Akhiri Polemik Batas Wilayah, Pemkot Cirebon dan Pemkab Cirebon Teken Kerjasama

TIMESINDONESIA, CIREBON – Pemerintah Kota Cirebon (Pemkot Cirebon) dan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Pemkab Cirebon) akhirnya sepakat mengakhiri polemik batas wilayah.

Keduanya menandatangani perjanjian kerjasama terkait wilayah perbatasan, guna melayani seluruh masyarakat, khususnya yang ada di wilayah perbatasan tersebut.

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama sendiri dilakukan langsung oleh Bupati Cirebon, H. Imron yang didampingi Wakil Bupati, Hj. Wahyu Tjiptaningsih dan Wali Kota Cirebon, H. Nashrudin Azis yang didampingi Wakil Wali Kota, Hj. Eti Herawati di Pendopo Bupati Cirebon, Rabu (6/7/2022). 

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon, Yadi Wikarsa menyampaikan, pemerintah daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki.

"Atas dasar itu, kedua pemerintah sepakat sesuai dengan visi dan misinya, memandang perlu untuk melakukan kerja sama yang saling menunjang dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi program dan kegiatan atas rencana kerja sama termaksud, telah dilaksanakan pembahasan oleh masing-masing Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)," ujar Yadi.  

Dijelaskan Yadi, masing-masing daerah telah bersinergi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. 

"Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam sinergitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Serta tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah," tambah Yadi. 

Terkait ruang lingkup kerjasama, Yadi menyebut ada beberapa poin. Selain pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar lainnya juga akan segera dibahas oleh TKKSD.

Sementara itu, Bupati Cirebon menyambut baik kerja sama yang telah dilakukan ini. Dirinya berharap, masyarakat yang ada di perbatasan tidak lagi kebingungan saat ingin mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah

"Selama ini, yang menjadi permasalahan di wilayah perbatasan adalah soal layanan yang diterima oleh warganya. Mereka bingung, karena lokasinya misalnya dekat ke kota tapi secara administrasi wilayahnya masuk kabupaten. Dengan kerjasama ini, kita berharap warga tidak lagi kesulitan," ujar Imron.

Hal senada diungkapkan Walikota Cirebon, H. Nashrudin Azis, dirinya berterimakasih dan mengapresiasi tim penyelesaian persoalan batas wilayah, baik tim dari Pemda Kota Cirebon maupun Pemda Kabupaten Cirebon. 

"Tim ini sudah sangat bekerja keras menuntaskan persoalan penegasan batas wilayah," kata Azis.

Ia menambahkan, kesepakatan bersama antar Pemda baru bisa terlaksana saat ini. Bukan karena terlambat ataupun lama dalam merampungkan pembahasan kesepakatan tersebut.

"Tetapi sebagai penyelenggara pemerintahan kita perlu sangat hati-hati dalam memutuskan kebijakan, dalam hal ini kesepakatan bersama," ungkap Azis.

Menurut Azis, adapun ruang lingkup kesepakatan bersama antara Pemkota Cirebon dan Pemkab Cirebon meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Termasuk, lanjut Azis, lingkup sosial, tenaga kerja, pertanahan, komunikasi, informatika dan statistik, pengembangan kebudayaan dan pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan dan olah raga, promosi dan pengembangan usaha mikro kecil menengah, industri, perdagangan dan investasi.

Begitupun pada lingkup pertanian, peternakan, perikanan, kelautan dan ketahanan pangan, tata ruang, batas wilayah dan infrastruktur, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, perhubungan, dan bidang lain yang disepakati bersama antara Pemkot Cirebon dan Pemkab Cirebon sesuai kebutuhan para pihak. "Target kami jelas untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Prinsipnya saya dan Pak Bupati semangatnya sama," kata Azis.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement