Peristiwa Nasional

Ketua MPR RI: PPHN Dihadirkan Melalui Konvensi Ketatanegaraan Sudah Tepat

Kamis, 04 Agustus 2022 - 21:07 | 48.46k
Ketua MPR RI: PPHN Dihadirkan Melalui Konvensi Ketatanegaraan Sudah Tepat
Bambang Soesatyo saat berbicara di Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Komplek MPR RI, Jakarta, Kamis (4/8/22). (foto: dok MPR RI)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan hakikat konvensi ketatanegaraan tergambar pada bagian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum dilakukan perubahan (amendemen). Dinarasikan bahwa, 'Undang-Undang Dasar suatu negara, ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-Undang Dasar itu, berlaku juga hukum yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.'

Dalam konsepsi negara demokrasi, penerapan konvensi ketatanegaraan merupakan hal yang lazim. Konvensi ketatanegaraan hadir sebagai rujukan hukum yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara, untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan, atau hukum adat ketatanegaraan, serta mengisi kekosongan hukum formil yang baku.

"Di Indonesia, contoh konvensi ketatanegaraan adalah Pidato Tahunan Presiden setiap tanggal 16 Agustus, yang tidak diatur dalam Konstitusi, namun tetap dilakukan sejak zaman Orde Baru. Setelah menjadi konvensi, tradisi tersebut akhirnya diformalkan dalam Undang-Undang MD3. Demikian pula Sidang Tahunan MPR RI, yang penyelenggaraannya tidak diatur oleh konstitusi dan tidak diamanatkan undang-undang, namun mengingat urgensinya dapat diterima, dan menjadi konsensus bersama segenap lembaga negara, maka akhirnya menjadi konvensi ketatanegaraan," ujar Bamsoet saat membuka Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tentang Sidang Tahunan MPR RI sebagai Konvensi Ketatanegaraan, di Komplek MPR RI, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Turut hadir Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan dan Yandri Susanto serta Ketua Umum Bakohumas sekaligus Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, hingga kini Sidang Tahunan MPR RI telah menjadi konvensi ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik. Dalam dinamikanya, ada harapan agar Sidang Tahunan MPR dapat diselenggarakan sesuai gagasan awal yang mendasarinya, yaitu memfasilitasi setiap lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerjanya, dalam sebuah forum resmi nasional yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan disampaikan oleh masing-masing lembaga negara secara langsung.

"Sesuai hasil rapat konsultasi pimpinan MPR RI dengan berbagai pimpinan lembaga negara seperti DPD RI, MA, MK, BPK, dan KY yang dilakukan pada tahun 2020 lalu, disepakati bahwa Sidang Tahunan MPR RI akan memfasilitasi para pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun terakhir kepada rakyat. Namun kesepakatan tersebut belum dapat terealisasi karena berbagai hal, salah satunya karena pandemi Covid-19. Mudah-mudahan pada tahun mendatang bisa terlaksana," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, munculnya gagasan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam bentuk hukum Ketetapan MPR, melalui mekanisme konvensi ketatanegaraan dan tanpa melalui perubahan konstitusi, membutuhkan kesepahaman dan konsensus bersama diantara delapan lembaga negara. Yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY, dan lembaga Kepresidenan. 

"Secara prinsip, seluruh fraksi dan kelompok DPD di MPR RI telah memiliki kesamaan pandangan tentang pentingnya menghadirkan PPHN sebagai road map pembangunan bangsa. Sehingga tidak ada proyek mangkrak, hanya karena adanya perbedaan orientasi dan visi pembangunan dari pemerintah yang sedang berkuasa," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, PPHN yang menjadi acuan pembangunan jangka panjang, di samping harus memiliki kekuatan mengikat, juga harus memiliki kedudukan legalitas yang tepat. Di satu sisi, tidak dalam bentuk undang-undang yang mudah digugat melalui judicial review ke MK, atau 'diterpedo' dengan PERPPU. Di sisi lain, tidak juga dalam bentuk pasal-pasal konstitusi yang akan sulit dilakukan perubahan, mengingat PPHN harus mampu menangkap dinamika zaman.

"Artinya, bentuk hukum yang paling ideal adalah diatur dalam Ketetapan MPR, dengan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945. Namun melihat dinamika politik yang berkembang, perubahan terbatas UUD tersebut sulit untuk direalisasikan pada tahun ini, sehingga menghadirkan PPHN dalam bentuk hukum Ketetapan MPR melalui konvensi ketatanegaraan menjadi langkah terobososan yang rasional," pungkas Bamsoet. (*)

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.



Publisher : Lucky Setyo Hendrawan

EKORAN

TERBARU

  • Presiden RI Jokowi: Reshuffle Kabinet Sangat Mungkin Dilakukan
    Presiden RI Jokowi: Reshuffle Kabinet Sangat Mungkin Dilakukan
    18/08/2022 - 09:30
  • Kerja Luar Biasa Kamaruddin Simanjuntak di Kasus Ferdy Sambo
    Kerja Luar Biasa Kamaruddin Simanjuntak di Kasus Ferdy Sambo
    18/08/2022 - 08:14
  • Lagi, Ledakan Besar Merobek Ketenangan Kabul Afghanistan kala Shalat Mahgrib
    Lagi, Ledakan Besar Merobek Ketenangan Kabul Afghanistan kala Shalat Mahgrib
    18/08/2022 - 07:37
  • Steak Hotel by HOLYCOW! Buka Konsep Meat Shop di Trans Icon Surabaya 
    Steak Hotel by HOLYCOW! Buka Konsep Meat Shop di Trans Icon Surabaya 
    18/08/2022 - 06:01
  • Indonesia Tuan Rumah, Lambang Resmi Piala Dunia U-20 Diluncurkan
    Indonesia Tuan Rumah, Lambang Resmi Piala Dunia U-20 Diluncurkan
    18/08/2022 - 05:42

TIMES TV

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

10/11/2021 - 09:39

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

iGuides

  • Tawarkan Konsep Baru, Saygon Hotel and Cottage Terekomendasi Iguides 5 Star
    20/03/2022 - 18:00
  • Skipjack, Kuliner Seafood Murah Rasa Bintang Lima, iGuides Recommended!
    Skipjack, Kuliner Seafood Murah Rasa Bintang Lima, iGuides Recommended!
    28/01/2022 - 10:38
  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05

KOPI TIMES

  • Tujuan Indonesia Merdeka
    Tujuan Indonesia Merdeka
    17/08/2022 - 18:17
  • Lingkaran Togog Membunuh Dursasana
    Lingkaran Togog Membunuh Dursasana
    17/08/2022 - 10:46
  • 17 (pitulasan) ke 77: Pitulungan, Pituduh, Pitutur
    17 (pitulasan) ke 77: Pitulungan, Pituduh, Pitutur
    17/08/2022 - 05:33
  • Bangkit Lebih Kuat dalam Mengisi Kemerdekaan
    Bangkit Lebih Kuat dalam Mengisi Kemerdekaan
    17/08/2022 - 04:02
  • Gus Men & Pelaksanaan Haji Paripurna Pasca Corona
    Gus Men & Pelaksanaan Haji Paripurna Pasca Corona
    16/08/2022 - 07:32
  • Perlukah 'Motif' dalam Kasus Irjen Ferdy Sambo?
    Perlukah 'Motif' dalam Kasus Irjen Ferdy Sambo?
    15/08/2022 - 17:14
  • Retrospeksi 77 tahun Kemerdekaan di Sektor Pendidikan
    Retrospeksi 77 tahun Kemerdekaan di Sektor Pendidikan
    15/08/2022 - 16:11
  • KKN di Perguruan Tinggi: Sebuah Pengabdian atau Sekadar Penggugur Kewajiban?
    KKN di Perguruan Tinggi: Sebuah Pengabdian atau Sekadar Penggugur Kewajiban?
    15/08/2022 - 15:29

KULINER

  • Steak Hotel by HOLYCOW! Buka Konsep Meat Shop di Trans Icon Surabaya 
    Steak Hotel by HOLYCOW! Buka Konsep Meat Shop di Trans Icon Surabaya 
    18/08/2022 - 06:01
  • Pepes Ayam Kemangi, Olahan Tak Biasa yang Bikin Kangen 
    Pepes Ayam Kemangi, Olahan Tak Biasa yang Bikin Kangen 
    17/08/2022 - 00:47
  • Ragam Kue Beras, Makanan Khas Korea yang Sering Muncul di Drakor
    Ragam Kue Beras, Makanan Khas Korea yang Sering Muncul di Drakor
    16/08/2022 - 10:07
  • Bola-Bola Nasi Keju, Menu Bekal Enak Pasti Kenyang
    Bola-Bola Nasi Keju, Menu Bekal Enak Pasti Kenyang
    16/08/2022 - 05:00
  • Bola-Bola Nasi Keju, Menu Bekal Enak Pasti Kenyang
    Bola-Bola Nasi Keju, Menu Bekal Enak Pasti Kenyang
    16/08/2022 - 05:00