Sosialisasi Empat Pilar MPR, HNW: Peristiwa Lepasnya Sipadan-Ligitan jangan Terulang

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyatakan Sosialisasi Empat Pilar MPR perlu terus dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode.

Politisi yang akrab disapa HNW ini mengatakan, mengenang Kalimantan Utara, ia teringat pada masa lalu bangsa Indonesia memiliki dua pulau yang bernama Sipadan dan Ligitan. Pulau tersebut keberadaannya tidak jauh dari Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pulau tersebut rupanya juga diklaim oleh Malaysia sehingga terjadi sengketa. Pria asal Klaten, Jawa Tengah, tersebut sedih saat pengadilan internasional memenangkan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan.

“Di tahun 2003, akhirnya kita kehilangan Sipadan dan Ligitan," ujarnya. Hilangnya Sipadan dan Ligitan menurutnya harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia. “Ada pelajaran yang menyentuh agar kita untuk terus mencintai Indonesia," ujarnya saat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Tarakan, Kalimantan Utara, Jumat (24/6/2022).

Hal demikian disebut oleh HNW penting agar wilayah Indonesia tetap utuh. “Kita tidak bisa membiarkan sejengkal tanah pun lepas dari Indonesia," tegasnya.

Peristiwa lepasnya Sipadan dan Ligitan diakui bisa terjadi kembali. Menjaga keutuhan wilayah NKRI merupakan salah satu tantangan bangsa ini. Potensi lepasnya pulau-pulau yang ada karena diklaim oleh bangsa lain bisa terulang, buktinya mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim Kepulauan Riau milik Malaysia. “Hal demikian tak boleh dibiarkan, Kepulauan Riau adalah bagian dari NKRI," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bangsa ini harus mempertahankan Kepulauan Riau tetap milik Indonesia. Diungkapkan, dari sejarah yang ada, sultan-sultan Riau banyak memberi kontribusi bagi berdirinya NKRI. Sumbangan dan bantuan uang yang tidak sedikit telah diberikan kepada republik ini.

Untuk membela keutuhan wilayah NKRI disebut banyak dilakukan dengan berbagai macam cara. “Dengan sosialisasi ini kita segarkan nilai-nilai kebangsaan," tuturnya.

Untuk itulah acara seperti ini sangat penting untuk dilakukan. HNW mengatakan, bila tidak ada sosialisasi, bangsa akan semakin asing dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam kesempatan tersebut HNW mendengar pemaparan dari Walikota Tarakan Effendi Djuprianto bahwa di Tarakan ada keberagaman penduduk. Di Tarakan disebut oleh walikota ada berbagai macam etnis, suku, dan bahasa masing-masing.

Menanggapi hal yang demikian, HNW membenarkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragam. Saat hendak menyusun dasar negara, Panitia 9 yang dibentuk pun juga terdiri dari perwakilan yang memiliki latar yang beragam suku, agama, ormas, dan aliran kebangsaan. Meski demikian keberagaman itu tidak membuat konflik atau deadlock dalam mengambil keputusan. “Keberagaman yang ada justru membuat para pendiri bangsa bisa bersatu," tuturnya.

Nilai-nilai yang ditauladankan oleh pendiri bangsa, yang lebih mengedepankan persatuan, perlu disegarkan kembali apalagi dalam menghadapi tahun-tahun politik. Kerawanan di tahun politik bisa dicegah dengan cara mengingatkn kembali tujuan dan hakekat apa negara ini dilahirkan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement