Presiden China Tandatangani Perintah Hukum Termasuk Soal Selat Taiwan, Mau Perang?

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Presiden China, Xi Jinping telah menandatangani perintah hukum yang memungkinkan percobaan operasi militer di luar perbatasan China di tengah meningkatnya ketegangan soal Selat Taiwan miliknya dan perairan internasional.

Dilansir The Guardian, Laporan media resmi pemerintah China yang diterbitkan minggu ini tidak terlalu detail, tetapi mengatakan bahwa Xi telah menandatangani perintah yang mengumumkan garis besar persidangan tentang "operasi militer selain perang". Dikatakan persidangannya akan dimulai pada hari Rabu depan.

Sebuah laporan berikutnya dari Global Times, sebuah tabloid nasionalistik yang didukung negara mengatakan, garis besar yang tidak dipublikasikan akan memberikan dasar hukum bagi Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) untuk menjaga kedaulatan nasional China, keamanan dan kepentingan pembangunan.

"Mereka juga akan mengizinkan misi militer di sekitar bantuan bencana, bantuan kemanusiaan dan pemeliharaan perdamaian," katanya.

"Perubahan hukum itu akan memungkinkan pasukan bisa mencegah efek limpahan dari ketidakstabilan regional yang mempengaruhi China, mengamankan rute transportasi vital untuk bahan-bahan strategis seperti minyak, atau melindungi investasi, proyek, serta personel luar negeri China," kata laporan itu.

Beberapa analis mengatakan langkah itu tampaknya meniru label Vladimir Putin tentang invasi Rusia ke Ukraina sebagai "operasi militer khusus".

Invasi Rusia telah menimbulkan ketakutan di Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai provinsi China yang tidak mengesampingkan "penyatuan kembali" dengan paksa. Taiwan sendiri secara resmi Republik Cina (Taiwan), mempertahankannya sebagai negara berdaulat.

Anggota partai Progresif Demokratik Taiwan, Chen Ou-po mengatakan, dia berharap China tidak akan menggunakan undang-undang baru untuk bertindak tanpa pandang bulu dan menyerang negara lain.

Blake Herzinger, seorang spesialis kebijakan pertahanan Indo-Pasifik, mengatakan bahwa dia cenderung menganggap perkembangan itu sebagai pendewasaan angkatan bersenjata daripada sesuatu yang sangat tidak menyenangkan.

"Menciptakan landasan kebijakan untuk partisipasi PLA yang lebih kuat dalam kebijakan luar negeri China mungkin berdampak pada pangkalan baru yang telah ditunjukkan beberapa orang (Kamboja, Solomon, dll). Tetapi PLA sudah memiliki kehadiran permanen di luar negeri dalam pengaturan pangkalan," katanya di Twitter.

"Saya lebih cenderung memikirkan ini dalam hal operasi stabilitas atau kegiatan lain yang terkait dengan investasi dan warga China di Pakistan dan di tempat lain," tambahnya.

Menteri pertahanan Australia, Richard Marles mengatakan kepada media, bahwa China sedang berusaha untuk membentuk dunia di sekitarnya dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

"Kepentingan nasional kami terletak pada penegasan konvensi PBB tentang hukum laut, kebebasan navigasi, kebebasan penerbangan di perairan internasional, di tempat-tempat seperti Laut Cina Selatan," katanya.

Pada hari Senin, pejabat kementerian luar negeri China mempertaruhkan klaim China atas Selat Taiwan, badan air yang memisahkan China dari pulau utama Taiwan.

Negara-negara asing dalam beberapa tahun terakhir telah berlayar dengan kapal perang melalui selat pada latihan kebebasan navigasi, memicu kemarahan Beijing.

Sebagian besar negara memiliki hubungan diplomatik formal dengan China dan bukan Taiwan, tetapi Taiwan memiliki perjanjian pertahanan utama dengan AS dan dukungan luas dari pemerintah dunia lainnya.

Pada hari Senin juru bicara kementerian luar negeri China, Wang Wenbin mengatakan, China memiliki kedaulatan, hak berdaulat dan yurisdiksi atas Selat Taiwan. Ia menuduh negara-negara lain yang menyebut perairan selat internasional membuat klaim palsu untuk menemukan dalih untuk memanipulasi masalah terkait dengan Taiwan dan mengancam kedaulatan dan keamanan China.

Juru bicara departemen luar negeri AS, Ned Price, mengatakan kepada Reuters bahwa selat itu adalah jalur air internasional dengan kebebasan laut lepas yang dijamin berdasarkan hukum internasional.

Dia mengulangi kekhawatiran AS tentang retorika agresif dan aktivitas koersif China mengenai Taiwan dan mengatakan AS akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan, dan itu termasuk transit melalui Selat Taiwan.

Juru bicara kementerian luar negeri Taiwan, Joanne Ou, menyebut posisi China sebagai "kekeliruan" dan mengatakan latihan kebebasan navigasi AS mendapat dukungan Taiwan.

Tong Zhao, seorang rekan senior di Carnegie Endowment for International Peace yang berbasis di Beijing mengatakan, aktivitas baru-baru ini oleh China telah menimbulkan kekhawatiran tentang persiapannya untuk melakukan kontrol atas Taiwan atau membatasi kebebasan bergerak pihak lain, tetapi terlalu dini untuk melompat ke kesimpulan.

Zhao mengatakan, China memutuskan untuk menantang Amerika Serikat sekarang menunjukkan tekad China yang lebih kuat untuk membela dan mempromosikan perspektifnya tentang masalah Taiwan, bahkan jika itu dapat membawa ketegangan yang lebih tinggi dengan AS.

Steve Tsang, dari Soas Institute mengatakan, perubahan bahasa mencerminkan pendekatan Sino-sentris yang semakin meningkat tentang cara berpikir dan bertindak pemerintah Xi. "Ini tidak baik untuk perdamaian dan keamanan di kawasan atau secara global," kata Tsang.

"Mungkin tidak banyak yang berubah dalam praktik, artinya kapal perang asing yang berlayar di perairan internasional ini akan dipantau tetapi tidak diganggu. Tetapi itu juga bisa menghasilkan pendekatan yang lebih agresif dengan kapal perang atau pesawat China yang mencoba memperingatkan kapal perang asing, kecuali yang terakhir mendapatkan izin sebelumnya dari otoritas China, yang hampir pasti tidak akan terjadi," ujar dia terkait keputusan Presiden China Xi Jinping. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement