasihat Seorang Ibu:
    Nasihat Seorang Ibu: "Jangan Nonton Sepak Bola Nak...."
    04/10/2022 - 13:33
  • Nyawa Lebih Berharga Dari Pada Sepak Bola
    Nyawa Lebih Berharga Dari Pada Sepak Bola
    04/10/2022 - 12:55
  • Tragedy Kanjuruhan Malang
    Tragedy Kanjuruhan Malang
    04/10/2022 - 11:14
  • Bangun Sportifitas Olahraga di Tengah Euforia Usainya Pandemi
    Bangun Sportifitas Olahraga di Tengah Euforia Usainya Pandemi
    04/10/2022 - 00:32
  • Ingatan 30 September,
    Ingatan 30 September, "PKI No dan Komunis Yes"
    03/10/2022 - 17:35
  • Merawat Budaya Leluhur adalah Bagian dari Nasionalisme
    Merawat Budaya Leluhur adalah Bagian dari Nasionalisme
    03/10/2022 - 17:34
  • Capaian Transformasi Melalui Transaksi Digital di Pulau Sumba
    Capaian Transformasi Melalui Transaksi Digital di Pulau Sumba
    03/10/2022 - 15:39

KULINER

  • Apang Pella, Kue Khas Bugis Mulai Menjamur di Kota Tasikmalaya
    Apang Pella, Kue Khas Bugis Mulai Menjamur di Kota Tasikmalaya
    05/10/2022 - 00:20
  • Hangatkan Tubuh dengan Peuyeum Bandung, Yuk Rasakan Nikmatnya
    Hangatkan Tubuh dengan Peuyeum Bandung, Yuk Rasakan Nikmatnya
    30/09/2022 - 06:04
  • Menyicip Kuliner Nasi Ayam Kungpao dan Nasi Ayam Rempah ala Depot 2 Legenda
    Menyicip Kuliner Nasi Ayam Kungpao dan Nasi Ayam Rempah ala Depot 2 Legenda
    29/09/2022 - 04:38
  • 6 Jajanan Berbahan Aci yang Enak di Bandung
    6 Jajanan Berbahan Aci yang Enak di Bandung
    29/09/2022 - 02:21
  • Ulen Juara, Jajanan Tradisional Rasa Kekinian
    Ulen Juara, Jajanan Tradisional Rasa Kekinian
    26/09/2022 - 16:32