Sekjen PDI Perjuangan Minta Kepala Daerah Urus Krisis Pangan, Hingga Perubahan Iklim

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari partai untuk peka dengan kondisi nasional serta global. 

Hasto Kristiyanto mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala dan Wakil Kepala Daerah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022). 

Kata dia, PDI Perjuangan tengah bersiap menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2021 yang dilaksanakan pada 2022. Rakernas yang akan diselenggarakan pada 21-23 Juni 2022 dilaksanakan pada tahun ini karena sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. 

"Di dalam perspektif global, kami melihat pandemi Covid-19 melibatkan perubahan menyeluruh dalam tatanan kehidupan umat manusia. Dampak belum selesai kemudian muncul perang Rusia-Ukraina, kita diingatkan oleh Bu Megawati bahwa ini merupakan hal yang harus disikapi dampaknya buat kita," kata Hasto dalam arahannya. 

Selain itu, lanjut Hasto, dunia juga sedang menghadapi perubahan iklim akibat pemanasan global, krisis pangan, dan pertarungan geopolitik. 

Politikus asal Yogyakarta ini mengingatkan kepada dan wakil kepala daerah untuk memahami kondisi tersebut, termasuk mengenai perang ekonomi dan dagang global. 

"Kemarin Bapak Presiden bertemu dengan Ibu Mega menegaskan bahwa ancaman krisis pangan ini ancaman serius. Beruntung Ketua Umum kita ini perempuan sehingga memiliki kepekaan terhadap itu," jelas Hasto. 

Hasto mengulas kembali bagaimana Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menginisiasi gerakan menanam sepuluh tanaman pengganti beras pada Maret 2020, hingga menginstruksikan seluruh struktur partai. 

"Bagaimana gerakan rakyat hidup sehat di tengah-tengah perang ekonomi yang menciptakan inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang menurun yang dihadapi ini, dan dunia menghadapi resesi ancaman," jelas dia. 

Hasto menerangkan kepala dan wakil kepala daerah tidak usah memikirkan kontestasi politik 2024. PDI Perjuangan, tegas dia, punya mekanisme tersendiri untuk menentukan hal tersebut sehingga mereka diminta fokus saja dengan program pemerintah di bawah Presiden RI Joko Widodo. 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement