Kopi TIMES

Kompensasi Pasien dan Pembiayaan Berbasis Nilai Pada JKN

Senin, 13 Juni 2022 - 15:28 | 38.92k
Kompensasi Pasien dan Pembiayaan Berbasis Nilai Pada JKN
Warsi Maryati, S.K.M., MPH, Dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Mahasiswa S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS.

TIMESINDONESIA, SURAKARTA – PADA 6 Januari 2022, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Inpres tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan program JKN, meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas, dan menjamin keberlangsungan program JKN. Secara tidak langsung melalui Inpres tersebut, pemerintah mendorong agar masyarakat segera mendaftar menjadi peserta program JKN serta bagi yang sudah terdaftar rutin membayar iuran. 

Penerbitan Inpres ini dilatarbelakangi defisit keuangan BPJS. Sejak awal diberlakukannya BPJS pada tahun 2014, sudah tercatat defisit sebesar Rp1,9 triliun. Defisit tersebut meningkat pada tahun berikutnya yaitu sebesar Rp9,4 triliun. Pada tahun 2016, defisit mengalami penurunan dengan adanya kebijakan penyesuaian iuran menjadi Rp6,5 triliun. 

Penyesuaian iuran ternyata belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah terdebut, faktanya pada tahun 2017 sampai 2019 defisit keuangan mencapai belasan triliun. 

Defisit keuangan BPJS sebenarnya terus menerus mengalami setelah tahun 2019 namun defisit ini tetap harus diantisipasi oleh BPJS mengingat target capaian kepesertaan juga masih kurang optimal. 

Sesuai RPJMN bahwa kepesertaan BPJS dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024 yaitu sebesar 98 persen. Sedangkan pada tahun 2022 ini ditagetkan jumlah peserta BPJS sebesar 245,14 juta (88,51 persen dari total penduduk Indonesia). 

Data kepesertaan per November 2021 menunjukkan jumlah peserta BPJS mencapai 229,51 juta dan sekitar 17 persennya merupakan peserta yang tidak aktif. Dalam rangka menjamin keberlangsungan program JKN memang harus ada upaya untuk menekan jumlah peserta tidak aktif dan meningkatkan kepsertaan baru. 

Pada instruksi presiden tersebut, terdapat dua poin utama kebijakan, yaitu peserta JKN dapat mengakses layanan kesehatan yang berkualitas dan melakukan evaluasi kebijakan serta upaya perbaikan pelaksanaan JKN. 

Kebijakan tersebut diimplementasikan dalam proses pelayanan administrasi publik pada 23 kementerian dan 7 lembaga negara dengan wajib menyertakan bukti kepesertaan BPJS Kesehatan. Sebagai contoh dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan ibadah haji. 

Seperti yang sudah disebutkan bahwa diterbitkan Inpres tersebut tidak hanya semata-mata mewajibkan masyarakat untuk aktif menjadi peserta BPJS kesehatan namun harus disertai upaya perbaikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Fakta yang saat ini terjadi, para peserta BPJS Kesehatan masih mengalami ketidakpastian pelayanan, penolakan, penundaan pelayanan kesehatan, serta proses administrasi yang rumit. 

Ada beberapa alternatif untuk mendorong fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas layanannya. 
Yang pertama, menerapkan kebijakan kompensasi kepada peserta atas ketidakpuasan, kerugian dan tidak terpenuhinya standar pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

Dengan demikian fasilitas pelayanan kesehatan akan berusaha untuk seoptimal mungkin menghindari kompensasi kepada pasien akibat ketidakpuasan ataupun kerugian yang dialaminya. Selain itu, kebijakan ini juga bermanfaat untuk memulihkan kerugian serta ketidakpuasan pasien atas pelayanan tidak berkualitas yang telah dialaminya sehingga dapat meningkatkan rasa keadilan pada peserta BPJS Kesehatan. 

Peserta BPJS Kesehatan juga akan merasa lebih percaya dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan karena memiliki jaminan ketika pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya tidak layak, tidak memuaskan ataupun tidak berjalan sebagaimana mestinya akan ada jalan yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kerugian yang dialaminya. 

Yang kedua, menerapkan sistem pembiayaan kesehatan berbasis nilai. Sistem pembiayaan berbasis nilai adalah sistem pengaturan biaya layanan kesehatan dan obat-obatan di mana penyedia layanan kesehatan dibayar berdasarkan kualitas perawatan daripada jumlah layanan kesehatan. 

Dengan demikian fasilitas pelayanan kesehatan akan berusaha seoptimal mungkin untuk menghasilkan outcome yang terbaik karena berpengaruh pada pendapatan yang akan diterimanya. 

Jika kompensasi lebih menjamin keadilan bagi peserta BPJS Kesehatan, maka kebijakan pembiayaan berbasis nilai ini lebih menjamin keadilan bagi fasilitas pelayanan kesehatan karena bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan kesehatan dengan outcome pasien yang lebih baik dan berkualitas akan mendapatkan klaim biaya yang lebih tinggi.

***

*) Oleh: Warsi Maryati, S.K.M., MPH, Dosen Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Mahasiswa S3 Ilmu Kesehatan Masyarakat UNS.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

**) Dapatkan update informasi pilihan setiap hari dari TIMES Indonesia dengan bergabung di Grup Telegram TI Update. Caranya, klik link ini dan join. Pastikan Anda telah menginstal aplikasi Telegram di HP.



Publisher : Rochmat Shobirin

EKORAN

TERBARU

  • Universitas Brawijaya Deklarasi Anti Radikalisme
    Universitas Brawijaya Deklarasi Anti Radikalisme
    30/06/2022 - 20:08
  • Wabah PMK Turunkan Perjualan Daging di Pasar Tradisional di Kabupaten Probolinggo 
    Wabah PMK Turunkan Perjualan Daging di Pasar Tradisional di Kabupaten Probolinggo 
    30/06/2022 - 20:02
  • Ketua MPR RI: Pemekaran Papua Bertujuan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
    Ketua MPR RI: Pemekaran Papua Bertujuan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
    30/06/2022 - 19:52
  • Komisi VIII DPR RI Kunjungi Armuzna, Diah Pitaloka: Fasilitas Harus Lebih Baik
    Komisi VIII DPR RI Kunjungi Armuzna, Diah Pitaloka: Fasilitas Harus Lebih Baik
    30/06/2022 - 19:46
  • Cerita Wawan Wood, Desainer Eksterior dan Interior asal Kota Madiun yang Banyak Dipercaya Perusahaan di Ibukota
    Cerita Wawan Wood, Desainer Eksterior dan Interior asal Kota Madiun yang Banyak Dipercaya Perusahaan di Ibukota
    30/06/2022 - 19:40

TIMES TV

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

Nyaman dan Aman, Yuk Belanja ke Matos

10/11/2021 - 09:39

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena

Suara Merdu Dipikat Label Maia Estianty- Ninaya Ilena
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji

Jelajah Kopi Nusantara : Sukron, Anak Desa Bangkitkan Kopi Taji
Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

Pemkot Malang Kuatkan Infrastruktur Digital Penunjang Smart City Melalui Wifi Gratis

iGuides

  • Tawarkan Konsep Baru, Saygon Hotel and Cottage Terekomendasi Iguides 5 Star
    20/03/2022 - 18:00
  • Skipjack, Kuliner Seafood Murah Rasa Bintang Lima, iGuides Recommended!
    Skipjack, Kuliner Seafood Murah Rasa Bintang Lima, iGuides Recommended!
    28/01/2022 - 10:38
  • Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    Miliki Kolam Ombak Ikonik, Saygon Waterpark Iguides Recommended
    07/12/2021 - 20:06
  • De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    De Potrek Bromo, Cafe Viral Terekomendasi 5 Star iGuides
    19/07/2020 - 16:35
  • Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    Hadir Bernuansa Modern, Bendega Restaurant Bali Terekomendasi 5 Star iGuides
    12/10/2019 - 11:05

KOPI TIMES

  • Gus Dur Bukan Pahlawan Siapa-siapa
    Gus Dur Bukan Pahlawan Siapa-siapa
    30/06/2022 - 19:17
  • DR. KH. Mustain Romly, Ulama Besar di Masanya
    DR. KH. Mustain Romly, Ulama Besar di Masanya
    30/06/2022 - 04:25
  • Menyoal Praktik Dromologi pada Masyarakat Digital
    Menyoal Praktik Dromologi pada Masyarakat Digital
    29/06/2022 - 00:09
  • Kita yang Non-Tionghoa dan Konghucu di Bangka Belitung Semestinya Mendukung!
    Kita yang Non-Tionghoa dan Konghucu di Bangka Belitung Semestinya Mendukung!
    28/06/2022 - 17:00
  • Menelisik Peluang Keberhasilan Jokowi Mendamaikan Rusia dan Ukraina
    Menelisik Peluang Keberhasilan Jokowi Mendamaikan Rusia dan Ukraina
    28/06/2022 - 13:41
  • Mendorong Pemantau Pemilu di Daerah
    Mendorong Pemantau Pemilu di Daerah
    28/06/2022 - 01:06
  • Nguri-Nguri Tradisi Sebagai Sarana Batiniah Silaturrahim Kepada Nenek Moyang
    Nguri-Nguri Tradisi Sebagai Sarana Batiniah Silaturrahim Kepada Nenek Moyang
    27/06/2022 - 21:49
  • Sudah Usangkah MSP?
    Sudah Usangkah MSP?
    27/06/2022 - 17:43

KULINER

  • Resep Aneka Sambal Rumahan
    Resep Aneka Sambal Rumahan
    30/06/2022 - 15:24
  • Bikin Japchae, Bihun Sayuran Ala Korea yang Nikmat
    Bikin Japchae, Bihun Sayuran Ala Korea yang Nikmat
    30/06/2022 - 12:14
  • Sate Bulayak Nusa Tenggara Barat, Lebih Sip Dengan Sajian Lontong Lokal
    Sate Bulayak Nusa Tenggara Barat, Lebih Sip Dengan Sajian Lontong Lokal
    30/06/2022 - 06:11
  • De'yons Coffee and Eatery Hadirkan Beragam Kopi Nikmat di Pusat Kota Garut
    De'yons Coffee and Eatery Hadirkan Beragam Kopi Nikmat di Pusat Kota Garut
    29/06/2022 - 16:04
  • Resep Cobek Bakar, Aromanya Bikin Keluarga Ngumpul
    Resep Cobek Bakar, Aromanya Bikin Keluarga Ngumpul
    25/06/2022 - 12:02