TIMESINDONESIA, BANDUNG – Kesertaan keluarga berencana (KB) memiliki hubungan dengan upaya pencegahan stunting. Ini tidak lepas dari tujuan KB untuk mengatur kehamilan pasangan usia subur (PUS), di antaranya mencegah kehamilan pada usia terlalu muda dan jarak kehamilan terlalu dekat. Pengaturan jarak ini berperan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan memastikan ketercukupan gizi anak.
“Program KB fokus pada kesehatan reproduksi perempuan. Seorang ibu disarankan untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilannya dengan baik. Dengan begitu, anak yang dikandung dan dilahirkan pun sehat dan menjauhkan risiko stunting,” ungkap anggota Komisi IX DPR RI Nurhayati Effendi dalam sosialisasi percepatan penurunan stunting, Rabu 27 Juli 2022.
Nurhayati menuturkan, prevalensi stunting di Indonesia saat ini masih tinggi. Merujuk pada hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting nasional mencapai 24,4 persen atau hampir seperempat anak Indonesia menderita stunting.
Adapun Jawa Barat tercatat lebih tinggi dari nasional, sebesar 24,5 persen. Kabupaten Garut malah jauh lebih tinggi dari data nasional maupun Jawa Barat. Dengan prevalensi mencapai 35,2 persen, Garut tercatat menjadi kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Jawa Barat.
“Apakah KB bisa mencegah kemunculan stunting baru? Tentu saja bisa. Syaratnya, kita semua harus bergerak bersama. Sangat penting memberikan informasi kepada ibu, karena memberikan informasi atau mendidik perempuan itu bisa membuat satu generasi terdidik. Peran kita semua untuk dapat menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, juga bisa meningkatkan kualitas generasi depan kita salah satunya dengan KB dan mencegah stunting,” tandas Nurhayati.
Di bagian lain, legslator dari Dapil Jabar XI ini mengungkapkan, pencegahan stunting sangat penting untuk meraih bonus demografi Indonesia. Bonus demografi yang berarti populasi penduduk produktif jauh lebih banyak ketimbang penduduk tidak produktif perlu ditopang sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Tanpa SDM berkualitas, bukan tidak mungkin bonus demografi malah menjadi bencana atau malapetaka demografi.
“Bonus demografi tidak akan dapat dinikmati jika penduduk usia produktif yang diharapkan mendongkrak kemakmuran justru dalam kondisi yang tidak maksimal. Usia produktif yang tidak berkualitas tidak akan mampu bersaing dengan generasi usia produktif bangsa lain. Karena itu, penting bagi kita untuk bersama-sama mencegah stunting. Stunting sangat memengaruhi masa depan anak dan dalam skala lebih luas memengaruhi masa depan bangsa,” jelas Nurhayati.
“Seluruh elemen bangsa mempunyai kepentingan mewujudkan Indonesia bebas stunting, sehingga semua harus berperan. Kami menekankan pentingnya mencegah bayi lahir stunting demi masa depan bangsa yang berkualitas. Sejak sekarang perlu dipersiapkan generasi muda yang siap berdaya saing, unggul, yang akan menjadi suksesor untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” Nurhayati menambahkan.
Di tempat yang sama, Koordinator Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Angela Sri Melani mengungkapkan, pencegahan stunting memerlukan penguatan peran masyarakat secara kolektif.
Untuk mendorong peran masyarakat ini, Angela mengungkap bahwa BKKBN telah merekrut Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berasal dari unsur masyarakat.
“TPK ini merupakan kader masyarakat, terdiri atas kader PKK, kader KB, dan bidan atau tenaga kesehatan lainnya. TPK bertugas memberikan pendampingan langsung kepada keluarga berisiko stunting, seperti remaja dan calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita. Ini upaya kita untuk mencegah stunting dari hulu,” papar Angela. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Advertisement
| Editor | : Irfan Anshori |
| Publisher | : Ahmad Rizki Mubarok |
