TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan Ketum Airlangga Hartarto mesti memerintahkan seluruh kader partainya untuk aktif di media sosial. Hal itu ditempuh sebagai cara untuk mengenalkan Ketua Umum Partai Golkar itu sebagai calon presiden tahun 2024.
"Saya melihatnya sebagai langkah yang pas yang dilakukan oleh Airlangga," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengenai masukan Lodewijk kepada Ketum Airlangga, Senin (29/08/2022).
Menurutnya, dengan mendorong kader aktif di media sosial maka akan menguntungkan Airlangga. Baik sebagai Ketua Umum Partai Golkar maupun sebagai Menko Perekonomian. Dengan dua jabatan tersebut, Airlangga di salah satu sisi harus mengurus Golkar, di sisi lain harus mengurus negara terkait isu kenaikan BBM.
"Media sosial menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus dimainkan secara baik oleh para kader Golkar. Tujuannya untuk menaikkan elektabilitas Pak Airlangga dan juga untuk menaikkan elektabilitas Golkar. Begitu juga untuk bisa saja meredam serangan-serangan dari lawan politik yang ingin nanti kritik terkait dengan kenaikan harga BBM," tegas Ujang.
Ujang memberikan beberapa catatan terkait pentingnya pemanfaatan media sosial. Kata dia, keaktifan di media sosial akan membuahkan hasil ketika dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Artinya, penggunaan media sosial juga tidak sporadis.
"Harus dilihat juga apa pesannya, siapa pengisi kontennya, lalu siapa saja segmentasinya. Walaupun masing-masing pribadi, tetapi kan isunya harus sama, tidak boleh beda. Oleh karena itu harus di-setting betul, didesain betul media sosial itu dengan cara-cara yang baik, dengan konten-konten yang positif," ujarnya.
Ujang menambahkan, saat ini media sosial tidak bisa dihindari. Oleh karenanya, harus dimanfaatkan untuk berbagai hal positif. Bukan sebaliknya, untuk hal-hal negatif seperti menebar hoax, memecah belah masyarakat, tetapi untuk bersosialisasi, berkampanye.
Singkat Padat, Sampai Tujuan
Sementara itu, Pengamat Media Sosial dari Komunikonten Hariqo Satria menyatakan saluran media sosial harus digunakan para politisi untuk mengkomunikasikan program mereka dan menepati janji kampanye. Konten yang dihasilkan tentunya harus informatif dan seturut selera penggunanya.
"Kaitan dengan pejabat publik lewat sosial media dia memberikan informasi dan menjawab semua janji-janji. Namun yang itu agak kurang, ya keberanian dari pejabat menunjukkan janji saya ini dan ini lho sudah dipenuhi. Dari situ bisa muncul keterbukaan, termasuk memberi informasi juga jika ada kendala-kendala," kata dia.
Disebutkan, konten yang ditampilkan para elit politik harus informatif dan kekinian. Disebutkan bagaimana dalam lima tahun terakhir trend itu vide. Kemudian belakangan masyarakat bergeser dengan menyukai konten yang mendalam dengan mencari podcast yang berkualitas.
Konten video yang diminati juga singkat padat, satu video satu pesan, dan dilengkapi tautan ke laporan kinerja maupun aktivitas politisi tersebut.
Ditekankan pula keberadaan sosial media harus menjadi jembatan bagi politisi dan konstituennya. Bukan sekedar pamer citra diri untuk menggalang suara. Ia mengibaratkan visi misi calon pemimpin dengan kekurangan dan kelebihannya dngan film action.
"Superhero saja bisa kalah, namun akhirnya menang karena benar," demikian Hariqo Satria. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Irfan Anshori |
| Publisher | : Sofyan Saqi Futaki |
