PUPR Ajukan Tambahan Anggaran Rp10,3 Triliun untuk Infrastruktur IKN, Ini Rinciannya

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti mengatakan besaran usulan tambahan dana untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru TA 2023 sebesar Rp10,3 triliun akan dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan. 

Tambahan anggaran itu akan dimanfaatkan untuk pengadaan air minum, sanitasi, pengembangan kawasan permukiman, bina penataan bangunan, serta perencanaan dan pengendalian pada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan.

"Tambahan anggaran dalam rangka dukungan kegiatan pembangunan IKN sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Menteri PUPR ini kami alokasikan untuk beberapa kegiatan," kata Diana dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (31/8/2022). 

Diana Kusumastuti sebelumnya menyampaikan anggaran Ditjen Cipta Karya untuk 2023 yaitu senilai Rp25,03 triliun berdasarkan Surat Bersama (SB) Bappenas dan Menteri Keuangan dan Surat Menteri PUPR tentang penyesuaian Pagu Anggaran TA 2023. 

Penambahan alokasi senilai Rp10,3 triliun, kata dia, juga diperlukan untuk membangun instalasi pengolahan air (IPA) SPAM Sepaku, jaringan perpipaan transmisi air minum SPAM Sepaku, pembangunan jaringan distribusi utama (JDU) dan jaringan distribusi dengan anggaran Rp622,55 miliar. 

Untuk sanitasi, alokasi dana sebesar Rp816,4 miliar digunakan untuk pembangunan IPAL 1,2,3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pembangunan jaringan perpipaan air limbah, pembangunan TPST 1 KIPP, pembangunan unit pengurukan residu pengolahan sampah IKN. 

Kemudian untuk pengembangan kawasan permukiman, PUPR bidang cipta karya membutuhkan Rp1,2 triliun untuk menyiapkan KIPP, penataan sumbu kebangsaan tahap 1 dan tahap 2, dan sistem proteksi kebakaran KIPP. 

Selanjutnya, untuk bina penataan bangunan alokasi senilai Rp7,6 triliun yang digunakan dalam pembangunan gedung pusat pemerintahan, kantor presiden, paviliun presiden, gedung sekretariat presiden, kantor staf khusus presiden, Wisma Negara, gedung kawasan blok Kemenko 1 dan 2, gedung kementerian sekretariat negara. 

Anggaran tersebut juga akan dimanfaatkan untuk gedung kantor kementerian/lembaga, masjid negara, gedung dan kawasan beranda Nusantara, rencana pengembangan kawasan KIPP, dan urban design development KIPP. 

Terakhir, Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa untuk alokasi dana perencanaan dan pengendalian sebesar Rp40,24 miliar digunakan untuk MK induk pembangunan KIPP dan operasional satgas IKN yang ada di Kementerian PUPR. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement