Harga TBS Anjlok, Mukhtarudin Dorong Pemerintah Pangkas Pungutan Ekspor

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mendesak pemerintah untuk meninjau ulang terkait berbagai kebijakan pungutan yang memberatkan eksportir Crude Palm Oil (CPO) atau minyak sawit mentah.

Mukhtarudin mengatakan, pungutan tersebut sangat memberatkan buntut dari kebijakan pungutan ekspor yang tinggi membuat eksportir tidak mendapat margin yang menarik. 

"Jadi perlu dikalkulasi ulang kebijakan tersebut agar ekspor CPO kembali bergairah sehingga menguntungkan buat rakyat dan negara. Ingat penurunan ekspor CPO kita sangat tajam turunnya, dalam bulan mei ekspor komoditas unggulan (sawit) hanya 284,6 USD dan stok CPO kita 6 jutaan metrik ton," terang Mukhtarudin kepada TIMES Indonesia, Selasa (28/6/2022).

Stok CPO, disebutkan Anggota Fraksi Partai Golkar DPR sangat melimpah. Hal ini yang kemudian turut memicu harga tandan buah segar (TBS) turun tajam sudah dibawah Rp 1000 dan cenderung turun terus. Bahkan, berdasarkan laporan yang diterimanya banyak pabrik kelapa sawit (PKS) yang tutup tidak lagi menerima TBS dari kebun rakyat.

Akibatnya, petani sawit yang mengalami kebangkrutan massal dan semakin melarat. Informasi yang diterima Mukhtarudin dari Gapki, saat ini sudah ada sekitar 70-an Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang sudah tidak terima TBS rakyat.

"Jadi ini perlu perhatian pemerintah secepatnya," kata Anggota Badan Anggaran DPR RI itu.

Ia menjelaskan tidak menariknya ekspor CPO belakangan disebabkan karena tingginya pungutan-pungutan. Legislator asal Kalimantan Tengah ini menyatakan  harga CPO global sekitar US$ 1,38 (Rp20 ribu/kg).

Namun untuk menjual ke luar negeri kena pungutan ekspor (BPDPKS) sebesar US$ 200/Kg, lalu kena lagi pajak ekspor US$ 288/Kg dan ditambah lagi flush out US$ 200/kg.

"Total pajak pungutan US$ 688/kg (Rp11 ribu/kg). Setara 55% dari harga CPO global," bener Mukhtarudin.

Dampak tingginya pungutan ini, kata Mukhtarudin, ekspor CPO kita tidak feasible dan akibatnya ekspor CPO kita turun tajam. Pada Mei 2022, komoditas utama ekspor Indonesia Minyak Kelapa Sawit mengalami Penurunan terdalam, sebesar -87,72 persen atau setara
dengan US$ 2,03 miliar.

Oleh karena itu, Mukhtarudin meminta pemerintah agar mengajak stakeholder untuk duduk bersama mencari win-win solution. Paling tidak, pemerintah harus mencari cara untuk menaikkan kembali harga TBS pada angka atau kisaran Rp 3000/Kg.

"Pungutan-pungutan dan pajak ekspor ini harus dihitung ulang dengan besaran yang pantas dan tidak berdampak merugikan rakyat, sehingga ekspor kembali bergairah dan bangkit, harga CPO kembali terdongkrak menjadi Rp10 ribu/Kg. Dampaknya maka harga TBS bisa menjadi Rp 3.000/kg dan petani sejahtera," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement