Pasca Pandemi, Pemerintah Diingatkan Soal Tantangan Ekonomi 2023

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai Pemerintah berhasil menavigasi kondisi pandemi dengan sejumlah program yang dipuji dunia. Indonesia lebih cepat pulih dan mencatat perbaikan pertumbuhan ekonomi pada tahun kedua pandemi. 

"Selama ini KPCPEN ada masa pandemi cukup menolong pemulihan ekonomi, dana yang digelontorkan bisa menahan laju pandemi yang begitu banyak menimbulkan korban. Namun mulai dari akhir tahun lalu sampai sekarang sudah mulai terasa pertumbuhan ekonomi," kata Trubus, Selasa (30/8/2022).

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya saat berada di Singapura untuk memberikan kuliah publik di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) memberikan penegasan.

"Untuk memberi Pemerintah ruang kebijakan manuver yang jauh lebih besar dalam menavigasi kesehatan dan tantangan ekonomi, kami mengintegrasikan kesehatan dan kebijakan ekonomi di bawah satu koordinasi Komite Panitia PC-PEN pada bulan Juli 2020," kata Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar.

Saat ini pandemi mulai melambat di Indonesia dan KPCPEN berhenti beroperasi 2023. Anggaran penanganan Covid-19 pada 2023 di APBN akan difokuskan untuk menghadapi tantangan gejolak inflasi, krisis pangan, energi, utang dan perubahan iklim. Alokasi anggaran 2023 diharapkan lebih tepat sasaran dan transparan.

"Karena aspek yang diharapkan publik adalah keberlanjutan apalagi di 2024 terjadi pergeseran politik, ini pasti akan berpengaruh," kata Trubus. 

Menurutnya, Pemerintah perlu bersiap dan bersiaga untuk kemungkinan ada pandemi lain. Seperti yang dilakukan KPCPEN, contoh sukses bagaimana pemerintah mengelola kesehatan dan perekonomian. Dalam hal ini kebijakan yang ditetapkan pemerintah lebih harus pada tataran bagaimana publik itu mempunyai ketahanan kesehatan yang berkesinambungan. 

"Kalau sehat ekonomi jalan," jelas Trubus. 

Sementara itu, Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menerangkan kebijakan gas dan rem yang ditempuh pemerintah adalah suatu keharusan ketika pandemi melanda. Sudah menjadi kewajaran bagi pemerintah untuk menyeimbangkan antara penanganan pandemi dan menjaga perekonomian.

"Memang saat covid-19 masih awal-awal, tahun pertama, memang sudah sewajarnya bahwa melakukan kebijakan yang mengerem atau mengegas. Memang sudah sewajarnya untuk memitigasi , dan meminimalisir dampaknya, bagaimana supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk terhadap perekonomian," ujarnya. 

Menurut Heri, keberhasilan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi juga sangat ditentukan oleh perilaku masyarakat. Ia melihat peran serta masyarakat di dalamnya yakni kesadaran untuk menghadapi dan menyikapi pandemi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

"Sehingga kalau diklaim seperti sekarang ini ya memang dari program yang dijalankan kemudian juga jangan lupa bahwa hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepedulian masyarakat yang sudah semakin aware (sadar), sudah semakin bisa mengatasi bagaimana caranya bisa menyikapi," jelasnya. 

Disebutkan, saat ini masyarakat sudah lebih peduli terhadap kebersihan, kesehatan dan menyikapinya kalau ada yang kena positif Covid-19. Heri menegaskan keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi serta menjaga perekonomian tidak ambruk adalah buah dari kerja sama semua pihak. 

"Intinya ini kalau diklaim oleh satu pihak. Menurut saya ini lebih fair oleh semua pihak, masyarakat, pemerintah, dan semua," pungkasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement