Tingginya SILPA Masih Jadi Sorotan DPRD Kota Malang

TIMESINDONESIA, MALANG – DPRD Kota Malang melalui keenam fraksinya masih menyoroti soal tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Hal ini disampaikan pada saat rapat paripurna soal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 di gedung DPRD Kota Malang, Kamis (23/6/2022).

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan bahwa sejumlah fraksi memang kini masih menyoroti soal SILPA yang lagi-lagi masih dianggap tinggi sejak beberapa tahun kebelakang.

"Tingginya SILPA ini masih jadi sorotan kami. Seperti yang sudah disampaikan fraksi PDIP bahwa Pemkot Malang banyak melaksanakan program di akhir tahun anggaran dan itu menjadi perhatian semua. Kita tetap harapkan SILPA bisa ditekan dan serapan anggarannya bisa dirasakan oleh masyarakat," ujar Made, Kamis (23/6/2022).

Seperti yang diketahui, capaian SILPA 2021 dinilai memang masih tinggi, yakni sebesar Rp 484 miliar. Angka tersebut, masih berada di atas Rp 300 miliar meski turun dari tahun 2020 lalu yang mencapai Rp 567 miliar.

Dengan itu, DPRD Kota Malang tentu akan melihat satu persatu serapan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Malang guna mengetahui mana OPD yang serapannya masih rendah dan perlu ditingkatkan.

"Kendalanya apa, nah ini penting. Setelah ini akan kita bahas untuk 2023 supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama," katanya.

Menanggapi sorotan tersebut, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko menyebutkan, jika pandangan umum dari setiap fraksi ini akan menjadi bahan evaluasi Pemkot Malang kedepan, khususnya soal tingginya SILPA.

"Berkaitan dengan SILPA, perlu ada pencermatan terkait pembelanjaan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tapi secara keseluruhan ada kenaikan dibanding 2020," tuturnya.

Pria yang akrab disapa Bung Edi ini juga menyampaikan bahwa tidak hanya soal pelaksanaan anggaran saja yang perlu dibenahi. Akan tetapi, pembangunan yang ada di Kota Malang tentu juga perlu di evaluasi.

"Fraksi juga membahas tentang urgensi lain yang butuh pencermatan. Seperti kaitan pembangunan pasar, exit tol dan lainnya. Kami siapkan semua dan akan kami jelaskan ke DPRD melalui paripurna lanjutan," tandasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement