Pemerintahan MI-BO Sesuai Jalur yang Benar

TIMESINDONESIA, AMBON – Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anthon Lailosa menegaskan, Pemprov Maluku, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno (MI-BO), selama tiga tahun terakhir, sesuai jalur yang benar dan melampaui target.

"Selama 3 tahun pemerintahan MI-BO sesuai jalur yang benar. Banyak capaian indikator-indikator  pembangunan dan dampak sosial ekonominya. Banyak progres yang dicapai dalam pemerintahan MI-BO. Banyak juga rencana kita kedepan untuk membangun daerah ini kearah yang lebih baik,"kata Lailosa, saat diskusi publik dengan tema "Tiga Tahun Kinerja Pemerintah Daerah Maluku dibawah kepemimpinan MI-BO" di warung katong, Selasa (21/6/2022).

Selain Lailosa sebagai nara sumber, diskusi publik yang digagas Dinas Kominfo Provinsi Maluku itu juga melibatkan Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku, Hadi Basalamah, sebagai narasumber. Sementara pemandu dialog Publik, yakni Monica Seipala dari LPP TVRI dan Theis de Cock dari LPP RRI. Acara ini ditayangkan langsung oleh LPP TVRI dan RRI,

Lailosa mengatakan, langkah-langlah yang dilakukan MI-BO selama ini, yakni pelayanan dasar terus dilakukan.

"Bahkan, indikator pembangunan 3 tahun terakhir ini sudah melampaui target kita pada tahun 2024 mendatang akan tetap kita jalankan, sementara yang sedang berjalan kita percepat. Sedangkan, program ekonomi seperti program komuditas unggulan baik itu pengembangan industri kecil menengah dan program terkait pemerintahan juga stabilitas daerah bekerja sama strategis dengan yang punya wewenang kami akan dorong terus,"paparnya.

Dia memaparkan, meski pemerintahan MI-BO kurun waktu kurang lebih 3 tahun banyak kendala seperti gempa dan pandemi Covid-19. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.''Begitu juga dengan peningkatan  kualitas  di sektor pendidikan dan kesehatan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu,"jelasnya.

Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah mengatakan, pemerintahan MI-BO sangat inovatif dan banyak terobosan serta peningkatan kualitas birokrasi. "Sebelumnya Maluku tidak inovatif. Namun, ketika Maluku dipimpin MI-BO diakui Kemendagri kalau Maluku  ada peningkatan budaya inovatif,"jelasnya.

Begitu juga  pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2021, Provinsi Maluku berada pada urutan ke 29 dan masuk pada kategori inovatif (skor 32,66) di atas Provinsi DI Yogyakarta urutan 30 (skor 30,41) dan terdapat 4 Provinsi yang kurang Inovatif yaitu nomor 31, Provinsi Bali (skor27,02), nomor 32, Provinsi Sulawesi Tenggara (skor 25,26), 33 Provinsi Maluku Utara (skor 24,44) dan Provinsi Kalimantan Tengah (skor 15,69),"papar Basalamah.

Tak hanya itu, jelas dia, hasil penilaian Ombudsmen RI terkait penghargaan kepatuhan tingkat standar pelayanan publik 2021 Provinsi Maluku, berada pada peringkat ke 6 dengan skor (90,83) dari 34 Provinsi di Indonesia, setelah Bangka Belitung dengan skor (91,86), Bengkulu dengan skor (91,91), DKI Jakarta dengan skor (97,37), Kalimantan Barat dengan skor (97,37) dan Provinsi Riau sebagai peringkat 1 dengan skor (98,12). 

"Selain itu, di penghujung tahun 2021, Pemerintah Provinsi Maluku kembali mendapat pengakuan dalam hal tata kelola pemerintahan sebagai implementasi dari penerapan ISO (International Organization for Standardization) atau yang disebut juga dengan SNI (Standard National Indonesia),"paparnya.

 Bahkan, ingat dia, BPSDM dengan SNI-ISO 9001.2015 terkait sistem manajemen mutu, manajemen anti penyuapan SNI-ISO 21001.2018 terkait manajemen organisasi pendidikan. Dinas DPMPTSP juga memperoleh dua sertifikat SNI-ISO yakni 9001:2015 terkait sistem manajemen mutu dan SNI-ISO 37001:2016 terkait sistem manajemen anti penyuapan.

Kendati begitu, ingat dia, ada kendala bangun Maluku, karena letak geografis Maluku, adalah Kepulauan. Dia juga mengaku, bangun Maluku bukan hanya pemerintah provinsi, tapi butuh perhatian serius pemerintah pusat dan kabupaten/kota dan pihak lainya.

"Tapi kemiskinan turun 1, 69 persen. Padahal pemerintahan 10 tahun terakhir angka kemiskinan tidak turun. Ini angka dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jadi mari kita bergandengan tangan bangun Maluku," harapnya.

Apresiasi MI-BO

Sementara itu, sesi interaktif atau tanya jawab, Andi dari Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan  Nus Kewol, dari Desa Haria, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, mengapresiasi MI-BO bangun Maluku. Namun, Andi dan Nus berharap pengelolaan sumber daya alam seperti pengelolaan Migas Blok Masela dan pertambangan laun serta Maluku Lumbung Ikan Nasional dan Ambon New Port (LIN-ANP) direleasasikan.

Lailosa mengatakan, untuk Migas Blok Masela, Participating Interest (PI) 10 persen sudah menjadi milik Maluku, meski ada dinamika dari Provinsi lain dan pihak lain yang ingin mengelola Blok Migas terbesar di Asia Tenggara itu. Sementara PI 10 persen Blok Bula dan Non Bula  dalam tahap negosiasi."Kalau Blok Masela dalam proses. Kalau Blok Bula dan Non Bula kita berharap 2022 sudah jalan untuk pembangunan di Maluku,"terangnya.

Soal, LIN dan ANP, jelas dia, Kementerian Maritim dan Investasi dan Kementerian lain sudah mengundang pihaknya membahas rancangan peraturan Presiden. Sementara ANP, Kementerian Perhubungan sementara melakukan studi kelayakan dan Pembangunan diserahkan ke pihak investor.

"Kita hanya siapkan lahan untuk ANP. Kalau LIN sudah dikawal Kementerian dan lembaga untuk direleasasikan," bebernya.

Basalamah juga menambahkan, MI saat ini tengah bangun komunikasi dengan sejumlah investor menanamkan modalnya di Maluku. Dia juga mengaku, pihaknya telah melakukan beberapa kali  ekspor komuditas unggulan ke negara tujuan.

"Pak Gubernur Maluku sudah dua kali bertemu Menteri Pertanian untuk tanam Jagung dan Kedelai. Kita siapkan 10 ribu hektar. Kabupaten dan kota yang suap kita akan tanam Jagung dan Kedelai,"sebutnya.

MI-BO tidak Antikritik

Sementara itu, Lailosa dan Basalamah menegaskan, selama ini MI-BO tidak anti kritik. Namun, mereka berharap kritik yang disampaikan sesuai data dan fakta sehingga tidak menjadi opini liar dan menjadi istrik politik.

"MI-BO tidak anti kritik. Mari kita bersama bangun Maluku. Mari sampaikan masukan yang konstruktif. Jadi kita minta  masukan dan saran yang elegan," harap mereka. 

Basalamah berharap, semua elemen masyarakat memberikan kesempatan kepada MI-BO bekerja secara profesional karena Gubenrur dan Wagub dan perangkat Pemprov serta  kabupaten/kota. "Pemeritahan tidak sendiri. Butuh progres dan target. Seluruh elemen masyarakat di Maluku pemerintah, BUMN, masyarakat bersama-sama bangun Maluku kedepan lebih baik dari provinsi lain. Mari Bangun Maluku secara bersama-sama," ajaknya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement