PMK Merebak Jelang Idul Adha, Ketua DPR RI Minta Ada Dokter Hewan di Wilayah Terdampak

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah mempercepat upaya pengendalian penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak. Pasalnya penyakit yang banyak menyerang sapi ini telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat jelang Idul Adha 2022.

"Kasus PMK pada hewan ternak sudah semakin serius karena penyebarannya semakin meluas. Pemerintah harus segera melakukan pengendalian karena masyarakat sudah semakin cemas mengingat sebentar lagi Idul Adha," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat 10 Juni 2022.

Hari Raya Idul Adha diketahui identik dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Di sisi lain, penyebaran penyakit mulut dan kuku pada ternak ini telah menyebar ke 18 provinsi dan 163 kabupaten/kota. 

Pemerintah memang sudah menyatakan hewan kurban yang disediakan tahun ini bukan dari daerah yang terkonfirmasi PMK. Akan tetapi kekhawatiran masyarakat masih ada. Karena itu Ketua DPR mengingatkan Pemerintah untuk merespons kegelisahan warga, khususnya umat Islam yang merayakan Idul Adha.

"DPR berharap agar vaksinasi untuk menekan kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini segera dilakukan. Dengan begitu, kita bisa mencegah penyebaran virus semakin luas," ucap Puan. 

Disebutkan, vaksinasi bagi hewan ternak yang tidak terpapar PMK harus diprioritaskan bagi daerah-daerah yang sudah terjangkit penyakit mulut dan kaki serta wilayah sekitarnya. Ada 3 juta dosis vaksin yang akan segera datang dengan peruntukkan bagi wilayah yang terdampak penyakit mulut dan kuku.

Kemudian, pemerintah harus memperbanyak dokter hewan pada wilayah-wilayah terdampak. Sebab beberapa daerah sudah merasa kewalahan karena kurangnya tenaga medis yang bertugas melakukan penyuntikan obat untuk sapi yang terpapar PMK.

"Akibat kurangnya dokter hewan, penanganan sapi yang terpapar PMK menjadi lambat, seperti yang terjadi di NTB. Masalah PMK ini cukup serius karena bisa berdampak juga pada perekonomian Indonesia," imbuhnya.

Lebih lanjut, Ketua DPR RI meminta Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk memperketat pengawasan penjualan hewan ternak, khususnya di pasar-pasar ternak maupun pedagang hewan musiman yang banyak muncul jelang Hari Raya Idul Adha. Berikut pemantauan terhadap pemotongan hewan kurban baik yang dilaksanakan di Rumah Potong Hewan atau tempat pemotongan hewan kurban. Hal itu guna memastikan daging yang dihasilkan memenuhi kriteria aman, sehat, utuh dan halal bagi yang dipersyaratkan untuk konsumsi masyarakat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement