Sekjen PDI Perjuangan Ingatkan Pj Kepala Daerah Tak Terlibat Politik Praktis di Pemilu 2024

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan bagi para penjabat (Pj) kepala daerah yang akan bertugas, agar taat dengan peraturan perundangan-undangan. Termasuk, tidak terlibat langsung dalam kampanye politik pada Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Hasto menjawab pertanyaan awak media soal kekhawatiran adanya Pj kepala daerah digunakan untuk pemenangan capres-cawapres di sela-sela Rakernas II PDI Perjuangan, di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (22/6/2022).

"Itu kan sudah diatur dalam undang-undang, karena penjabat kepala daerah itu tidak boleh terlibat dalam kepentingan kebijakan politik praktis," ucap Hasto.

Hasto juga menyebut, bahwa dalam berpolitik harus percaya pada regulasi dan aturan yang sudah dibuat. Sehingga, ia menilai pentingnya pengadil dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Termasuk peran Kementerian Dalam Negeri hingga kelompok masyarakat.

"Nah ketika ada yang menyimpang harus ada wasit yang memberikan semprit, ada Menteri Dalam Negeri, ada kelompok sosial masyarakat yang mengawasi Pj kepala Dldaerah itu betul-betul bertindak untuk mempercepat kemajuan yang ada di daerahnya," tegas Hasto.

Hasto juga mengingatkan, bahwa Pj kepala daerag harus menunjukan tanggungjawabnya serta prestasi tanpa memikirkan elektoral di Pemilu 2024. "Mereka harus menunjukkan prestasi dimana mereka menjadi Pj tanpa hasil elektoral dan betul-betul berkomitmen bagi kemajuan wilayahnya," ujar Sekjen PDI Perjuangan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement