Peristiwa Nasional

Anggota DPR RI Rahmad Handoyo Kritik Usulan Epidemiolog Agar PPKM Dihapus

Selasa, 21 Juni 2022 - 15:41 | 31.20k
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo - (FOTO: Dok Media Center DPR RI)
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo - (FOTO: Dok Media Center DPR RI)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo  mengingatkan semua pihak agar serius mewaspadai lonjakan kasus Covid-19. Menurutnya, kenaikan Covid-19  pada minggu terakhir ini menunjukkan bahwa sebenarnya Covid-19 masih sangat dinamis dan juga tidak bisa diprediksi.

"Pandemi masih berlangsung dan sulit ditebak kapan berakhir.  Dalam kondisi yang serba tak pasti ini, kita harus berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan, jangan  terlalu cepat menganggap Covid-19 sudah tidak ada atau tidak berbahaya lagi," kata dia dalam keterangannya, Selasa 21 Juni 2022.

Ia mengatakan anggapan Covid-19 sudah tidak ada adalah penilaian yang salah besar. Karena Covid-19 masih beresiko, khususnya bagi lansia. Dalam kondisi pandemi yang belum menentu ini, ia mendorong pemerintah agar mewanti-wanti masyarakat bahwa situasi dan kondisi perlu perhatian.

"Sekali lagi, pandemi masih dinamis sehingga lonjakan sangat memungkinkan terlebih minggu lalu ditemukan varian Omicron BA.4 dan BA.5. H. Kita tahu varian ini cepat menular meski gejala beratnya tidak seberat Omicron varian lainnya bukan berarti kita berleha-leha," beber Rahmad.

Politisi asal Boyolali Jawa Tengah ini mengaku cukup terusik dengan  pernyataan para epidemiolog yang menyarankan pemerintah agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut.

Apalagi diungkapkan saat ini sudah tidak darurat. Hal ini diungkapkan menyusul adanya peningkatan kasus harian Covid-19 beberapa pekan belakangan. "Saya tujukan kepada epidemiolog yang diajak diskusi oleh pemerintah beberapa waktu lalu, yang mengusulkan untuk PPKM dihapus, saya kritik keras ini," katanya.

Lebih jauh, Rahmad  mengatakan, ia justru menyangsikan etika komunikasi epidemolog tersebut dengan menyebut saat ini tak lagi darurat diberlakukan PPKM. Apalagi, melihat situasi saat ini yang dihadapkan dengan peningkatan kasus Covid-19.

"Saya kira para epidemolog juga harus lebih hati-hati terutama yang kemarin diajak diskusi soal rekomendasi PPKM untuk dihentikan atau diganti dengan yang lain," ujarnya.

Menurut Rahmad, pernyataan itu sedikit banyak akan menganggu psikologis masyarakat. Bisa saja masyarakat berpikir seolah-olah Covid-19 sudah tidak ada. Seolah-olah Covid-19 sudah bisa dikendalikan dengan baik dan tidak terjadi lonjakan.

Masih menurut Rahmad, pemerintah harus tetap meningkatkan vaksinasi,  karena secara nasional  masih dibawah standar WHO 70 persen untuk vaksin lengkap Dikatakan, pada bulan Juni ini, jumlah vaksinasi  belum sampai 63 persen. Termasuk capaian vaksin boster juga masih rendah 

*Kita harus kerja bersama sesama  dan secara terus menerus menggiatkan vaksinasi, serta tracing testing harus  agar bisa dideteksi dan meningkatkan surveillance sedini mungkin,”ujarnya.

Terakhir, Anggota DPR RI ini meyakini bahwa masyarakat dan pemerintah masih perlu mengencangkan protokol kesehatan. Bagaimanapun, meski ada pelonggaran dan penyesuaian di tempat umum tidak wajib memakai masker bukan berarti bebas tidak bermasker. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Ronny Wicaksono
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES