Pemkab Mojokerto Terus Genjot Peran Ibu-ibu PKK untuk Turunkan Stunting

TIMESINDONESIA, MOJOKERTO – Pemerintah Kabupaten Mojokerto (Pemkab Mojokerto) terus menggalakkan penurunan angka stunting di wilayahnya.

Kali ini Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menegaskan kepada seluruh Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) pada lingkup desa yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan Gondang untuk menekan angka stunting dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.

"Pemerintah telah menginstruksikan adanya percepatan penurunan stunting. Kita perlu memiliki pemahaman yang sama terkait bagaimana cara penurunan stunting, sehingga kasus stunting di tahun 2024 nanti, bisa terbebas hingga 14 persen," ucap Ikfina, saat menyampaikan materi dalam agenda pelatihan peningkatan Kapasitas TP PKK se-Kecamatan, di ruang rapat Kecamatan Gondang, Jumat (24/6/2022). 

Menurut hasil survei dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) menunjukan bahwa angka stunting di wilayah Kabupaten Mojokerto sebesar 27,4 persen. Oleh karena itu, Ikfina mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah menargetkan Kabupaten Mojokerto di tahun 2024 angka stunting balita bisa turun sebesar 15,96 persen. 

"Pemerintah pusat sudah menargetkan kita pada dikahir tahun 2022, kita diminta angka penurunan stunting di wilayah kita sampai 22.557 balita, pada tahun 2023 akhir sebesar 18.789 balita, dan di tahun 2024 menurunkan hingga sampai 15.031 balita," ujarnya.

Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) indikator dalam menilai keluarga yang berisiko stunting. 

"Yang pertama yaitu keluarga Prasejahtera atau bisa dikatakan keluarga yang tidak punya sumber penghasilan tetap. Kedua Fasilitas lingkungan tidak sehat. Ketiga Pendidikan di bawah SLTP, dan yang terakhir push empat terlalu yaitu terlalu muda, terlalu tua, punya anak jaraknya kurang dari dua tahun, dan anak lebih dari tiga," bebernya.

Selain itu, dalam menurunkan stunting, Ikfina membeberkan, terdapat dua program pendekatan intervensi yakni Intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

"Terdapat dua jenis intervensi yakni Intervensi spesifik seperti berhubungan langsung dengan yang stunting, contohnya remaja, calon pengantin ,ibu hamil, dan balita dan selanjutnya Interevensi sensitif seperti yang tidak berhubungan langsung dengan stunting, yakni jamban, air bersih, dan rumah layak huni," ujarnya. 

Bupati Mojokerto juga mengimbau agar para TPPS di tingkat desa agar dapat mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelengaraan program penurunan stunting di Kabupaten Mojokerto.

"TPPS di tingkat desa dapat melaksanakan dengan memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di tingkat desa, memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko stunting dalam pendampingan, pelayanan dan rujukan stunting bagi kelompok, selain itu sasaran dalam percepatan penurunan stunting di tingkat desa, melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala, melaksanakan rembuk stunting di tingkat desa atau kelurahan dan melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement