PKB Majalengka Fasilitasi Pembuatan Legalitas Fomal Yayasan dan Lembaga

TIMESINDONESIA, MAJALENGKA – Untuk mempermudah Lembaga dan Yayasan, dalam menyerap program  dari Pemerintah, Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, ikut memfasilitasi kelengkapan legalitas formal Yayasan dan Lembaga. 

Ketua DPC PKB Kombes Pol (P) Juhana Zulfan mengatakan dalam tahap awal ini, DPC PKB telah membantu 35 Yayasan Dan Lembaga untuk mendapatkan legalitas formal. 

"Setelah dilengkapi legalitas formalnya, yayasan dan lembaga ini akan lebih mudah dalam menyerap program dari pemerintah," ujarnya dalam rilis yang diterima, Minggu (26/6/2022)

‎Juhana menambahkan, sebagai contoh, seperti program pemberdayaan pesantren, BOP, bantuan sosial, fasilitas pesantren dan bantuan lainnya yang sumbernya dari pemerintah akan lebih mudah diserap ketika sudah berbadan hukum.

"Upaya ini dilakukan dalam rangka menyambut, terbentuknya UU Nomer 18 Tahun 2009 Tentang Pesantren," ungkapnya. 

Terbentuknya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Perda Majalengka tentang pesantren, masih kata Ketua PKB Majalengka, sekaligus sebagai bukti bahwa PKB konsen dalam membantu masyarakat dakam mengembangkan dunia pendidikan. 

Dalam catatannya, cukup banyak lembaga yang secara fakta di lapangan melakukan pendampingan pendidikan namun belum terakui secara sah oleh negara.

"Oleh karena itu PKB ikut memfasilitasi terakuinya yayasan dan lembaga," ucapnya. 

Upaya ini akan terus dilakukan, karena kuota pendamping dalam pembuatan legalitas formal mencapai ratusan. Serta terbuka bagi umum dan bukan hanya Yayasan dan lembaga pendidikan saja. Melainkan Yayasan dan Lembaga Seni, sosial, DPC PKB siap membantu. 

"Kita menyiapkan kuota ratusan akta notaris. Semoga adanya program ini bisa membantu masyarakat." tambahnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement