Kasus ACT, PKB: Jangan Main-main dengan Dana Umat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan kasus dugaan penyelewengan pengelolaan dana umat yang dilakukan oleh Aksi Tanggap Cepat (ACT), sebuah Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan.

Seperti ramai diberitakan, ACT belakangan tengah menjadi perbincangan publik terkait dugaan penyelewengan dana umat yang dikelolanya sejak 2005 silam. Isu itu mencuat setelah diberitakan di salah satu media nasional pada Sabtu, (2/6/2022) lalu, setelah pendiri sekaligus pimpinan ACT, Ahyuddin, mengundurkan diri pada Januari lalu.

Ketua DPP PKB, Ahmad Iman Sukri, mengatakan, sebagai lembaga pengelola dana yang diperuntukkan masyarakat umum terutama dalam penanggulangan bencana, semestinya ACT berhati-hati dalam penggunaan dana yang dikumpulkan dari para donatur tersebut.

"Dari awal pengumpulan, pengelolaan hingga penggunaan dana itu seyogyanya ACT menghitung betul agar pemanfaatan dana tersebut dirasakan oleh masyarakat yang sangat membutuhkan," ujarnya Iman.

Pihaknya juga menyesalkan kabar tingginya gaji para pejabat ACT yang ditaksir tembus Rp250 juta perbulan. Menurutnya, sebagai lembaga sosial ACT seharusnya lebih mengedapankan kebutuhan masyarakat dengan memperbanyak bantuan bagi yang terdampak bencana. Bukan sebaliknya memanjakan para Pejabatnya dengan gaji fantastis dan fasilitas mewah.

"Sebagai lembaga sosial terlalu berlebihan gaji para Pejabatnya mencapai ratusan juta per bulan. Jika lembaga tersebut dibangun untuk membantu sosial-kemanusiaan, mestinya memperbanyak bantuan kepada masayrakat terutama yang terdampak bencana," tegasnya.

Ia pun mengimbau kepada lembaga serupa agar lebih berhati-hati dalam menggunakan dana yang dikumpulkan dari para Dermawan untuk bantuan kemanusiaan.

"Kami berharap semua lembaga sosial serupa agar lebih berhati-hati dalam mengelola dana umat. Jangan sampai bantuan sosial yang menjadi misi lembaga sejenis ACT ini hanya menjadi simbol belaka dan hanya untuk memencing para donatur. Karena sumbangan itu merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh Pengelola untuk sebanyak-banyaknya membantu masyarakat," pungkas Iman. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement